Vietnam Buka Pintu Negosiasi Tarif dengan AS: Sinyal Baru di Tengah Ketegangan Dagang

Pemerintah Vietnam kembali menegaskan komitmennya untuk melanjutkan perundingan dagang dengan Amerika Serikat secara konstruktif, di tengah upaya kedua negara menyelesaikan kesepakatan tarif yang telah berlarut-larut. Wakil Perdana Menteri Nguyen Van Thang, dalam kunjungannya ke Washington pekan ini, bertemu dengan Perwakilan Dagang AS Jamieson Greer untuk mencairkan kebuntuan negosiasi yang sempat mandek.

Pertemuan ini menjadi penting karena kedua pihak tengah berupaya menuntaskan perjanjian dagang timbal balik setelah mencapai kerangka kesepakatan pada Oktober lalu. Thang menyatakan kesiapan Hanoi untuk membahas kekhawatiran Washington terkait penipuan dagang dan praktik pengalihan ekspor secara ilegal, seperti dikutip dari pernyataan resmi pemerintah Vietnam. Langkah ini dinilai sebagai upaya untuk mencairkan suasana setelah beberapa bulan negosiasi berjalan alot.

Di sisi lain, Greer menegaskan bahwa AS ingin segera menyelesaikan negosiasi perjanjian dagang tersebut. Namun, di balik itu, Washington masih memiliki sejumlah pekerjaan rumah yang harus dibereskan Vietnam. Dalam beberapa bulan terakhir, AS telah meluncurkan tiga penyelidikan terpisah berdasarkan Section 301 terhadap praktik dagang Vietnam, menyusul kebuntuan pembahasan soal transshipment dan hambatan non-tarif. Pemerintahan Trump menilai Hanoi belum cukup tegas membendung arus barang China yang masuk ke AS melalui Vietnam.

Laporan April lalu bahkan menetapkan Vietnam sebagai "negara asing prioritas" karena dianggap gagal memberantas pembajakan online, barang palsu, dan lemahnya kontrol perbatasan. Temuan penyelidikan yang dijadwalkan rilis November mendatang berpotensi membuka jalan bagi pengenaan tarif baru yang lebih tinggi.

Data menunjukkan defisit perdagangan AS dengan Vietnam mencapai US$114 miliar pada paruh pertama 2026, angka terbesar dibandingkan China, Meksiko, dan Taiwan. Sementara itu, impor Vietnam dari China melonjak seiring meningkatnya produksi barang elektronik untuk diekspor ke pasar AS. Kondisi ini membuat posisi Vietnam cukup rumit: di satu sisi menjadi mitra dagang penting, di sisi lain menjadi sasaran kekhawatiran AS akan praktik dagang yang tidak adil.

Bagi Indonesia, perkembangan ini memiliki relevansi yang tidak bisa diabaikan. Sebagai sesama negara ASEAN yang mengandalkan ekspor, kebijakan AS terhadap Vietnam akan menjadi preseden bagi negara-negara kawasan. Jika Washington berhasil menekan Hanoi untuk membatasi transshipment, bukan tidak mungkin langkah serupa akan diterapkan pada negara lain, termasuk Indonesia. Di sisi lain, pergeseran arus investasi dan produksi dari Vietnam ke negara lain bisa menjadi peluang bagi Indonesia untuk menarik relokasi pabrik, terutama di sektor elektronik dan manufaktur.

Thang juga bertemu dengan sejumlah eksekutif perusahaan besar AS seperti Qualcomm, Visa, Axon Enterprise, dan Caterpillar untuk mendorong investasi lebih banyak ke Vietnam. Ini menunjukkan bahwa Hanoi tidak hanya fokus pada penyelesaian sengketa dagang, tetapi juga berupaya memperkuat daya tarik investasi di tengah ketidakpastian global. Pertemuan dengan para raksasa teknologi dan infrastruktur itu menjadi sinyal bahwa Vietnam ingin memposisikan diri sebagai tujuan investasi yang stabil dan menguntungkan.

Ke depannya, pertanyaan besarnya adalah apakah kedua negara mampu mencapai kesepakatan final sebelum tenggat penyelidikan Section 301 selesai. Jika gagal, bukan tidak mungkin AS akan mengenakan tarif tambahan yang bisa memicu perang dagang baru di kawasan. Namun, jika berhasil, hal ini akan menjadi contoh bagaimana negara berkembang dapat menyeimbangkan kepentingan ekonomi dengan tekanan politik dari negara adidaya. Bagi Indonesia, pelajaran dari dinamika ini adalah pentingnya diversifikasi pasar dan penguatan daya saing domestik agar tidak mudah terjebak dalam pusaran konflik dagang global.