Prancis-Korea Selatan Gelontorkan Rp18 Triliun untuk Selamatkan Industri Film dari AI

Prancis dan Korea Selatan sepakat menggelontorkan dana investasi bersama senilai 1 miliar euro atau setara sekitar Rp18 triliun untuk menghidupkan kembali industri film dan audiovisual yang tengah tertekan oleh disrupsi teknologi. Kesepakatan ini diumumkan langsung oleh Presiden Prancis Emmanuel Macron dalam ajang Lumiere Summit yang digelar di desa abad pertengahan Saint-Paul-de-Vence, dekat Nice, pada akhir pekan kemarin.

Dalam pidatonya, Macron menyebut inisiatif ini sebagai Lumiere Partnership, sebuah program pendanaan lima tahun yang dirancang untuk memperkuat kedaulatan budaya dan daya saing sektor kreatif. Pendanaan tersebut akan dibagi rata: sekitar 500 juta euro berasal dari bank investasi negara Prancis, Bpifrance, dan setengahnya lagi dari pemerintah Korea Selatan. Pertemuan ini juga dihadiri lebih dari 200 tokoh industri dari 55 negara, termasuk aktor Hollywood George Clooney, serta sejumlah sineas papan atas seperti Park Chan-wook dan Bong Joon-ho.

Langkah ini bukan sekadar suntikan modal. Ia hadir di tengah kekhawatiran global bahwa kecerdasan buatan (AI) dan platform streaming telah menggerus ruang kreatif para pembuat film. Macron secara tegas mengingatkan bahwa akan menjadi kekeliruan besar bila teknologi dipakai untuk menggantikan peran penulis, kreator, dan pengisi suara. Ia juga menyerukan perlindungan hak cipta yang lebih kuat serta pembentukan organisasi internasional baru yang mewadahi bioskop-bioskop independen demi menjaga keberagaman model bisnis perfilman.

Bagi Indonesia, perkembangan ini memberi sinyal penting. Industri perfilman nasional yang tengah bangkit pasca-pandemi juga menghadapi tantangan serupa: gempuran konten global dan mulai digunakannya AI dalam produksi. Meski belum ada skema kerja sama langsung, semangat Lumiere Partnership bisa menjadi referensi bagi pemerintah dan pelaku industri untuk merumuskan kebijakan protektif tanpa menghambat inovasi. Apalagi, Korea Selatan telah membuktikan bahwa dukungan negara yang konsisten mampu melahirkan karya-karya kelas dunia seperti Parasite.

Para analis menilai bahwa kolaborasi lintas negara semacam ini akan semakin umum di masa depan. Sebab, persoalan yang dihadapi industri kreatif tidak lagi bersifat domestik, melainkan global. Pertanyaannya, akankah Indonesia turut ambil bagian dalam peta aliansi baru ini, atau hanya menjadi penonton di tengah pergeseran besar lanskap hiburan dunia?

Kekhawatiran akan masa depan industri film memang bukan tanpa alasan. Data terbaru menunjukkan penurunan jumlah penonton bioskop di berbagai negara, termasuk di pasar-pasar utama Eropa dan Asia. Platform streaming memang membuka akses lebih luas, tetapi di sisi lain ia mengubah pola konsumsi dan pendapatan para kreator. Dalam konteks inilah Macron mengajak negara-negara lain untuk membangun semacam multilateralisme baru di bidang kebudayaan, sebagaimana yang ia sampaikan di hadapan para pemangku kepentingan.

Langkah Prancis dan Korea Selatan ini layak diapresiasi karena berani mengambil sikap di tengah arus teknologi yang serba cepat. Namun, efektivitasnya akan sangat bergantung pada implementasi di lapangan: apakah dana tersebut benar-benar sampai ke tangan kreator, atau justru terserap birokrasi. Bagi Indonesia, pelajaran terpentingnya adalah pentingnya kolaborasi antara pemerintah, swasta, dan komunitas kreatif untuk membangun ekosistem yang tangguh dan berdaulat.