Krisis Kepercayaan Ujian Nasional India: Kebocoran Kertas Soal Berulang, Reformasi Setengah Hati

Badan Penguji Nasional India (NTA), yang delapan tahun lalu dibentuk untuk membersihkan sistem ujian dari kebocoran dan kecurangan, kini justru menjadi pusat badai ketidakpercayaan. Setelah lebih dari dua juta calon mahasiswa kedokteran dipaksa mengulang ujian pada Juni lalu akibat kertas soal bocor, tekanan publik memaksa Menteri Pendidikan federal mengundurkan diri dan pemerintah membentuk gugus tugas baru yang dipimpin taipan teknologi Nandan Nilekani.

Namun, bagi banyak warga India, pengumuman itu terasa seperti déjà vu. Siklus yang sama terjadi pada 2024: ujian bermasalah, protes mahasiswa, pembentukan komite, lalu rekomendasi reformasi yang hanya separuh dijalankan. Kini, pertanyaan besarnya bukan hanya soal bagaimana menghentikan kebocoran berikutnya, melainkan apakah sistem ujian terpusat dengan taruhan setinggi itu masih relevan di tengah kompetisi memperebutkan kursi pendidikan yang sangat terbatas.

Para pengamat menilai akar masalahnya tidak tunggal. BJ Rao, anggota panel 2024 yang kini memimpin SGT University di dekat Delhi, menyoroti ketergantungan NTA pada staf kontrak. Dari 221 pegawai, hanya 24 yang berstatus tetap. "Ketika sebagian besar pekerja bersifat sementara, rasa memiliki itu hilang dan berdampak pada kinerja," ujarnya. Ia juga mendesak percepatan transisi ke ujian berbasis komputer, dengan infrastruktur yang terstandarisasi di bawah kendali negara, bukan pusat-pusat ujian dadakan seperti sekarang.

Keshav Aggarwal, presiden Federasi Pendidik, mengusulkan perubahan desain ujian. Alih-alih satu hari penentuan, ujian seperti NEET-UG bisa dipecah dalam beberapa sesi dengan set soal berbeda, meniru pola ujian masuk teknik yang sudah berbasis komputer. "Tahapan dan hari yang berbeda dengan variasi soal akan mengurangi risiko kebocoran dan membuat sistem lebih tahan gangguan," jelasnya. Sementara Yamini Aiyar, peneliti senior di Brown University, mempertanyakan logika ujian tahunan yang diikuti jutaan siswa. Ia menyarankan sistem multi-kesempatan dalam setahun, seperti yang lazim di negara Barat, agar siswa tidak kehilangan satu tahun penuh gara-gara ujian dibatalkan.

Kisah para korban mempertegas urgensi reformasi. Pari, 17 tahun, harus mengulang NEET setelah ujian pertamanya dibatalkan. "Semua persiapan kami sia-sia dan harus mulai dari nol," keluhnya. Mansi Bansal, 23 tahun, mengalami nasib serupa saat ujian kualifikasi dosen UGC-NET dibatalkan dua kali; ia baru akan mengikuti ujian ulang pada 9 September. "Saya menghentikan segalanya—gym, bertemu teman, bahkan acara keluarga. Seluruh rencana tahun ini hancur," tuturnya. Pengalaman pahit ini memicu tuntutan sebagian aktivis dan politisi oposisi untuk membubarkan NTA.

Namun, M Jagadesh Kumar, mantan ketua regulator universitas India, menilai pembubaran justru kontraproduktif. "Satu badan penguji nasional menawarkan standar keamanan, teknologi, dan prosedur yang seragam. Membuat banyak lembaga baru hanya akan menggandakan biaya dan menciptakan pengaman yang timpang," katanya. Ia mengakui NTA tidak sepenuhnya gagal—beberapa ujian berjalan mulus—tetapi lembaga itu butuh status statutori dengan staf profesional yang paham akademik dan teknis operasional.

Bagi Indonesia, kisah NTA ini menjadi cermin bagi penyelenggaraan ujian nasional dan seleksi masuk perguruan tinggi yang juga rawan kebocoran. Meski sistem ujian berbasis komputer (CBT) sudah diterapkan di banyak jenjang, kasus India menegaskan bahwa teknologi saja tidak cukup tanpa tata kelola yang kuat dan komitmen politik yang konsisten. Pertanyaan yang menggantung: akankah gugus tugas Nilekani mampu memutus siklus rekomendasi tanpa eksekusi, atau justru menjadi babak baru dari drama yang sama? Siswa India, seperti diungkapkan seorang pelajar kelas 12, sudah pasrah: "Saya siapkan diri kalau-kalau ada kebocoran lagi. Tapi apa yang bisa kami lakukan? Saya akan tetap belajar dan berharap yang terbaik."