Tiga Helikopter CH-47 Jepang Siap Padamkan Karhutla di Kalimantan Barat Mulai 12 September

Kementerian Pertahanan memastikan tiga helikopter berat CH-47 Chinook yang dikirim pemerintah Jepang akan mulai memadamkan kebakaran hutan dan lahan di Indonesia pada 12 September mendatang. Armada yang diangkut kapal perang JS Kunisaki itu dijadwalkan tiba di Pelabuhan Kijing, Kalimantan Barat, pada 9 September, dan langsung disiapkan untuk operasi udara selama delapan hari, hingga 19 September 2026.

Kepastian ini disampaikan Sekretaris Jenderal Kementerian Pertahanan, Letjen TNI Tri Budi Utomo, dalam siaran pers yang dirilis Selasa. Menurut dia, rentang waktu operasi tersebut masih bersifat tentatif dan sangat bergantung pada kelancaran proses bongkar muat serta pemeriksaan teknis setelah kapal bersandar. Jika semua tahapan berjalan sesuai rencana, helikopter-helikopter itu akan langsung diterjunkan ke titik-titik api yang selama ini sulit dijangkau pasukan darat.

Langkah ini merupakan buah dari perjanjian pertahanan komprehensif atau Defence Cooperation Arrangement (DCA) yang diteken kedua negara pada 4 Mei 2026. Salah satu ruang lingkup utamanya adalah pengelolaan bencana, termasuk Humanitarian Assistance and Disaster Relief (HADR). Dengan demikian, kehadiran militer Jepang di Kalimantan bukan sekadar simbol kerja sama, melainkan uji nyata mekanisme respons cepat yang selama ini dirancang di atas kertas.

Tri menegaskan bahwa bantuan asing tidak akan menggeser posisi Indonesia sebagai leading sector dalam penanggulangan karhutla. Seluruh kemampuan nasional, mulai dari pesawat patroli, helikopter water bombing, hingga pasukan darat TNI dan BPBD, tetap dikerahkan maksimal. Bantuan Jepang, kata dia, akan diintegrasikan ke dalam komando operasi yang sudah ada sehingga tidak terjadi tumpang tindih atau kekosongan kendali di lapangan.

Bagi warga Kalimantan Barat, khususnya di Pontianak dan sekitarnya, kabar ini membawa harapan baru. Sekolah-sekolah di Pontianak masih memberlakukan belajar daring karena ketebalan asap yang mengganggu kesehatan. Operasi pemadaman dari udara diharapkan mampu memutus siklus asap yang selama berminggu-minggu menyelimuti permukiman dan mengganggu aktivitas ekonomi.

Kerja sama ini juga menandai babak baru diplomasi pertahanan Indonesia yang semakin terbuka terhadap keterlibatan asing dalam penanganan bencana non-militer. Sebelumnya, bantuan serupa pernah datang dari Australia dan Singapura, namun jarang melibatkan aset sebesar Chinook yang mampu mengangkut peralatan berat dan personel dalam jumlah besar. Kehadiran Jepang, yang memiliki teknologi dan prosedur HADR mumpuni, bisa menjadi preseden bagi negara lain untuk turut serta dalam misi kemanusiaan di kawasan.

Di sisi lain, publik perlu mencermati apakah pengiriman ini akan berjalan mulus secara logistik. Pelabuhan Kijing yang relatif baru harus mampu menangani bongkar muat helikopter berukuran besar. Jika terjadi keterlambatan, periode operasi yang hanya delapan hari bisa menjadi terlalu sempit untuk memberikan dampak signifikan terhadap luasnya area terbakar. Pertanyaan yang muncul kemudian: akankah durasi bantuan diperpanjang jika kondisi di lapangan masih membutuhkan?

Yang jelas, langkah ini menunjukkan bahwa penanganan karhutla tidak lagi bisa dilakukan sendiri oleh Indonesia. Perubahan iklim yang memperpanjang musim kemarau menuntut respons kolektif. Ke depan, kerja sama semacam ini perlu diperluas tidak hanya pada tahap pemadaman, tetapi juga pada restorasi lahan gambut dan pencegahan jangka panjang. Jika tidak, siklus kebakaran akan terus berulang setiap tahun, dan bantuan internasional hanya menjadi plester sesaat.