Skandal SD Pekalongan: Kepsek dan Guru Direkam Warga Lewat CCTV di Atap Rusak

Sebuah sekolah dasar di Desa Langkap, Kecamatan Kedungwuni, Kabupaten Pekalongan, diguncang skandal ketika rekaman CCTV yang diambil secara diam-diam oleh warga dan komite sekolah memperlihatkan dugaan perbuatan asusila yang melibatkan kepala sekolah dan seorang guru. Rekaman tersebut viral di media sosial, memicu kemarahan publik dan mempertanyakan integritas tenaga pendidik di daerah tersebut.

Menurut Saim, seorang tokoh masyarakat setempat, kamera pengawas itu sengaja dipasang di atap ruang guru yang kondisinya rusak. "Atapnya jebol, jadi kami manfaatkan untuk menyembunyikan kamera di baliknya. Mereka yang di dalam tidak menyadari keberadaannya," ujarnya, Selasa (8/9/2026). Aksi ini dilakukan setelah warga dan komite sekolah mencurigai adanya aktivitas tidak biasa yang terjadi berulang kali, terutama setiap hari Rabu dan Sabtu.

Kecurigaan itu berawal dari laporan sejumlah guru dan wali murid yang pernah memergoki keduanya. Namun, saat ditegur, kepala sekolah dan guru tersebut membantah. "Mereka mengelak," kata Saim. Karena tidak ada pengakuan, warga dan komite sekolah sepakat untuk mengumpulkan bukti kuat. Mereka patungan membeli kamera portabel seharga sekitar Rp200 ribu dan memasangnya pada akhir Juli 2026, tepat sebelum Masa Pengenalan Lingkungan Satuan Pendidikan (MPLS).

Rekaman yang beredar di media sosial, termasuk di akun Facebook Pekalongan Berita, memperlihatkan adegan yang diduga kuat sebagai hubungan badan di kursi ruangan sekolah. Saim menyebut bahwa rekaman yang viral hanyalah sebagian kecil dari bukti yang ada; bagian lain yang lebih vulgar telah diamankan oleh pihak sekolah. "Kami sengaja hanya menyebarkan cuplikan yang cukup untuk membuktikan," tambahnya.

Peristiwa ini memicu diskusi luas tentang pengawasan di lingkungan sekolah. Pengamat pendidikan menilai bahwa kasus ini menyoroti lemahnya mekanisme kontrol internal dan kurangnya saluran pelaporan yang efektif bagi warga. "Sekolah seharusnya menjadi tempat yang aman dan nyaman, tetapi ketika oknum pendidik melanggar etika, warga sering kali tidak punya pilihan selain mengambil tindakan sendiri," ujar seorang analis kebijakan pendidikan yang enggan disebut namanya.

Bagi masyarakat Indonesia, kasus ini menjadi pengingat akan pentingnya transparansi dan akuntabilitas di institusi pendidikan. Banyak pihak mendesak Dinas Pendidikan setempat untuk segera mengambil tindakan tegas terhadap kedua oknum tersebut, sekaligus melakukan evaluasi menyeluruh terhadap tata kelola sekolah di wilayahnya. Selain itu, kasus ini juga membuka ruang bagi pembenahan sistem pengaduan yang lebih aman bagi masyarakat, sehingga mereka tidak perlu repot-repot memasang kamera rahasia untuk mengungkap pelanggaran.

Ke depan, pertanyaan yang menggantung adalah: akankah kasus ini menjadi momentum untuk memperkuat pengawasan etika di sekolah-sekolah lain, atau justru hanya menjadi tontonan sesaat yang meredup tanpa tindak lanjut yang berarti? Publik menunggu langkah konkret dari pihak berwenang untuk memastikan keadilan dan mencegah terulangnya skandal serupa.