Bencana Nepal: Menlu Sebut Krisis Iklim 'Sinyal Peringatan', Desak Keadilan Iklim Global

Kolapsnya gletser di kawasan Himalaya yang memicu banjir bandang dahsyat di Nepal telah menewaskan lebih dari seribu orang dan memicu seruan keras dari pemerintah setempat agar dunia memandang bencana ini sebagai konsekuensi nyata dari perubahan iklim, bukan semata musibah alam. Menteri Luar Negeri Nepal, Shisir Khanal, dalam wawancara dengan AFP, Selasa (1/9), menyebut peristiwa itu sebagai "sinyal peringatan" yang tidak bisa lagi diabaikan oleh negara-negara maju yang selama ini menjadi penyumbang emisi terbesar.

Hampir sepekan setelah gelombang air es, batu, dan lumpur yang bergerak seperti tsunami menerjang permukiman di sepanjang Sungai Trishuli, tim penyelamat masih berjuang mencari ribuan orang yang dilaporkan hilang. Data resmi menyebutkan sedikitnya 4.500 warga Nepal dan wilayah Tibet, Tiongkok, belum ditemukan. Kerusakan infrastruktur publik dan permukiman warga dilaporkan meluas, terutama di Distrik Rasuwa yang menjadi episentrum bencana.

Khanal menegaskan bahwa negara berpenduduk 30 juta jiwa ini hanya menyumbang sebagian kecil dari emisi gas rumah kaca global, namun harus menanggung dampak paling parah dari pemanasan suhu bumi. "Dukungan untuk Nepal tidak seharusnya dilihat dari sudut bantuan atau amal, tetapi dari perspektif keadilan iklim," ujarnya. Pernyataan ini menjadi kritik tersirat terhadap negara-negara industri yang selama ini mendominasi negosiasi iklim internasional namun lambat dalam menyediakan pendanaan adaptasi bagi negara berkembang.

Para ilmuwan memperingatkan bahwa gletser di Himalaya, yang menjadi sumber air bagi sekitar 240 juta penduduk pegunungan dan 1,65 miliar orang di lembah sungai Asia Selatan dan Asia Tenggara, mencair dengan kecepatan yang mengkhawatirkan. Khanal menggarisbawahi bahwa dampaknya tidak hanya dirasakan Nepal, tetapi akan menjalar ke hilir di seluruh kawasan Asia Selatan. "Dalam jangka panjang, pencairan es ini akan berdampak lebih jauh ke hilir, di seluruh Asia Selatan," katanya, mengisyaratkan potensi krisis air dan pangan yang lebih luas.

Bagi Indonesia, bencana ini menjadi pengingat bahwa perubahan iklim tidak mengenal batas geografis. Meski tidak berbatasan langsung dengan Himalaya, Indonesia memiliki wilayah pegunungan tinggi di Papua yang juga rentan terhadap pencairan gletser. Selain itu, sebagai negara kepulauan yang dikelilingi lautan, Indonesia menghadapi ancaman kenaikan permukaan air laut yang tidak kalah serius. Momentum ini relevan untuk mendorong penguatan sistem peringatan dini dan kerja sama regional dalam berbagi data iklim, sebagaimana disorot Khanal.

Menlu Nepal juga menyoroti pentingnya percepatan pembangunan mekanisme berbagi data untuk mengantisipasi bencana serupa. "Sejak bencana ini, Tiongkok telah berbagi banyak data, terutama untuk wilayah tempat bencana terjadi," ungkap Khanal. Ia menambahkan bahwa peristiwa ini memberikan dorongan dan urgensi untuk membangun mekanisme tersebut dalam jangka waktu yang lebih cepat. Langkah ini dinilai krusial mengingat posisi Nepal yang berada di antara dua raksasa Asia, Tiongkok dan India, dengan aliran sungai yang menghubungkan ketiganya.

Di tengah duka yang mendalam, Khanal tetap menegaskan bahwa Nepal tidak akan menutup diri dari dunia. "Kami sedang berduka, tetapi ini adalah bangsa yang sangat tangguh... Nepal tetap terbuka," katanya, mengundang wisatawan dan komunitas internasional untuk tetap berkunjung. Sikap ini menunjukkan bahwa di balik tragedi, Nepal berusaha menjaga roda ekonomi dan pariwisata yang menjadi salah satu penopang utama negaranya.

Pertanyaan yang kini mengemuka adalah apakah komunitas internasional akan merespons seruan Nepal dengan aksi nyata atau sekadar janji. Dengan semakin seringnya bencana hidrometeorologi ekstrem di berbagai belahan dunia, tekanan untuk mereformasi mekanisme pendanaan iklim global semakin sulit dihindari. Apakah dunia akan belajar dari tragedi ini, atau justru mengulang pola yang sama ketika bencana berikutnya melanda?