Beras Kembali Menyulut Inflasi, Pemerintah Bidik Harga Tak Wajar dan Dugaan Penipuan Beras Fortifikasi

JAKARTA — Menteri Pertanian yang juga Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas), Amran Sulaiman, mengungkapkan bahwa beras kembali masuk dalam daftar komoditas penyumbang inflasi. Pernyataan ini menandai pembalikan dari kondisi sebelumnya, ketika pemerintah sempat menyatakan harga beras tidak lagi menjadi pemicu kenaikan indeks harga konsumen.

Dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa (15/9/2026), Amran menyebut pihaknya langsung membedah penyebab kenaikan begitu menerima laporan dari Menteri Dalam Negeri dalam rapat inflasi. "Ada kenaikan sedikit. Sebelumnya beras bukan lagi penyumbang inflasi. Begitu ada kenaikan, kita coba bedah," ujarnya. Pemerintah menemukan indikasi harga tidak wajar di pasar yang diduga menjadi pemicu.

Untuk meredam gejolak, pemerintah mempercepat penyaluran bantuan pangan bagi 33,4 juta rumah tangga. Langkah kedua, memperkuat operasi pasar melalui program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) dengan tambahan pasokan 1 juta ton beras. "Kita sudah putuskan tambah 1 juta ton. Operasi pasar supaya harga tidak naik," tegas Amran.

Amran menyoroti dua sisi yang harus dijaga: petani dan konsumen. "Petani 116 juta jiwa, konsumen 286 juta. Dua-duanya harus dijaga. Harga petani jangan turun drastis, harga konsumen jangan terlalu tinggi," paparnya. Ia menegaskan keseimbangan ini menjadi tugas pemerintah.

Dugaan pelanggaran bergeser dari beras premium ke beras fortifikasi. Sebelumnya, pemerintah menangani kasus beras premium dengan 102 tersangka. Kini, temuan awal menunjukkan beras fortifikasi diduga tidak sesuai label dan dijual dengan harga tidak wajar. "Kami cek di empat laboratorium kredibel, hasilnya tidak sesuai label. Harusnya Rp13.500 per kg, tapi ada yang jual Rp57.000. Rata-rata penipuan Rp22.000 per kg," ungkap Amran.

"Tujuan fortifikasi untuk ibu hamil, menyusui, kelompok stunting, dan orang miskin. Tapi harganya jauh lebih tinggi dari premium dan medium. Ini keliru, apalagi beras ini disubsidi," tegas Amran.

Meski harga menjadi persoalan, Amran memastikan pasokan nasional aman. Ia memperkirakan total ketersediaan beras mencapai 25–26 juta ton, terdiri dari standing crop, kebutuhan hotel, restoran, dan kafe (horeka) sekitar 10 juta ton, serta stok Bulog sekitar 5 juta ton. Kebutuhan bulanan sekitar 2,5–2,6 juta ton. "Artinya cukup untuk 10 bulan ke depan. Sangat aman," klaimnya.

Kondisi ini, lanjut Amran, memungkinkan Indonesia mengekspor beras ke Malaysia dan Palestina. "Kita sudah ekspor ke Malaysia, sejarah baru. Palestina akan kirim 10.000 ton. Ini perintah Presiden," pungkasnya. Ekspor di tengah tekanan El Nino ekstrem—yang oleh BMKG disebut terberat—menjadi narasi ketahanan pangan yang ingin ditonjolkan pemerintah.

Bagi investor dan pelaku pasar, pernyataan ini mengandung sinyal ganda. Di satu sisi, stok yang diklaim melimpah dan operasi pasar dapat menahan lonjakan harga lebih lanjut. Di sisi lain, kemunculan kembali beras sebagai penyumbang inflasi berpotensi mengerek ekspektasi inflasi dan memengaruhi kebijakan moneter. Dugaan penipuan pada beras fortifikasi juga menyoroti lemahnya pengawasan distribusi pangan bersubsidi, yang dapat menggerus efektivitas program bantuan sosial.

Ke depan, pertanyaannya: akankah operasi pasar dan bantuan pangan cukup untuk menstabilkan harga di tengah ancaman El Nino yang berkepanjangan? Pengawasan ketat terhadap rantai pasok beras fortifikasi menjadi ujian kredibilitas pemerintah dalam melindungi konsumen sekaligus menjaga iklim usaha yang sehat.