Pemilu Paruh Waktu AS: Ancaman Pemakzulan Trump Kembali Menguat

Pemilihan paruh waktu Amerika Serikat pada 3 November mendatang bukan sekadar ajang pergantian kursi legislatif. Bagi Presiden Donald Trump, hajatan politik itu adalah ujian paling menentukan yang bisa mengubah peta kekuasaannya, bahkan berujung pada upaya pemakzulan yang selama ini menghantuinya.

Partai Demokrat, yang kini menjadi oposisi, tengah membidik kendali mayoritas di DPR dan Senat. Jika sukses, mereka tidak hanya akan menggerus dominasi Partai Republik di Kongres, tetapi juga memiliki senjata politik untuk melancarkan penyelidikan dan proses hukum terhadap pemerintahan Trump. Analis politik Jessica Taylor dari Cook Political Report menilai pemilu paruh waktu adalah mekanisme publik untuk menilai kinerja presiden yang sedang berkuasa. "Cara paling efektif untuk mengekspresikan ketidakpuasan adalah dengan tidak memilih partai penguasa," ujarnya, seperti dikutip Reuters.

Survei terbaru Reuters/Ipsos menunjukkan tingkat kepuasan publik terhadap Trump berada di titik nadir. Isu ekonomi yang belum pulih dan keterlibatan AS dalam konflik di Iran menjadi pemicu utama ketidakpuasan. Angka ketidaksetujuan bersih terhadap Trump bahkan lebih buruk dibandingkan periode yang sama pada 2018, ketika Demokrat berhasil merebut 40 kursi DPR. Kondisi ini menjadi alarm bagi Partai Republik yang hanya unggul tipis 218-214 kursi di DPR dari total 435 kursi yang diperebutkan.

Konteks politik di Indonesia menarik untuk dicermati. Meskipun sistem presidensial di Indonesia tidak mengenal pemakzulan melalui pemilu paruh waktu, dinamika politik AS sering menjadi referensi bagi pengamat dan akademisi di Tanah Air. "Pergeseran kekuasaan di Kongres AS akan berdampak pada kebijakan luar negeri, termasuk hubungan dagang dan investasi dengan Indonesia," kata pengamat hubungan internasional dari Universitas Indonesia, Dr. Ahmad Fauzi. Jika Demokrat mengambil alih DPR, kebijakan proteksionis Trump yang sempat mengganggu pasar global bisa melunak, tetapi ketidakpastian politik justru dapat membuat investor asing menahan diri.

Sejarah mencatat Trump pernah dua kali lolos dari jerat pemakzulan. Pada 2019, DPR yang dikuasai Demokrat menyetujui pasal impeachment terkait skandal Ukraina, namun Senat yang didominasi Republik membebaskannya pada 2020. Upaya kedua terjadi pada 2021 pasca kerusuhan Capitol, namun kembali gagal karena dukungan Republik tidak mencukupi. Kini, dengan komposisi kursi yang lebih ketat, peluang Demokrat untuk menguasai kedua kamar bukan sekadar mimpi.

Jika Demokrat berhasil menguasai DPR, mereka dapat membuka penyelidikan atas dugaan korupsi yang selama ini mereka gaungkan. Proses menuju pemakzulan secara politik akan lebih mudah, meskipun pemberhentian presiden tetap membutuhkan dua pertiga suara senator dalam persidangan. Skenario terburuk bagi Trump adalah jika Demokrat juga menguasai Senat, karena kedua kamar akan bekerja sama untuk menekan pemerintahannya.

Delapan pekan menjelang pemungutan suara menjadi periode krusial. Trump harus berjuang keras mempertahankan basis pemilihnya yang mulai goyah. Jika pemilih menggunakan momentum ini untuk menghukum kebijakannya, dua tahun terakhir masa jabatannya akan dipenuhi pertarungan politik yang melelahkan. Pertanyaannya, akankah Partai Republik tetap solid mendukung Trump, atau mulai meninggalkannya demi menyelamatkan kursi mereka? Jawabannya akan menentukan tidak hanya nasib Trump, tetapi juga arah kebijakan AS yang berdampak global, termasuk bagi Indonesia.