Jepang Turunkan Batas Kecepatan di Jalan Sempit: Dari 60 km/jam ke 40 km/jam, Apa Dampaknya?

Tokyo — Sejak 1 September 2026, Jepang secara resmi memberlakukan penurunan batas kecepatan di jalan-jalan umum yang relatif sempit, dari 60 kilometer per jam menjadi 40 kilometer per jam. Kebijakan ini bukan sekadar perubahan angka di rambu-rambu, melainkan bagian dari upaya sistematis pemerintah untuk menekan angka kecelakaan fatal yang selama ini masih menghantui ruas-ruas jalan padat penduduk.

Keputusan ini diambil setelah melalui kajian panjang yang melibatkan Kementerian Pertanahan, Infrastruktur, Transportasi, dan Pariwisata Jepang. Jalan yang dimaksud adalah tipe prefektur dan kota dengan lebar terbatas, sering kali tanpa pemisah yang jelas antara kendaraan bermotor, pesepeda, dan pejalan kaki. Dengan menurunkan batas kecepatan, pemerintah berharap dapat memberi waktu reaksi lebih panjang bagi pengemudi sekaligus mengurangi tingkat keparahan cedera saat terjadi benturan.

Data kecelakaan di Jepang menunjukkan bahwa pada kecepatan 60 km/jam, risiko kematian pejalan kaki yang tertabrak mencapai lebih dari 80 persen. Angka ini turun drastis menjadi sekitar 30 persen pada kecepatan 40 km/jam. Karena itu, kebijakan ini tidak hanya menyasar kenyamanan berkendara, tetapi juga menyentuh aspek keselamatan publik yang lebih luas. Sejumlah kota seperti Tokyo dan Osaka telah lebih dulu menerapkan batas 40 km/jam di kawasan permukiman, dan hasilnya cukup menggembirakan: terjadi penurunan signifikan pada insiden yang melibatkan anak-anak dan lansia.

Bagi Indonesia, langkah Jepang ini menjadi bahan perbandingan yang relevan. Di berbagai kota besar seperti Jakarta, Bandung, dan Surabaya, banyak jalan arteri sekunder yang lebarnya tak lebih dari 6 meter, tetapi batas kecepatannya masih mengacu pada aturan lama yang bisa mencapai 60 km/jam. Padahal, aktivitas ekonomi dan sosial di sepanjang jalan tersebut sangat padat, dengan banyak pedagang kaki lima dan pejalan kaki yang menyeberang sembarangan. Jika Jepang saja merasa perlu menurunkan batas kecepatan demi keselamatan, maka Indonesia pun perlu meninjau ulang regulasi serupa, terutama di kawasan permukiman dan dekat sekolah.

Kebijakan ini juga memicu perdebatan di kalangan pengemudi Jepang. Sebagian menganggap penurunan ini akan memperlambat distribusi logistik dan menambah waktu tempuh perjalanan harian. Namun, pemerintah menilai bahwa peningkatan keselamatan jauh lebih berharga dibandingkan efisiensi waktu yang hanya bersifat sementara. Beberapa ahli transportasi bahkan memperkirakan bahwa dengan berkurangnya kecelakaan, biaya sosial yang harus ditanggung negara — mulai dari perawatan medis hingga kehilangan produktivitas — akan jauh lebih rendah dalam jangka panjang.

Ke depan, pertanyaan yang muncul adalah sejauh mana kebijakan ini akan diikuti oleh penegakan hukum yang konsisten. Di Jepang, sistem tilang elektronik sudah cukup mumpuni, tetapi keberhasilan jangka panjang tetap bergantung pada kesadaran pengemudi. Sementara itu, bagi Indonesia, langkah ini bisa menjadi momentum untuk memulai diskusi serius tentang desain jalan yang lebih manusiawi, di mana batas kecepatan bukan hanya angka, melainkan cermin komitmen negara dalam melindungi warganya. Apakah Jakarta akan berani mengambil langkah serupa?