Malaysia Naikkan Kuota BBM Bersubsidi: RON95 Jadi 300 Liter, Diesel 400 Liter per Bulan

Dalam pidato kenegaraan menyambut Hari Nasional 2026 di Pusat Konvensi Internasional Putrajaya (PICC), Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim mengumumkan pemulihan kuota bahan bakar bersubsidi. Kebijakan ini menaikkan batas bulanan RON95 dari 200 liter menjadi 300 liter, serta menambah jatah diesel dari 300 liter menjadi 400 liter bagi mereka yang memenuhi syarat.

Keputusan ini diambil di tengah tekanan biaya hidup yang masih membayangi rumah tangga Malaysia. Dengan lebih dari 16 juta pengguna yang berhak menikmati RON95 bersubsidi, langkah ini diharapkan dapat meringankan beban pengeluaran harian masyarakat, terutama kelompok berpendapatan rendah dan menengah. Sementara itu, lebih dari setengah juta pemilik kendaraan diesel akan menerima tambahan kuota, sebuah angin segar bagi sektor logistik dan transportasi umum yang sangat bergantung pada solar.

Menurut Anwar, penyesuaian ini merupakan bagian dari komitmen pemerintah untuk memastikan subsidi tepat sasaran. Sebelumnya, pemerintah sempat memangkas kuota sebagai upaya konsolidasi fiskal, namun respons publik yang beragam mendorong evaluasi ulang. Kini, keseimbangan antara pengendalian defisit dan daya beli masyarakat menjadi prioritas, dengan skema Budi Madani yang terus disempurnakan.

Bagi Indonesia, kebijakan ini menjadi cermin bagaimana negara tetangga mengelola subsidi energi di tengah fluktuasi harga minyak dunia. Malaysia memilih jalur penargetan ulang dengan menaikkan volume, sementara Indonesia masih bergulat dengan isu kebocoran subsidi dan kuota yang kerap tidak tepat sasaran. Langkah Anwar ini bisa menjadi bahan kajian bagi pembuat kebijakan di Tanah Air, terutama dalam merancang skema subsidi yang lebih adaptif terhadap kebutuhan riil masyarakat.

Para analis menilai bahwa keputusan ini juga memiliki dimensi politik, mengingat pemilihan umum di beberapa negara bagian akan segera berlangsung. Dengan meningkatkan kuota, pemerintah berupaya menjaga stabilitas sosial dan dukungan publik, meskipun berisiko memperlebar defisit anggaran. Namun, pemerintah tampaknya lebih memilih untuk menstimulasi ekonomi domestik daripada melakukan penghematan ketat yang dapat memicu gejolak.

“Penyesuaian ini adalah wujud nyata pemerintah dalam meringankan beban rakyat, sekaligus memastikan subsidi tetap menyentuh mereka yang berhak,” demikian pernyataan yang disampaikan Anwar dalam pidatonya.

Ke depan, pertanyaan besarnya adalah bagaimana pemerintah Malaysia menjaga keberlanjutan fiskal di tengah kenaikan kuota ini. Apakah akan ada penyesuaian harga di sektor lain, atau justru perluasan basis penerima? Yang jelas, langkah ini menandai perubahan arah kebijakan subsidi yang lebih responsif, dan akan menjadi sorotan bagi negara-negara ASEAN yang menghadapi dilema serupa.