Erdogan Gaungkan "NATO Islam" di Tengah Gejolak Teluk: Sinyal Poros Baru Pertahanan Dunia Muslim

Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan secara terbuka menyebut Perjanjian Pertahanan Bersama Makkah — yang melibatkan Turki, Arab Saudi, dan Pakistan — sebagai instrumen untuk mengirim pesan politik kepada dunia Islam. Pernyataan itu disampaikan dalam forum bersama generasi muda di Samsun, Turki utara, dan dirilis pada Senin (14/9/2026), merespons ketegangan yang terus memanas di kawasan Teluk.

Pakta yang ditandatangani bulan lalu itu oleh sejumlah pengamat dijuluki "NATO Islam" karena mengelompokkan tiga kekuatan militer utama dunia Muslim. Erdogan menilai langkah tersebut telah memicu perkembangan positif, meski ia tidak merinci bentuk konkret kerja sama yang akan dijalankan. "Arab Saudi, Pakistan, dan Turkiye berkumpul dan mengambil sebuah langkah. Dengan langkah ini, mari kita mengirimkan pesan kepada dunia Islam," ujarnya seperti dikutip Anadolu Agency.

Pernyataan Erdogan tidak bisa dilepaskan dari posisi Turki yang selama bertahun-tahun mengkritik komposisi permanen Dewan Keamanan PBB. Menurutnya, lima anggota tetap — Amerika Serikat, Rusia, China, Inggris, dan Prancis — tidak lagi merepresentasikan realitas global. Seruan "dunia lebih besar daripada lima" itu kini ia kaitkan langsung dengan solidaritas dunia Islam yang diwadahi pakta pertahanan baru.

Yang menarik, Erdogan juga menyoroti situasi di Selat Hormuz dan sejumlah titik di Teluk. Ia menyebut dunia Islam tengah menghadapi tantangan serius, dan Ankara tidak bisa menutup mata karena ekspektasi terhadap Turki sangat besar. "Kami mengikuti apa yang terjadi di Selat Hormuz. Dan bukan hanya di sana; ada kesulitan serius di banyak bagian Teluk," kata dia. Pernyataan ini menyiratkan bahwa pakta tersebut bukan sekadar simbol solidaritas, melainkan instrumen untuk merespons dinamika keamanan maritim yang vital bagi perdagangan energi global.

"Turki mengatakan bahwa kita harus mengatasi kesulitan yang dihadapi dunia Islam sesegera mungkin. Untuk mengatasinya, Turki telah memberikan dukungan penuh kepada kawasan, sedang melakukannya, dan akan terus melakukannya." — Recep Tayyip Erdogan

Erdogan juga mengklaim pemerintahannya mampu menjaga Turki dari pusaran konflik yang melanda negara-negara tetangga. Menurutnya, stabilitas domestik tetap terjaga di tengah ketidakpastian regional. Klaim ini penting karena Ankara tengah berupaya memposisikan diri sebagai kekuatan penyeimbang di antara blok Barat, Rusia, dan China — sebuah manuver yang menuntut kredibilitas militer dan diplomatik sekaligus.

Konteks Indonesia: Antara Peluang dan Kewaspadaan

Bagi Indonesia, kemunculan poros pertahanan Turki-Arab Saudi-Pakistan membawa implikasi berlapis. Sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar dan prinsip politik luar negeri bebas aktif, Jakarta perlu mencermati apakah pakta ini akan memperkuat kerja sama Selatan-Selatan atau justru memicu fragmentasi baru dalam arsitektur keamanan kawasan. Pakistan, sebagai mitra strategis Indonesia di Organisasi Kerja Sama Islam (OKI), bisa menjadi jembatan dialog, tetapi juga berpotensi menyeret dinamika rivalitas India-Pakistan ke dalam orbit kebijakan luar negeri Indonesia.

Dari sisi ekonomi, ketegangan di Selat Hormuz selalu berdampak langsung pada harga minyak mentah dan biaya logistik. Sebagai importir energi, Indonesia rentan terhadap lonjakan harga jika eskalasi militer terjadi. Investor perlu mencermati apakah pakta ini akan mendorong peningkatan belanja pertahanan global yang pada gilirannya mempengaruhi pasar obligasi dan nilai tukar negara berkembang. Di sisi lain, kerja sama pertahanan yang lebih erat di dunia Muslim bisa membuka peluang bagi industri pertahanan dalam negeri untuk menjajaki kolaborasi teknologi dengan Turki, yang selama ini dikenal sebagai produsen drone dan alutsista dengan harga kompetitif.

Pertanyaannya, akankah "NATO Islam" menjadi katalis integrasi pertahanan dunia Muslim yang selama ini terfragmentasi, atau justru memicu perlombaan senjata baru di kawasan? Bagi Indonesia, posisi strategis terletak pada kemampuan menjaga jarak dari blok-blok besar tanpa kehilangan peran diplomatik sebagai penengah. Dalam beberapa bulan ke depan, arah implementasi Perjanjian Makkah akan menjadi indikator penting apakah dunia benar-benar bergerak menuju multipolaritas yang lebih adil, atau hanya menggantikan satu hegemoni dengan hegemoni lain.