Rumah Warisan Jepang Jadi Beban: 9 Juta Properti Kosong dan Generasi Muda yang Tak Siap
Baca dalam 60 detik
- Lebih dari separuh responden survei di Jepang mengaku cemas rumah orang tua akan terbengkalai, namun 70,5 persen belum melakukan persiapan apa pun.
- Fenomena 'jikka-jimai' atau pengurusan rumah warisan kian marak, dipicu oleh biaya pembongkaran yang tinggi dan sulitnya mencapai kata sepakat antar ahli waris.
- Para ahli menyarankan diskusi keluarga mengenai nasib rumah harus dimulai selagi orang tua masih hidup untuk mencegah konflik dan beban finansial di kemudian hari.

Ribuan keluarga di Jepang kini dihadapkan pada dilema pelik: apa yang harus dilakukan terhadap rumah orang tua yang ditinggalkan setelah mereka wafat atau pindah ke panti jompo? Fenomena yang dikenal sebagai 'jikka-jimai' โ proses membereskan dan melepas rumah keluarga โ semakin mengemuka seiring bertambahnya jumlah properti kosong yang mencapai 9 juta unit pada 2023, meningkat 513.000 dari lima tahun sebelumnya. Persoalan ini bukan sekadar urusan administrasi, melainkan juga beban emosional dan finansial yang dapat memicu konflik antar kerabat.
Seorang pria berusia 69 tahun asal Yokohama merasakan sendiri betapa rumitnya mengurus rumah warisan. Rumah keluarganya yang berusia 127 tahun di Izumo, Prefektur Shimane, terbengkalai setelah sang ibu yang berusia 90-an meninggal dunia empat tahun lalu. Mengelola rumah dari jauh bukan perkara mudah; tetangga mulai mengeluhkan dinding luar yang mengelupas dan dianggap membahayakan. "Saya tidak tahan memikul tanggung jawab jika terjadi kebakaran. Saat itulah saya serius memikirkan nasib rumah ini," ujarnya. Ketika ia mencoba mencari tahu biaya pembongkaran, angka yang disebutkan mencapai minimal 3 juta yen (sekitar Rp315 juta), sementara agen properti lokal pesimistis rumah itu bisa laku dijual.
Kisah pria tersebut mencerminkan kebuntuan yang dialami banyak keluarga Jepang. Di satu sisi, membiarkan rumah kosong dapat memicu masalah dengan tetangga dan membahayakan keselamatan publik; di sisi lain, biaya pembongkaran yang tinggi dan sulitnya mencapai kesepakatan di antara ahli waris sering kali membuat proses penjualan atau pembongkaran terhambat. Survei yang dilakukan Secom Co. tahun lalu terhadap 560 orang berusia 30-69 tahun yang tinggal terpisah dari orang tua menunjukkan, 50,9 persen responden merasa cemas rumah keluarga akan menjadi kosong. Namun, 70,5 persen mengaku belum melakukan persiapan apa pun untuk menghadapi kemungkinan tersebut.
Di tengah kebuntuan itu, muncul solusi alternatif. Pria Yokohama tersebut akhirnya berkonsultasi dengan Nexwill, perusahaan asal Tokyo yang khusus menangani properti kosong. Setelah rumahnya dipasarkan dengan harga 200.000 yen (sekitar Rp21 juta), seorang pembeli tertarik karena lokasinya dekat laut. Meski ia harus mengeluarkan biaya untuk memindahkan barang-barang peninggalan dan mengurus balik nama, total pengeluarannya masih lebih rendah dibandingkan biaya pembongkaran. Perwakilan Nexwill menegaskan bahwa rumah kosong tetap memiliki peluang laku jika kondisinya terawat dan harganya realistis. "Jika properti dalam kondisi baik โ misalnya, rutin dibuka ventilasinya โ pasti ada pembeli asalkan harganya pas," katanya.
Fenomena rumah kosong di Jepang bukan hanya soal properti yang tidak terurus. Lebih dari itu, ini adalah cerminan perubahan struktur keluarga dan demografi. Jepang, seperti halnya Indonesia, menghadapi tren penuaan penduduk yang cepat. Namun, di Indonesia, persoalan rumah warisan sering kali terselesaikan secara informal melalui musyawarah keluarga, meski tidak jarang memicu konflik. Perbedaan kultural ini menarik untuk dicermati: di Jepang, ada kecenderungan untuk menghindari pembicaraan soal warisan karena dianggap tabu, sementara di Indonesia, pembagian warisan justru sering menjadi ajang silaturahmi sekaligus perdebatan. Meski demikian, pelajaran dari Jepang tetap relevan: pentingnya komunikasi dan perencanaan sejak dini.
Asosiasi Perapian dan Penataan Rumah Keluarga Jepang menyoroti bahwa perbedaan pandangan antar saudara sering kali menjadi batu sandungan. Ada yang ingin mempertahankan rumah karena kenangan, sementara yang lain lebih memikirkan biaya perawatan. Aya Watanabe, direktur perwakilan asosiasi tersebut, menggarisbawahi bahwa urgensi dan cara penanganan rumah keluarga sering kali tidak sama di antara saudara kandung. Ia menyarankan agar keluarga mendiskusikan masalah ini dan mencapai keputusan selagi orang tua masih hidup. "Jangan menunggu sampai orang tua meninggal untuk mulai berbicara," tegasnya.
Ke depan, tantangan rumah kosong di Jepang diperkirakan akan semakin kompleks seiring bertambahnya jumlah lansia yang tinggal sendirian. Pemerintah setempat telah mencoba berbagai cara, mulai dari memberikan insentif pajak hingga mendorong renovasi untuk rumah kosong. Namun, tanpa keterlibatan aktif keluarga, upaya tersebut mungkin tidak akan optimal. Pertanyaannya, apakah masyarakat Jepang โ dan juga Indonesia โ akan mulai mengubah cara pandang mereka terhadap rumah warisan? Ataukah rumah-rumah tua itu akan terus menjadi saksi bisu perubahan zaman, dibiarkan kosong dan terlupakan?



