Korupsi Proyek Banjir: Sepupu Presiden Filipina Terjerat Tuduhan Plunder Rp1,9 Triliun

Jaksa penuntut Filipina pada Senin (7/9) secara resmi mengajukan dakwaan pidana terhadap Martin Romualdez, anggota kongres sekaligus sepupu Presiden Ferdinand Marcos Jr., atas keterlibatannya dalam skandal korupsi proyek pengendalian banjir fiktif yang merugikan negara hingga miliaran dolar. Langkah ini menjadi babak baru dalam upaya pemerintah memberantas praktik korupsi yang telah lama mengakar di negeri tersebut.

Ombudsman Jesus Crispin Remulla mengungkapkan bahwa dakwaan plunder—tindak pidana korupsi skala besar yang diancam hukuman penjara seumur hidup dan tidak dapat dijamin—terhadap Romualdez melibatkan total 7,4 miliar peso (sekitar Rp1,9 triliun) yang diduga berasal dari suap, penyisipan anggaran ilegal, dan alokasi proyek fiktif. Romualdez, yang sebelumnya menjabat Ketua DPR, disebut terlibat dalam konspirasi bersama mantan anggota kongres Elizaldy Co dan sejumlah pihak lain untuk memperkaya diri secara tidak sah melalui dana publik.

Kasus ini mencuat lebih dari setahun setelah Marcos Jr. menyoroti proyek infrastruktur "hantu" dalam pidato kenegaraannya. Sejumlah pemilik perusahaan konstruksi, pejabat pemerintah, dan politisi telah dituduh menggelapkan dana proyek tersebut. Remulla menegaskan komitmennya untuk menuntaskan kasus ini tanpa pandang bulu. "Kami tidak memilih-milih, tidak ada nama yang kami hindari. Semuanya berdasarkan bukti," ujarnya kepada wartawan. "Kasus ini membuktikan bahwa tidak ada sapi keramat."

Langkah jaksa untuk menjerat Romualdez menandai perubahan signifikan dalam peta politik Filipina. Pada September tahun lalu, Romualdez mengundurkan diri dari jabatan Ketua DPR setelah namanya muncul dalam penyelidikan yang meluas. Saat itu, ia beralasan bahwa pengunduran dirinya akan memungkinkan penyidik bekerja tanpa "pengaruh yang tidak semestinya". Meski demikian, ia tetap menjadi anggota kongres dan belum memberikan tanggapan resmi atas dakwaan terbaru ini.

Skandal ini menyoroti tantangan besar pemberantasan korupsi di Filipina, negara berpenduduk 112 juta jiwa yang kerap digolongkan sebagai salah satu negara dengan tingkat korupsi tertinggi di Asia. Praktik korupsi yang sistemik tidak hanya menggerus kepercayaan publik, tetapi juga menjadi salah satu penyebab utama kemiskinan yang meluas. Para pengamat menilai bahwa penegakan hukum yang konsisten terhadap elite politik menjadi ujian kredibilitas pemerintahan Marcos Jr. yang berjanji memberantas korupsi.

Bagi Indonesia, kasus ini menjadi pengingat pentingnya pengawasan ketat terhadap proyek-proyek infrastruktur publik. Meskipun sistem hukum Indonesia memiliki instrumen seperti KPK, kasus serupa di negara tetangga menunjukkan bahwa transparansi dan akuntabilitas dalam pengadaan barang dan jasa masih menjadi pekerjaan rumah bersama di kawasan. Pengalaman Filipina juga menegaskan bahwa pemberantasan korupsi harus berani menyentuh lingkaran kekuasaan tertinggi agar efektif.

Ke depan, pertanyaan besar yang menggantung adalah apakah dakwaan ini akan berlanjut ke pengadilan dan menghasilkan vonis, atau justru menjadi alat politik menjelang pemilu 2025. Remulla menyatakan bahwa jaksa berencana mengajukan kasus tambahan terhadap Romualdez dan pihak lain yang terlibat. Publik Filipina, yang selama ini kerap kecewa dengan lambatnya proses hukum, kini menanti apakah janji "tidak ada sapi keramat" akan benar-benar dibuktikan di ruang sidang.