Korupsi Rp 2,1 Triliun: Mantan Ketua DPR Filipina yang Sepupu Presiden Ditangkap

Martin Romualdez, mantan Ketua DPR Filipina yang juga sepupu Presiden Ferdinand “Bongbong” Marcos Jr., resmi ditahan aparat kepolisian pada Senin (7/9/2026) setelah menjalani perawatan intensif di sebuah rumah sakit di Metro Manila. Penahanan ini menandai eskalasi dramatis dalam kasus dugaan penjarahan dana negara yang merugikan keuangan publik hingga 7,44 miliar peso, atau setara Rp 2,1 triliun.

Menteri Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah Filipina, Jonvic Remulla, membenarkan bahwa surat perintah penangkapan telah diserahkan langsung kepada Romualdez di ruang perawatannya. “Kebebasannya kini dibatasi,” ujar Remulla, seraya menambahkan bahwa Romualdez akan dipindahkan ke fasilitas penjara begitu dokter menyatakan kondisinya stabil. Sebelumnya, Romualdez dirawat karena gangguan kardiovaskular dan tekanan darah yang tidak stabil, kondisi yang sempat menunda proses hukum.

Dakwaan yang diajukan Kantor Ombudsman Filipina menyebut Romualdez bersama tiga tersangka lain terlibat dalam penggelapan dana yang bersumber dari kontraktor dan entitas bisnis yang memiliki kepentingan dalam proyek pengendalian banjir, infrastruktur, serta proyek pemerintah lainnya yang didanai anggaran nasional periode 2022–2025. Pengadilan Antikorupsi kemudian mengeluarkan surat perintah penangkapan hanya beberapa jam setelah dakwaan resmi dilayangkan.

Kasus ini merefleksikan persoalan kronis yang juga relevan bagi Indonesia: rentannya proyek infrastruktur publik terhadap praktik korupsi, terutama saat anggaran besar digelontorkan untuk mitigasi bencana. Di Filipina, proyek pengendalian banjir menjadi sorotan tajam setelah negara itu dilanda serangkaian topan destruktif pada paruh kedua 2025. Gelombang protes besar-besaran pecah di Manila dan kota-kota lain pada September tahun lalu, dengan massa menuntut pertanggungjawaban pejabat tinggi yang mengawasi proyek-proyek tersebut.

Yang membuat kasus ini semakin sensitif adalah hubungan keluarga langsung antara Romualdez dan Presiden Marcos Jr. Romualdez adalah putra dari Benjamin “Kokoy” Romualdez, adik dari Imelda Marcos—ibu dari presiden petahana. Dengan kata lain, ia adalah sepupu pertama Marcos. Kedekatan ini memunculkan pertanyaan besar tentang sejauh mana pemerintahan Marcos akan menindak tegas kerabatnya sendiri, atau justru melindungi di balik proses hukum yang berlarut.

Bagi Indonesia, kasus ini menjadi pengingat bahwa pengawasan terhadap proyek infrastruktur strategis, termasuk yang berkaitan dengan adaptasi perubahan iklim, harus diperkuat. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan BPKP perlu mencermati potensi celah serupa dalam proyek pengendalian banjir di dalam negeri, yang juga mengandalkan anggaran negara dalam jumlah besar. Transparansi dan partisipasi publik dalam pengawasan menjadi kunci untuk mencegah praktik koruptif yang merugikan masyarakat.

Ke depan, publik Filipina menanti apakah proses hukum ini akan berjalan transparan atau justru menjadi ujian bagi kredibilitas pemerintahan Marcos dalam memberantas korupsi. Pertanyaan yang menggantung: akankah hubungan darah dengan presiden menjadi tameng bagi Romualdez, atau justru menjadi bumerang politik yang memperlemah posisi Marcos menjelang pemilu berikutnya? Jawabannya akan menentukan arah pemberantasan korupsi di negara tersebut, sekaligus menjadi pelajaran berharga bagi negara-negara tetangga, termasuk Indonesia.