Sidang Impeachment Sara Duterte Masuk Babak Baru: Harta Tak Wajar Jadi Sorotan

Senat Filipina memasuki fase paling sensitif dalam sidang pemakzulan Wakil Presiden Sara Duterte-Carpio. Pada hari ke-24, Senin (15/9/2026), jaksa dari DPR mulai mengupas tuduhan ketiga dari empat pasal impeachment: dugaan kekayaan tidak wajar yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh kantor Wakil Presiden, terutama menyangkut dana rahasia senilai jutaan peso.

Ini bukan sekadar persoalan administrasi. Jika terbukti, Duterte-Carpio tidak hanya kehilangan jabatan, tetapi juga pintu menuju Pilpres 2028. Konstitusi Filipina melarang pejabat yang dihukum dalam impeachment untuk menduduki posisi publik di masa depan. Bagi lawan politiknya, ini adalah momen untuk menyingkirkan pesaing terkuat; bagi pendukungnya, ini adalah kriminalisasi politik yang sistematis.

Hubungan antara Duterte-Carpio dan Presiden Ferdinand Marcos Jr. telah lama retak. Keduanya sempat berpasangan pada Pilpres 2022, namun kini berada di kubu berseberangan. Duterte-Carpio menuduh Marcos korup dan melakukan persekusi politik, sementara Marcos tidak menunjukkan tanda-tanda akan melunakkan tekanan hukum terhadap mantan sekutunya itu.

Dakwaan pidana terpisah itu menambah beban politik Duterte-Carpio. Ia dijadwalkan menghadap Pengadilan Negeri Quezon City pada Jumat lalu atas tuduhan melakukan ancaman serius terhadap Presiden Marcos, istrinya, dan sepupunya. Alih-alih menjadi perkara terpisah, tuduhan ini justru menjadi salah satu bagian dari pasal impeachment yang sedang disidangkan.

"Kami akan membuktikan bahwa dana-dana itu tidak digunakan untuk kepentingan rakyat, melainkan untuk memperkaya diri sendiri," ujar seorang jaksa DPR dalam sidang, seperti dikutip media lokal.

Bagi Indonesia, dinamika politik Filipina ini layak dicermati. Sebagai sesama negara ASEAN, stabilitas politik Manila memengaruhi lanskap kerja sama regional, termasuk di sektor perdagangan, investasi, dan keamanan maritim. Ketegangan antara eksekutif dan wakil eksekutif dapat memperlambat pengambilan keputusan strategis, terutama yang berkaitan dengan perjanjian dagang dan aliansi pertahanan. Investor Indonesia yang memiliki eksposur di Filipina perlu mewaspadai potensi gejolak kebijakan jangka pendek.

Selain itu, preseden impeachment ini dapat menjadi cermin bagi negara-negara di kawasan tentang bagaimana mekanisme konstitusional menangani konflik elite. Filipina menunjukkan bahwa pertarungan politik tidak selalu diselesaikan melalui kotak suara, tetapi juga melalui jalur hukum yang berlarut-larut dan menegangkan.

Ke depan, mata publik akan tertuju pada dua hal: apakah jaksa mampu menghadirkan bukti kuat tentang aliran dana rahasia, dan apakah Senat memiliki cukup suara untuk memakzulkan. Jika Duterte-Carpio lolos, ia berpotensi menjadi oposisi paling vokal terhadap Marcos menjelang 2028. Namun jika ia jatuh, peta politik Filipina akan berubah total—dan Indonesia harus siap beradaptasi dengan lanskap baru itu.