Enam Bandara Ditutup Akibat Abu Krakatau, Kemenhub Alihkan Rute ke Kertajati-Semarang-Juanda

Gangguan penerbangan massal kembali melanda kawasan barat Indonesia. Kementerian Perhubungan mengambil langkah darurat dengan menutup enam bandara di Lampung, Banten, Jakarta, dan Jawa Barat menyusul sebaran abu vulkanik erupsi Gunung Anak Krakatau. Penutupan ini memaksa sejumlah maskapai mengalihkan rute ke bandara alternatif yang dinyatakan aman, memicu kekhawatiran akan gelombang keterlambatan dan pembatalan di tengah mobilitas masyarakat yang tinggi.

Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi, dalam konferensi pers Minggu (6/9/2026), mengonfirmasi bahwa dua penerbangan Garuda Indonesia dari Jeddah dan Madinah telah dialihkan ke Bandara Kertajati, Jawa Barat. Hasil uji kertas (paper test) menunjukkan bandara tersebut belum terpapar abu, sehingga masih layak beroperasi. Selain Kertajati, pemerintah menyiagakan Bandara Ahmad Yani Semarang dan Bandara Juanda Surabaya sebagai titik pendaratan cadangan untuk rute domestik maupun internasional.

Penutupan bandara dilakukan secara bertahap mengikuti hasil pemantauan berkala. Setelah lima bandara sebelumnya ditutup, Bandara Husein Sastranegara Bandung menyusul pada pukul 12.00 WIB setelah indikasi paparan debu terdeteksi. Keputusan ini, menurut Dudy, diambil demi keselamatan penerbangan, sejalan dengan protokol standar internasional yang melarang operasi di area terdampak abu vulkanik karena dapat merusak mesin pesawat.

Bagi penumpang, dampaknya langsung terasa. Banyak jadwal dibatalkan atau ditunda tanpa kepastian. Untuk meredam kepanikan, Kemenhub menginstruksikan maskapai mempercepat proses refund secara elektronik. Penumpang cukup menyampaikan data kontak seperti email atau nomor ponsel, sehingga pengembalian dana dapat diproses tanpa harus mendatangi bandara yang ditutup. Langkah ini dinilai penting untuk menghindari penumpukan massa di area yang berisiko.

Keputusan ini menyoroti kerentanan infrastruktur transportasi udara Indonesia terhadap bencana geologis. Anak Krakatau, yang terletak di Selat Sunda, memiliki sejarah erupsi yang memicu tsunami pada 2018. Para ahli vulkanologi memperingatkan bahwa aktivitas gunung ini sulit diprediksi, sehingga penutupan bandara bisa berlangsung lebih lama dari perkiraan. Bagi maskapai, biaya operasional akibat pengalihan rute dan kompensasi penumpang berpotensi membebani keuangan, sementara bagi penumpang, kepastian jadwal menjadi barang mahal.

Dari sisi regulasi, Kemenhub menegaskan maskapai tidak boleh memaksakan penerbangan jika kondisi teknis tidak memungkinkan. Hal ini sejalan dengan praktik keselamatan global, namun juga memicu pertanyaan tentang kesiapan bandara alternatif dalam menampung lonjakan penumpang. Kertajati, misalnya, masih relatif baru dan memiliki keterbatasan konektivitas transportasi darat menuju Jakarta, yang berpotensi menimbulkan kesulitan logistik bagi penumpang yang akhirnya tiba di sana.

Ke depan, pemerintah perlu mengevaluasi skema mitigasi bencana yang lebih adaptif, termasuk pengembangan bandara alternatif yang terintegrasi dengan moda transportasi lain. Apakah insiden ini akan menjadi katalis bagi percepatan pembangunan bandara baru di luar Pulau Jawa, atau justru memicu perdebatan tentang kelayakan operasional bandara di zona rawan bencana? Jawabannya akan menentukan ketahanan sektor penerbangan nasional menghadapi ancaman serupa di masa mendatang.