Banjir Gletser Nepal Tewaskan 1.386 Orang, Rekonstruksi Rp84 Triliun Jadi Ujian Berat

Lebih dari dua pekan setelah banjir bandang menerjang aliran Sungai Bhotekoshi-Trishuli di Nepal, pemerintah negara Himalaya itu resmi mengalihkan fokus dari operasi pencarian dan penyelamatan ke upaya pemulihan dan rekonstruksi. Data terbaru otoritas setempat menyebutkan 1.386 jenazah telah ditemukan di lima distrik terdampak, sementara 5.130 orang lainnya masih dinyatakan hilang—termasuk 587 warga negara asing dan sekitar 900 pekerja yang menggarap terowongan pembangkit listrik tenaga air (PLTA).

Bencana yang dipicu runtuhnya gletser ini tidak sekadar menghancurkan permukiman. Sedikitnya belasan fasilitas PLTA tersapu, memutus jalur energi yang selama ini menjadi tulang punggung pasokan listrik Nepal sekaligus sumber pendapatan ekspor yang tumbuh cepat. Kerusakan pada infrastruktur energi dan transportasi itu membuat akses ke wilayah hulu sungai terputus, memaksa tim penyelamat mengandalkan helikopter untuk mengirim bantuan.

Di Distrik Rasuwa, Uttargaya Rural Municipality, lahan publik yang biasa digunakan untuk upacara kremasi ikut tersapu. Wakil Ketua Munisipalitas Chameli Gurung mengungkapkan bahwa kerabat korban kini harus menempuh perjalanan jauh ke Pashupati Aryaghat di Kathmandu untuk melaksanakan upacara terakhir. "Bahkan tidak ada lahan yang tersisa setelah banjir," ujarnya. Di wilayah itu saja, 618 rumah hancur atau tertimbun, 877 orang masih hilang, dan baru 12 jenazah yang berhasil ditemukan.

Beban psikologis dan sosial yang ditanggung penyintas diperparah ketidakpastian. Niranjan Paudyal, warga Desa Sole, Nuwakot, kehilangan orang tua, paman, bibi, dan saudara perempuannya. "Kami menghabiskan berhari-hari menyisir puing-puing, berharap menemukan tanda-tanda keluarga kami," katanya. "Bencana ini tidak memberi kami pilihan selain menggelar upacara terakhir tanpa jasad mereka."

Menteri Komunikasi Nepal Bikram Timilsina menyatakan pemerintah sedang merelokasi warga terdampak ke lahan publik atau swasta terdekat dan menyalurkan bantuan keuangan berdasarkan ukuran rumah tangga. Namun, tantangan fiskal tidak ringan. Penilaian awal menunjukkan kebutuhan rekonstruksi mencapai 723,3 miliar rupee Nepal—setara Rp84,3 triliun—dengan hampir dua pertiga dialokasikan untuk memulihkan jaringan energi, transportasi, dan sekolah.

Nepal telah mengajukan permohonan resmi ke Dana Kerugian dan Kerusakan di bawah UNFCCC. Namun, dana yang dirancang untuk membantu negara rentan iklim itu belum mulai mendistribusikan sumber dayanya. "Kami akan memanfaatkan semua sumber daya domestik dan mencari dukungan internasional untuk menutup kesenjangan pendanaan," kata Timilsina.

"Berapa banyak lagi bencana yang harus kita tunggu sebelum ada respons global untuk mengatasi dampak perubahan iklim?" — Manjeet Dhakal, Direktur Climate Analytics Asia Selatan.

Pemerintah Nepal berupaya menjadikan rekonstruksi sebagai bagian dari strategi pemulihan ekonomi yang lebih luas, dengan penekanan pada infrastruktur tahan iklim. Roshee Lamichhane, profesor di Universitas Kathmandu, menilai efektivitas penggunaan dana akan menentukan seberapa cepat kehidupan dan mata pencaharian pulih. "Yang terpenting adalah seberapa efektif kami bisa membangun infrastruktur yang tahan bencana," ujarnya.

Pada 24 September mendatang, Perdana Menteri Nepal Balendra Shah dijadwalkan berpidato di Sidang Umum PBB. Ia diperkirakan akan menyerukan tanggung jawab global atas mitigasi dampak iklim, mengingat Nepal hanya menyumbang kurang dari 0,1% emisi gas rumah kaca dunia tetapi sangat rentan terhadap bencana hidrometeorologi.

Konteks Indonesia

Bagi Indonesia, bencana Nepal menjadi pengingat bahwa risiko iklim ekstrem kian nyata di kawasan Asia. Sebagai negara kepulauan yang juga bergantung pada energi hidro dan memiliki banyak wilayah rawan bencana, Indonesia menghadapi tantangan serupa dalam membangun infrastruktur tangguh iklim. Pemerintah dan investor domestik perlu mencermati perkembangan Dana Kerugian dan Kerusakan UNFCCC—jika mekanisme ini berjalan, Indonesia berpeluang mengakses pendanaan serupa untuk rehabilitasi pascabencana. Selain itu, gangguan pasokan listrik Nepal dapat memengaruhi harga energi regional dan permintaan komponen pembangkit, yang berdampak pada rantai pasok global.

Ke depan, pertanyaan besarnya bukan hanya bagaimana Nepal membiayai rekonstruksi, tetapi apakah komunitas internasional akan mempercepat reformasi pendanaan iklim sebelum bencana berikutnya melanda. Tanpa terobosan, negara-negara rentan seperti Nepal—dan Indonesia—akan terus menanggung beban yang tidak proporsional dari krisis yang bukan terutama mereka ciptakan.