Stabilitas Strategis AS-China: Sandiwara Diplomasi atau Fondasi Perdamaian?

Pertemuan antara Presiden AS Donald Trump dan Presiden China Xi Jinping di Beijing, Mei lalu, mungkin hanya menghasilkan kesepakatan kecil—pembelian 200 pesawat Boeing dan komitmen impor produk pertanian senilai US$17 miliar per tahun—namun yang lebih penting adalah lahirnya frasa baru dalam hubungan kedua negara: "stabilitas strategis konstruktif". Istilah yang pertama kali diucapkan Xi dan kemudian diadopsi Gedung Putih ini menjadi kerangka acuan baru, tetapi tiga bulan setelahnya, pertanyaannya adalah: apakah ini sekadar kosmetik diplomasi atau benar-benar mengubah cara kedua raksasa itu berinteraksi?

Dalam diskusi tertutup di Singapura, tepatnya pada Pertukaran Trilateral ke-7 antara Singapura, AS, dan China yang diselenggarakan S. Rajaratnam School of International Studies (RSIS), para akademisi dari kedua negara mencoba menguraikan praktik nyata dari konsep tersebut. Han Fook Kwang, mantan editor surat kabar Singapura yang kini menjadi Senior Fellow di RSIS, mencatat setidaknya tiga ciri utama fase baru ini: dominasi simbolisme, upaya menghindari isu yang memicu ketegangan, dan penurunan ekspektasi kerja sama.

Simbolisme memang menjadi fondasi. Bagi Trump, pertemuan puncak adalah panggung untuk menunjukkan pengaruh; bagi China, ini adalah pengakuan atas statusnya yang semakin naik. Seorang peserta asal China bahkan memaparkan perbedaan filosofis yang menarik: bagi AS, negosiasi adalah jalan menuju kesepakatan, sementara bagi China, kesepakatan untuk bersikap bersahabat harus ada sebelum negosiasi dimulai. Tanpa landasan itu, China enggan duduk semeja. Ini menjelaskan mengapa pertemuan Xi-Trump berikutnya—kenegaraan di Washington pada September, APEC di Shenzhen pada November, dan KTT G20 di Miami pada Desember—kemungkinan besar akan lebih banyak menghasilkan "kabar baik" daripada terobosan substantif.

Kedua, ada upaya sadar untuk meredam risiko. AS, misalnya, ingin China tidak menghalangi kebijakannya di Venezuela, Kuba, dan Iran. China, dengan filosofi "zhua da fang xiao"—fokus pada hal besar, abaikan yang kecil—tampaknya bersedia menahan diri. Bahkan ketika AS memperketat sanksi ekonomi terhadap Iran, China tidak dijadikan target utama. Ini menunjukkan bahwa kedua negara sepakat untuk tidak membiarkan isu-isu global merusak hubungan bilateral yang baru saja dihangatkan.

Ketiga, dan yang paling realistis, adalah penyempitan agenda kerja sama. Isu-isu besar seperti keamanan Indo-Pasifik, kontrol chip canggih, dan teknologi AI dianggap sebagai "wilayah terlarang" karena perbedaan mendasar yang tak mungkin dijembatani. Yang tersisa hanyalah isu-isu teknis seperti pengendalian pasokan fentanil—topik yang sempat dibahas kedua pemimpin. Ini adalah pengingat yang mengejutkan tentang betapa rendahnya ambisi kerja sama saat ini.

Bagi Indonesia, dinamika ini memiliki implikasi langsung. Ketika AS dan China memilih untuk tidak "mengganggu" satu sama lain, ruang gerak negara-negara ASEAN seperti Indonesia bisa menjadi lebih leluasa, tetapi juga lebih ambigu. Di satu sisi, ketegangan yang mereda berarti tekanan untuk memilih pihak berkurang; di sisi lain, jika "stabilitas" ini hanya kamuflase, Indonesia harus siap menghadapi dampak dari persaingan yang justru semakin dalam di bawah permukaan. Peningkatan kapasitas manufaktur AS dan dorongan China untuk mandiri di bidang teknologi kritis akan mengubah rantai pasok global, dan Indonesia perlu memposisikan diri di tengah pergeseran ini.

Pertanyaan yang menggantung adalah apakah stabilitas strategis ini akan bertahan dan menjadi landasan perdamaian yang langgeng, atau justru memperdalam jurang pemisah. Di balik senyum dan jabat tangan, kedua negara terus memperkuat kemampuan mereka: AS berfokus pada kebangkitan manufaktur dan keunggulan teknologi, sementara China berupaya mengurangi ketergantungan pada AS. Ini adalah perlombaan senjata dalam bentuk yang lebih halus.

Apakah ini détente sejati atau hanya gencatan senjata sementara? Belum ada jawaban pasti. Namun, satu hal yang jelas: dunia, termasuk Indonesia, harus mengamati dengan cermat apakah "stabilitas" ini akan menjadi fondasi kerja sama yang tulus atau sekadar jeda sebelum badai berikutnya.