Prabowo Tahan Penambahan Helikopter Water Bombing, Sisa Karhutla Sumsel 199 Hektare
Baca dalam 60 detik
- Presiden Prabowo menghentikan sementara rencana penambahan armada water bombing karena luas lahan terbakar di Sumatera Selatan tinggal 199 hektare.
- Perhitungan teknis menunjukkan lima helikopter yang ada mampu menjatuhkan 1.200 ton air per hari, cukup untuk memadamkan sisa titik api dalam tiga hari.
- Pemerintah mengalihkan fokus pada pencegahan jangka panjang dengan patroli drone, pembangunan embung, dan kanal di lahan gambut.

Presiden Prabowo Subianto memutuskan menunda penambahan helikopter water bombing untuk penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Sumatera Selatan, menyusul menyusutnya luas area terbakar menjadi sekitar 199 hektare. Dalam rapat koordinasi yang digelar di Palembang pada Senin, Kepala Negara mengapresiasi kerja keras jajaran yang berhasil menekan titik panas sejak awal tahun, namun tetap mengingatkan risiko kemunculan api baru di tengah musim kemarau yang masih berlangsung.
Berdasarkan laporan Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal TNI Maruli Simanjuntak, total lahan yang terdampak karhutla sejak Mei mencapai sekitar 1.900 hektare. Artinya, upaya pemadaman yang dilakukan selama ini telah berhasil memulihkan lebih dari 89 persen area terdampak. Angka ini menjadi indikator penting bahwa strategi deteksi dini dan respons cepat yang dijalankan pemerintah mulai menunjukkan hasil nyata.
Keputusan menahan tambahan armada udara diambil setelah Prabowo melakukan perhitungan teknis sederhana. Lima helikopter yang tersedia, masing-masing mampu melakukan 60 kali water bombing per hari dengan kapasitas rata-rata empat ton air, dapat menjatuhkan total 1.200 ton air setiap harinya. Dengan kemampuan tersebut, Presiden memperkirakan sisa area yang terbakar dapat dituntaskan dalam tiga hari kerja berturut-turut.
"Seribu dua ratus ton. Hanya 200 hektare itu bisa tiga hari, bisa selesai itu. Jadi, tiga hari berturut-turut," ujar Prabowo dalam rapat yang dipantau secara daring dari Jakarta.
Meski demikian, Presiden tidak ingin jajaran lengah. Ia memerintahkan TNI dan Polri untuk memperkuat patroli darat dan udara, termasuk memanfaatkan drone guna memantau titik api secara real-time. Pertanyaan soal ketersediaan drone dilontarkan langsung kepada Pangdam dan Kapolda setempat, menandakan perhatian serius pada teknologi pemantauan sebagai bagian dari sistem pencegahan modern.
Di sisi lain, pemerintah juga mendorong solusi struktural jangka panjang. Pembangunan embung dan kanal di kawasan gambut produktif terus digalakkan, dengan melibatkan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) untuk mengkaji fungsi ganda infrastruktur tersebut. Prabowo berharap embung tidak hanya menjadi cadangan air saat kemarau, tetapi juga bisa dimanfaatkan untuk budi daya ikan, sehingga memberikan nilai ekonomi tambahan bagi masyarakat sekitar.
Bagi Indonesia, penanganan karhutla di Sumatera Selatan memiliki arti strategis. Provinsi ini merupakan salah satu penyumbang asap terbesar yang kerap berdampak pada negara tetangga, serta menjadi indikator keberhasilan pemerintah dalam menekan emisi karbon dari kebakaran gambut. Keberhasilan menuntaskan titik api dalam waktu singkat tidak hanya menyelamatkan ekosistem, tetapi juga mengurangi potensi kerugian ekonomi di sektor pertanian, perkebunan, dan kesehatan masyarakat.
Keputusan menahan tambahan helikopter juga mencerminkan efisiensi anggaran di tengah tekanan fiskal. Dengan memaksimalkan aset yang ada, pemerintah dapat mengalokasikan sumber daya untuk program pencegahan yang lebih berkelanjutan, seperti restorasi gambut dan pemberdayaan masyarakat. Namun, efektivitas pendekatan ini tetap bergantung pada konsistensi patroli dan kesiapan logistik di lapangan.
Ke depan, pertanyaan yang mengemuka adalah seberapa cepat sisa titik api dapat benar-benar dipadamkan, dan apakah infrastruktur pencegahan yang dibangun mampu mencegah terulangnya karhutla besar di musim kemarau mendatang. Dengan koordinasi lintas sektor yang solid, target tiga hari yang dicanangkan Presiden bukan sekadar optimisme, melainkan target yang dapat diukur dan diawasi publik.



