Prabowo ke Jombang untuk Tutup Muktamar NU, Isyarat Perkuat Jembatan Politik-Organisasi Islam

Presiden Prabowo Subianto kembali menunjukkan kedekatannya dengan Nahdlatul Ulama dengan bertolak ke Jawa Timur, Senin pagi, untuk menutup secara resmi Muktamar ke-35 organisasi Islam terbesar di Indonesia itu. Langkah ini bukan sekadar seremonial; ia datang tepat di tengah momen krusial pergantian pengurus besar, ketika arah organisasi ke depan sedang ditentukan.

Setelah mendarat di Bandara Internasional Juanda, Sidoarjo, sekitar pukul 09.30 WIB, Prabowo dijadwalkan melanjutkan perjalanan darat menuju Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambakberas, Jombang, lokasi berlangsungnya penutupan muktamar. Dalam rombongan terbatasnya, tampak sejumlah menteri kunci: Menko Pangan Zulkifli Hasan, Mensesneg Prasetyo Hadi, Menlu Sugiono, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, dan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya. Komposisi ini mengirim sinyal bahwa pemerintah tidak hanya hadir secara simbolis, tetapi juga ingin menjalin komunikasi langsung dengan elite NU yang baru terpilih.

Ini kali kedua dalam sepekan Prabowo bersentuhan dengan forum NU. Pada Jumat (27/8) lalu, ia membuka muktamar dan menyampaikan pidato yang sarat pengakuan atas jasa historis organisasi yang didirikan pada 1926 itu. "Ini kehormatan besar bagi saya, Nahdlatul Ulama adalah institusi yang bersejarah yang sangat besar jasanya dalam perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia," ujarnya saat itu. Pernyataan tersebut bukan basa-basi; ia menegaskan bahwa NU selalu hadir dalam setiap fase krusial bangsa, dari masa perjuangan hingga krisis kontemporer.

Pilihan Prabowo untuk hadir di dua momen penting muktamar—pembukaan dan penutupan—menunjukkan perhitungan politik yang matang. Di tengah dinamika pemerintahan yang kerap diuji isu-isu sosial keagamaan, merangkul organisasi dengan puluhan juta anggota menjadi modal stabilitas yang tidak bisa diabaikan. Apalagi, muktamar kali ini melahirkan kepemimpinan baru: Gus Kikin terpilih sebagai Ketua Umum PBNU 2026-2031, sementara Kiai Miftahul Akhyar ditetapkan sebagai Rais Am. Keduanya mewarisi tanggung jawab besar untuk menjaga relevansi NU di era digital dan politik identitas yang kian menguat.

Bagi pengamat politik, kehadiran Prabowo di Jombang juga dibaca sebagai upaya memperkuat jembatan antara istana dan basis akar rumput NU. Dalam beberapa tahun terakhir, hubungan pemerintah dengan ormas keagamaan kerap diuji oleh kebijakan yang dianggap kontroversial, seperti regulasi ekonomi syariah atau penanganan konflik sosial. Dengan tampil di forum tertinggi NU, presiden seolah ingin menegaskan bahwa pemerintah mendengar aspirasi mereka. "NU adalah penjaga stabilitas, keamanan, dan perdamaian," kata Prabowo, merangkum peran yang ingin terus dipertahankan organisasi ini.

Namun, pertanyaannya, apakah kedekatan ini akan berlanjut pada kebijakan konkret? Sejumlah kalangan menilai, kehadiran para menteri—terutama di bidang pangan dan energi—bukan kebetulan. Sektor pangan dan energi adalah dua area di mana NU memiliki pengaruh besar melalui jaringan pesantren dan koperasi. Pemerintah mungkin berharap dukungan NU dapat memperlancar program-program strategis, seperti swasembada pangan atau transisi energi, yang membutuhkan legitimasi sosial yang luas.

Di sisi lain, muktamar kali ini juga menjadi ajang konsolidasi internal NU. Dengan terpilihnya kepemimpinan baru, tantangan terbesar adalah merawat keberagaman di dalam tubuh organisasi yang terkenal dengan semboyan "rahmatan lil alamin" itu. Apakah kepemimpinan baru mampu menjembatani kepentingan kelompok tradisionalis dan modernis? Dan bagaimana mereka menyikapi dinamika politik nasional yang semakin kompleks? Jawaban atas pertanyaan-pertanyaan ini akan menentukan apakah NU tetap menjadi kekuatan penyeimbang yang diharapkan banyak pihak.

Kehadiran Prabowo di penutupan muktamar, dengan segala simbolisme dan rombongan menterinya, mungkin baru awal dari babak baru hubungan pemerintah-NU. Yang jelas, kedua pihak saling membutuhkan: pemerintah memerlukan dukungan moral dan sosial NU untuk menjalankan agenda nasional, sementara NU memerlukan akses dan dukungan negara untuk memperkuat peran sosial-ekonominya. Seberapa dalam sinergi ini akan terjalin, hanya waktu yang bisa membuktikan—tetapi langkah presiden hari ini adalah sinyal yang tidak bisa diabaikan.