Survei Jepang: 35% Anak Muda Tak Berniat Menikah, Stabilitas Finansial Jadi Penghalang Utama

Sebuah survei nasional yang dirilis pemerintah Jepang pada Senin (31/8) mengungkap fakta mengejutkan: 35,1 persen dari sekitar 44.000 responden lajang berusia 15-39 tahun menyatakan tidak memiliki niat untuk menikah. Angka ini menjadi sinyal kuat bahwa institusi pernikahan di Negeri Sakura sedang menghadapi tantangan besar di tengah perubahan gaya hidup dan kondisi ekonomi.

Survei yang dilakukan Badan Anak dan Keluarga (Children and Families Agency) ini merupakan studi skala besar pertama yang secara khusus menyelidiki persepsi generasi muda terhadap pernikahan. Dari total 100.000 kuesioner yang disebar secara daring sejak 20 Mei lalu, sekitar 68.000 jawaban valid berhasil dianalisis hingga 23 Juli. Hasilnya, mayoritas responden—lebih dari 60 persen—berstatus lajang, dan dari kelompok inilah muncul temuan-temuan krusial tentang preferensi hidup modern.

Menariknya, ketika ditanya tentang prioritas hidup, 50,8 persen responden mengaku lebih mengutamakan "menikmati waktu luang dan hobi" dibandingkan pernikahan. Angka ini jauh melampaui pertimbangan tradisional seperti membangun keluarga. Sementara itu, hanya 37,5 persen yang masih berharap menikah suatu hari nanti, dan 10,3 persen menargetkan pernikahan dalam dua hingga tiga tahun ke depan. Sisanya, 9,5 persen, bahkan berencana menikah secepatnya.

Di balik keengganan ini, faktor ekonomi menjadi penghalang terbesar. Sebanyak 40 persen responden mengaku khawatir tidak memiliki penghasilan yang cukup untuk kehidupan pernikahan yang stabil. Disusul oleh kekhawatiran kehilangan waktu luang (34,4 persen), kesulitan menemukan pasangan yang tepat (32,6 persen), dan kurangnya dana untuk perumahan (30,3 persen). Pola ini konsisten dengan tren global, termasuk di Indonesia, di mana biaya hidup dan tekanan finansial sering menjadi pertimbangan utama sebelum memutuskan menikah.

Analisis lebih lanjut menunjukkan perbedaan gender yang signifikan. Perempuan lebih cenderung menyebut ketidakseimbangan pembagian kerja rumah tangga dan pengasuhan anak sebagai hambatan, sementara laki-laki lebih fokus pada masalah keuangan. Selain itu, semakin tua usia responden, semakin besar kecenderungan mereka untuk merasa tidak menemukan orang yang ingin dinikahi. Hal ini mengindikasikan adanya pergeseran nilai yang mendalam, di mana pernikahan tidak lagi dipandang sebagai kewajiban sosial, melainkan pilihan personal yang harus memenuhi standar tertentu.

Bagi Indonesia, temuan ini relevan sebagai cermin. Meskipun tingkat pernikahan di Indonesia masih relatif tinggi, tren penundaan pernikahan mulai terlihat di kota-kota besar. Survei BPS 2023 mencatat rata-rata usia kawin pertama perempuan Indonesia naik menjadi 22,1 tahun, dan biaya hidup serta pendidikan menjadi pertimbangan utama. Jika Jepang yang ekonominya maju saja menghadapi krisis pernikahan, Indonesia perlu waspada terhadap faktor-faktor serupa yang bisa menghambat regenerasi penduduk.

Badan Anak dan Keluarga Jepang berencana menyelesaikan tabulasi data hingga Maret 2027 dan akan menggunakan hasil ini untuk merancang kebijakan kependudukan. Namun, pertanyaan besarnya: apakah insentif finansial atau program keseimbangan kerja-hidup cukup untuk membalikkan tren ini, atau apakah nilai-nilai sosial yang berubah telah membuat pernikahan menjadi pilihan yang semakin tidak menarik bagi generasi muda? Jepang mungkin perlu mencari jawaban yang lebih kreatif dari sekadar bantuan tunai.