Defisit 722 Ribu Guru: MPR Soroti Ketimpangan Distribusi yang Mengancam Pemerataan Pendidikan

Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat memperingatkan bahwa kualitas pendidikan nasional tidak akan meningkat signifikan apabila penguatan kompetensi guru tidak dibarengi dengan pemerataan distribusi tenaga pendidik, sebuah persoalan struktural yang selama ini menghambat akses pembelajaran yang setara di berbagai daerah.

Dalam pernyataannya di Jakarta, Jumat, Lestari yang juga anggota Komisi X DPR RI menggarisbawahi bahwa guru merupakan ujung tombak literasi dan inovasi di lapangan. Namun, ia menilai upaya peningkatan kapasitas guru akan sia-sia jika distribusinya masih timpang. "Guru yang kompeten, tetapi tersebar tidak merata, tidak akan mampu mengangkat mutu pendidikan secara nasional," ujarnya, menegaskan bahwa kedua aspek tersebut harus berjalan beriringan.

Data Rencana Strategis Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) 2025-2029 yang dikutip Lestari menunjukkan kebutuhan guru nasional mencapai 3.249.356 orang, sementara jumlah yang tersedia baru 2.526.572 orang. Artinya, Indonesia masih kekurangan sekitar 722.784 guru. Yang lebih memprihatinkan, distribusi guru yang ada masih terkonsentrasi di Pulau Jawa, meninggalkan daerah-daerah terpencil dengan kekurangan tenaga pengajar yang akut.

Untuk menjawab tantangan ini, pemerintah telah menerbitkan Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 1 Tahun 2025 tentang Redistribusi Guru Aparatur Sipil Negara pada Satuan Pendidikan yang Diselenggarakan oleh Masyarakat. Regulasi ini membuka peluang bagi guru PNS dan PPPK untuk ditempatkan di sekolah swasta yang membutuhkan, sebuah langkah yang diapresiasi Lestari. Namun, ia mengingatkan bahwa kebijakan tersebut memerlukan pelaksanaan yang konsisten agar benar-benar mampu menjawab ketimpangan kebutuhan guru di berbagai daerah.

Kritik senada juga datang dari pengamat pendidikan yang menilai bahwa redistribusi guru tanpa disertai insentif yang memadai dan perbaikan infrastruktur di daerah terpencil akan sulit berhasil. Guru yang ditempatkan di daerah terpencil seringkali menghadapi tantangan ganda: fasilitas yang minim dan beban administratif yang berat. Oleh karena itu, sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat menjadi kunci, sebagaimana ditekankan Lestari.

"Pendidikan adalah fondasi kedaulatan bangsa. Kita harus memastikan bahwa peningkatan kompetensi dan pemerataan guru menjadi prioritas bersama untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045 yang inklusif dan berkeadilan," kata Lestari.

Bagi Indonesia, persoalan ini bukan sekadar angka. Ketimpangan distribusi guru berdampak langsung pada kualitas sumber daya manusia di daerah, yang pada gilirannya memengaruhi kesenjangan ekonomi antarwilayah. Jika tidak segera diatasi, target Indonesia Emas 2045 yang inklusif akan sulit tercapai. Pertanyaan yang kemudian mengemuka: apakah kebijakan redistribusi guru ini akan dijalankan dengan serius dan berkelanjutan, atau hanya menjadi wacana tanpa implementasi yang nyata? Jawabannya akan menentukan masa depan pendidikan anak-anak di pelosok negeri.