Banjir Bandang Tibet: Dunia Melihat, Beijing Membisu

Banjir bandang dahsyat yang menerjang kawasan perbatasan Tibet-Nepal pada pekan ini telah menelan ratusan korban jiwa, namun di tengah duka tersebut, publik justru dihadapkan pada tembok senyap: hampir tidak ada informasi yang bisa diakses dari dalam negeri China. Rekaman CCTV yang memperlihatkan derasnya air menghanyutkan Pelabuhan Gyirong, salah satu pintu masuk utama antara kedua negara, dengan cepat viral di media sosial global. Namun, di China, video tersebut nyaris mustahil ditemukan, dan siaran televisi nasional hanya menayangkan satu bingkai foto diam.

Pemerintah China memang telah meluncurkan operasi penyelamatan besar-besaran dengan melibatkan ratusan petugas darurat, dan Presiden Xi Jinping memimpin rapat darurat untuk mengoordinasikan upaya tersebut. Perdana Menteri Li Qiang bahkan langsung terbang ke lokasi bencana untuk meninjau proses pembersihan puing—sebuah langkah yang jarang terjadi untuk pemimpin nomor dua China dalam situasi darurat. Namun, di balik respons cepat tersebut, terdapat keheningan yang mencekam: tidak ada kesaksian dari para penyintas, tidak ada video amatir yang memperlihatkan momen mematikan, dan keluarga korban yang berada di luar Tibet kesulitan mendapatkan kabar.

Fenomena ini bukanlah kebetulan. Tibet, yang dianeksasi Beijing pada 1950-an, memiliki sejarah panjang perlawanan terhadap kekuasaan Partai Komunis China. Pemerintah China telah lama membatasi akses ke wilayah tersebut, termasuk bagi jurnalis asing yang memerlukan izin khusus untuk masuk. Akibatnya, informasi yang beredar hanya berasal dari media pemerintah yang berfokus pada upaya penyelamatan yang dramatis, tanpa detail tentang jumlah korban atau kondisi terkini di lapangan. Seorang jurnalis BBC yang pernah meliput Korea Utara bahkan mengaku lebih mudah menghubungi narasumber di Pyongyang daripada di Lhasa, ibu kota Tibet.

Langkah penyensoran ini dinilai sebagai upaya menjaga stabilitas politik. Partai Komunis khawatir bencana semacam ini dapat memicu ketidakpuasan publik, baik terhadap respons pemerintah maupun kurangnya upaya pencegahan. Selain itu, ada kekhawatiran bahwa tragedi ini dapat menjadi faktor pemersatu bagi komunitas Tibet yang mayoritas beragama Buddha, yang selama ini kerap menjadi sasaran penindasan. Kelompok hak asasi manusia, seperti International Campaign for Tibet, mengecam penghapusan video dan informasi langsung dari media sosial, serta mendesak otoritas China untuk mengungkapkan data kerusakan dan korban yang lengkap dan dapat diverifikasi.

Bagi Indonesia, peristiwa ini menjadi pengingat penting tentang arti transparansi informasi dalam penanganan bencana. Di tengah era digital, di mana berita dapat menyebar dalam hitungan detik, pembatasan akses informasi justru dapat memicu spekulasi dan ketidakpercayaan. Pengalaman Indonesia dalam menghadapi bencana alam, seperti tsunami Aceh atau gempa Palu, menunjukkan bahwa keterbukaan informasi tidak hanya membantu koordinasi bantuan, tetapi juga memperkuat kepercayaan publik terhadap pemerintah. Pertanyaannya, apakah Beijing akan belajar dari pengalaman tersebut, atau justru semakin memperketat kendali atas narasi bencana di wilayah-wilayah sensitif seperti Tibet?

Sejauh ini, pemerintah China telah mengerahkan tim penyelamat khusus yang memanjat tebing dan melintasi sungai deras untuk menjangkau area terdampak. Namun, nasib mereka yang berhasil diselamatkan masih belum jelas. Sementara itu, sebuah danau penghalang yang terbentuk akibat longsor juga menjadi ancaman baru karena berisiko meluap. Dalam situasi yang penuh ketidakpastian ini, dunia hanya bisa menunggu dan berharap bahwa upaya penyelamatan dapat berjalan maksimal, dan bahwa informasi yang lebih transparan akan segera diungkapkan.