Bantahan Gorontalo: Pertemuan Gusnar-Fadli Zon Soal Pahlawan Nasional, Bukan Cagar Budaya

Pemerintah Provinsi Gorontalo dengan tegas membantah bahwa kunjungan Gubernur Gusnar Ismail kepada Menteri Kebudayaan Fadli Zon di Jakarta pada 24 Agustus 2026 memiliki kaitan dengan sengketa cagar budaya di Kota Gorontalo. Juru Bicara Gubernur, Alvian Mato, menegaskan bahwa agenda utama pertemuan tersebut adalah pengusulan dua tokoh asal Gorontalo, HB Jassin dan Aloei Saboe, sebagai calon Pahlawan Nasional.

Klarifikasi ini muncul sebagai respons atas pernyataan Wali Kota Gorontalo, Adhan Dambea, yang dalam apel ASN di Lapangan Taruna Remaja, Senin (7/9), menuding Gusnar turut memengaruhi Fadli Zon terkait pembongkaran bangunan cagar budaya. Tuduhan yang videonya beredar luas di media sosial itu memicu perdebatan publik dan memaksa pemprov angkat bicara untuk meluruskan narasi.

Menurut Alvian, pertemuan antara Gusnar dan Fadli Zon sejatinya merupakan tindak lanjut arahan Menteri Sosial Saifullah Yusuf, setelah Gubernur Gorontalo beraudiensi pada 21 April 2026. Dalam audiensi tersebut, Gusnar telah menyerahkan dokumen pengusulan HB Jassin dan Aloei Saboe. "Gubernur Gorontalo mendatangi Fadli Zon atas arahan Menteri Sosial Saifullah Yusuf hasil audiensi dengan Menteri Sosial RI pada 21 April 2026," ujarnya, Selasa (8/9).

Alvian juga menyoroti peran ganda Fadli Zon yang tidak hanya menjabat Menteri Kebudayaan, tetapi juga Ketua Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan (DGTK). Lembaga ini memiliki tugas meneliti, membahas, dan memverifikasi usulan gelar, termasuk Pahlawan Nasional, sebelum memberikan pertimbangan kepada Presiden. Dengan demikian, menemui Fadli Zon dalam kapasitasnya sebagai Ketua DGTK adalah langkah prosedural yang logis, bukan upaya mempengaruhi kebijakan cagar budaya.

Meski demikian, Gusnar sebelumnya mengakui bahwa isu cagar budaya sempat mengemuka dalam pertemuan tersebut, namun hanya setelah pembahasan utama selesai. Ia menegaskan bahwa topik itu pertama kali disinggung oleh Fadli Zon, bukan dirinya. "Jadi tidak ada urusan dengan cagar budaya," kata Alvian, menegaskan bahwa fokus pertemuan tetap pada pengusulan pahlawan nasional.

Konflik antara pemerintah provinsi dan kota ini menyoroti dinamika politik lokal yang rumit, di mana isu pelestarian cagar budaya kerap menjadi alat tekanan politik. Bagi masyarakat Gorontalo, sengketa ini bukan sekadar soal administrasi, melainkan juga identitas dan warisan sejarah. Bangunan-bangunan tua yang menjadi cagar budaya di Kota Gorontalo, seperti situs Nani Wartabone, memiliki nilai historis yang tinggi dan menjadi perhatian nasional.

Di tengah perdebatan ini, pemerintah pusat telah menyiapkan tim untuk mengkaji pembongkaran cagar budaya di Kota Gorontalo, sebuah langkah yang diharapkan dapat meredakan ketegangan. Namun, pertanyaan yang mengemuka adalah apakah klarifikasi dari pemprov ini akan cukup untuk menghentikan spekulasi yang beredar, atau justru memicu polemik baru antara gubernur dan wali kota.

Ke depan, transparansi proses pengusulan pahlawan nasional menjadi krusial, tidak hanya untuk menjaga kredibilitas pemerintah, tetapi juga untuk memastikan bahwa tokoh-tokoh seperti HB Jassin dan Aloei Saboe mendapatkan penghormatan yang layak tanpa tercampur isu politik. Akankah kedua tokoh ini akhirnya diakui sebagai pahlawan nasional, dan bagaimana dampaknya terhadap upaya pelestarian cagar budaya di Gorontalo? Publik akan terus mengawal.