Kushner Menyesal Terlibat Rencana Investasi Piala Dunia yang Gagal: 'Kami Tidak Akan Ikut Serta'
Baca dalam 60 detik
- Investor ventura Joshua Kushner mengaku menyesal terlibat dalam skema Fifa Forward Enterprise yang dibatalkan, menyebut ketidakmampuan memahami dinamika politik sepak bola global.
- Uefa meminta pengadilan New York mengizinkan pemanggilan saksi dan dokumen dari Kushner serta Thrive Capital sebagai bagian dari persiapan tuntutan pidana terhadap Gianni Infantino.
- Skema senilai $4,2 miliar itu dinilai merugikan negara berkembang dan memicu krisis kepemimpinan di Fifa, dengan Uefa mendesak Infantino mundur.

Joshua Kushner, tokoh investasi ventura yang semula ditunjuk sebagai investor utama dalam rencana kontroversial penjualan saham Piala Dunia yang digagas presiden Fifa, Gianni Infantino, akhirnya angkat bicara. Dalam pernyataan publik pertamanya sejak skema Fifa Forward Enterprise (FFE) dibatalkan, Kushner mengaku menyesal pernah terlibat dan menyatakan tidak akan ikut serta jika mengetahui konsekuensinya.
Skema FFE yang diumumkan pada Juli lalu itu bertujuan menggalang dana sebesar 4,2 miliar dolar AS atau sekitar Rp 65 triliun dengan menawarkan 20 persen saham anak usaha komersial baru Fifa. Rencana ini langsung menuai kecaman luas, terutama dari Uefa, dan akhirnya dibatalkan hanya beberapa hari setelah terungkap ke publik. Kushner, yang merupakan saudara ipar presiden AS Donald Trump, melalui perusahaannya Thrive Eternal, seharusnya memimpin kelompok investor dalam kesepakatan tersebut.
Dalam pernyataannya, Kushner membela niat di balik FFE, yang menurutnya bertujuan mendistribusikan modal dan ekuitas secara lebih merata di antara 211 asosiasi anggota Fifa. Ia menekankan bahwa ide tersebut bukanlah kewajiban, melainkan usulan yang akan diputuskan melalui pemungutan suara. Namun, ia mengakui, "Kami gagal memahami dinamika politik sepak bola global dan sejauh mana sebagian pihak akan bertindak." Pengakuan ini muncul di tengah meningkatnya tekanan terhadap Infantino, yang menghadapi tuntutan mundur dari berbagai pihak, termasuk Uefa.
Langkah Uefa untuk membawa kasus ini ke ranah hukum menjadi babak baru dalam konflik yang melibatkan pimpinan tertinggi sepak bola dunia. Uefa telah meminta pengadilan di New York untuk menyetujui pemanggilan saksi dan dokumen dari Kushner dan Thrive Capital, sebagai bagian dari persiapan pengajuan tuntutan pidana terhadap Infantino di Swiss. Dalam dokumen pengadilan, Uefa menuduh Infantino secara sepihak menunjuk Thrive Eternal sebagai pemimpin kelompok investor tanpa berkonsultasi dengan hierarki Fifa. Tuduhan lain menyebutkan nilai Piala Dunia yang dijadikan dasar kesepakatan, sekitar 15 miliar poundsterling, merupakan angka yang tidak melalui proses lelang terbuka atau penilaian independen.
Kushner sendiri, yang baru saja menyepakati pembelian klub basket Los Angeles Lakers dengan nilai rekor 12,5 miliar dolar AS, menegaskan bahwa dirinya dan Thrive memiliki rekam jejak sebagai mitra yang baik. Namun, pernyataannya kali ini justru memperkuat kesan bahwa ia merasa tertipu oleh situasi yang tidak ia pahami sepenuhnya. "Uang dalam sepak bola secara historis terkonsentrasi di antara sekelompok kecil negara," ujarnya, mencoba menjelaskan motivasi awal keterlibatannya.
Bagi Indonesia, kasus ini menjadi pengingat akan pentingnya tata kelola yang transparan dalam organisasi olahraga global. Sebagai salah satu dari 211 anggota Fifa, Indonesia memiliki kepentingan langsung dalam memastikan bahwa setiap kebijakan yang diambil oleh induk organisasi sepak bola dunia tidak merugikan negara berkembang. Skema FFE, jika tidak diawasi ketat, berpotensi mengalihkan keuntungan komersial Piala Dunia hanya kepada segelintir investor, sementara negara-negara seperti Indonesia hanya mendapat sedikit manfaat. Oleh karena itu, sikap kritis Uefa terhadap Infantino patut diapresiasi, dan Indonesia seharusnya mendukung upaya transparansi dan akuntabilitas di tubuh Fifa.
Ke depan, pertanyaan besarnya adalah apakah Infantino mampu bertahan menghadapi tekanan yang semakin besar. Uefa telah mengisyaratkan akan terus mendorong agar ia mundur, dan proses hukum yang tengah berjalan bisa menjadi pukulan telak bagi kredibilitasnya. Di sisi lain, kekhawatiran tentang masa depan investasi di sepak bola global juga muncul. Apakah skema serupa akan muncul lagi di masa depan dengan pengawasan yang lebih ketat, atau justru membuat investor asing semakin enggan menanamkan modalnya? Hanya waktu yang bisa menjawab, namun yang jelas, kasus ini telah membuka mata banyak pihak tentang kompleksitas dan risiko politik di balik bisnis sepak bola dunia.



