Janda Proklamator Sukarno Terancam Denda 200.000 Yen atas Kasus Penganiayaan

Jaksa penuntut di Tokyo, Selasa (8/9/2026), meminta majelis hakim menjatuhkan denda 200.000 yen atau sekitar Rp21 juta kepada Dewi Sukarno, tokoh televisi Jepang berusia 86 tahun yang juga janda Presiden pertama Indonesia, Soekarno. Tuntutan tersebut diajukan dalam sidang lanjutan terkait dugaan penganiayaan terhadap dua orang kepercayaannya, yang berujung pada rusaknya reputasi dan karier publiknya di Negeri Sakura.

Dakwaan menyebutkan, dua insiden kekerasan terjadi di lokasi berbeda di Tokyo sepanjang tahun lalu. Pada 13 Februari, Dewi dilaporkan melemparkan gelas sampanye ke arah asistennya di sebuah restoran di Distrik Shibuya. Kemudian, pada 28 Oktober, ia menendang dan memukul manajernya di sebuah klinik hewan di distrik yang sama. Kedua korban adalah perempuan yang selama ini bekerja dekat dengan Dewi, sehingga kasus ini memicu perbincangan hangat di media Jepang mengenai perilaku publik figur senior.

Dalam sidang perdana yang digelar di Pengadilan Distrik Tokyo pada 23 Juni, Dewi secara luas mengakui perbuatannya. Ia menyatakan penyesalan mendalam dan menyebut perilakunya sebagai kesalahan besar. Pengakuan tersebut menjadi pertimbangan jaksa dalam menuntut hukuman yang relatif ringan, mengingat usia dan statusnya. Namun, di balik pengakuan itu, tersiar kabar bahwa karier gemilangnya di dunia hiburan Jepang kini berada di ujung tanduk.

Dewi mengungkapkan di hadapan hakim bahwa ia menderita kerugian finansial sekitar 90 juta yen, setara dengan Rp9,4 miliar, akibat pembatalan sejumlah kontrak penampilan di televisi setelah kasus ini mencuat. Padahal, nama Dewi telah lama menjadi langganan layar kaca Jepang, sering tampil sebagai komentator dan bintang tamu di berbagai acara bincang-bincang. Kehilangan pendapatan sebesar itu menjadi pukulan telak bagi kehidupan pribadinya yang selama ini identik dengan gaya hidup mewah.

Bagi publik Indonesia, kasus ini memiliki resonansi tersendiri. Dewi Sukarno, yang lahir dengan nama Raema Dewi dan menikah dengan Soekarno pada 1962, adalah sosok yang dihormati sebagai bagian dari sejarah bangsa. Namun, pemberitaan miring dari Jepang berpotensi meredupkan citra positif yang selama ini melekat. Sejumlah pengamat di Jakarta menilai bahwa kasus ini bisa menjadi pelajaran tentang pentingnya menjaga perilaku publik, terutama bagi mereka yang memiliki nama besar dan hubungan historis dengan Indonesia.

Menurut analis hukum di Tokyo, tuntutan denda yang diajukan jaksa menunjukkan bahwa kasus ini dianggap sebagai pelanggaran ringan, bukan kejahatan berat. Hal ini sejalan dengan pengakuan Dewi dan tidak adanya luka serius pada korban. Namun, putusan hakim masih dinantikan, dan bisa saja berbeda dari tuntutan jaksa. Jika hakim memutuskan hukuman lebih berat, misalnya penjara, maka dampaknya akan jauh lebih besar bagi Dewi, yang usianya sudah lanjut.

Di sisi lain, kasus ini juga membuka diskusi tentang perlakuan terhadap pekerja rumah tangga dan asisten pribadi di Jepang, yang kerap menjadi korban kekerasan oleh majikan tanpa mendapat keadilan. Meski Jepang memiliki undang-undang yang melarang kekerasan, banyak kasus serupa yang tidak terungkap karena korban enggan melapor. Kasus Dewi justru menjadi sorotan karena melibatkan tokoh publik, sehingga diharapkan dapat mendorong perubahan dalam penanganan kasus-kasus semacam itu.

Ke depan, pertanyaan yang menggantung adalah bagaimana Dewi akan menjalani sisa hidupnya setelah skandal ini. Apakah ia akan mampu memulihkan nama baiknya di mata publik Jepang, atau justru memilih untuk menarik diri dari dunia hiburan dan fokus pada kehidupan pribadi? Keputusan pengadilan yang akan datang akan menjadi penentu, sekaligus menjadi cermin bagi publik Indonesia tentang bagaimana seorang tokoh bersejarah menghadapi ujian di penghujung hayatnya.