Gempa Kumamoto dan Warga Asing: Kesenjangan Informasi yang Membahayakan

Gempa berkekuatan 7,1 skala Richter yang mengguncang Prefektur Kumamoto, Jepang, pada 28 Juli lalu tidak hanya merenggut 38 nyawa, tetapi juga membuka mata akan kerentanan warga asing dalam menghadapi bencana. Data yang dihimpun Kyodo News menunjukkan, dari 19 kotamadya di wilayah terdampak, hanya tiga yang memiliki layanan informasi khusus bagi penduduk non-Jepang. Padahal, sekitar 31.000 warga asing tercatat tinggal di prefektur di barat daya Jepang itu per 1 Januari.

Kesenjangan ini menjadi sorotan karena dalam situasi darurat, informasi adalah nyawa. Warga asing yang tidak fasih berbahasa Jepang sering kali kesulitan memahami instruksi evakuasi, lokasi shelter, atau cara mendapatkan bantuan. Kondisi ini diperparah di daerah yang paling parah terdampak, seperti Uki dan Hikawa, yang hingga kini belum memiliki layanan informasi bencana yang ditujukan khusus untuk warga asing.

Pemerintah Kota Kumamoto sebenarnya telah belajar dari pengalaman gempa besar 10 tahun lalu, ketika banyak warga asing tidak mendapatkan dukungan yang memadai. Sejak saat itu, mereka meluncurkan layanan email darurat untuk warga asing. Setelah gempa terakhir, sekitar 680 orang yang terdaftar telah menerima sertifikat kerusakan akibat bencana melalui sistem ini. Selain itu, pusat internasional kota dibuka sebagai shelter khusus warga asing, menampung sekitar 20 orang.

Namun, upaya ini masih jauh dari cukup. Di Kikuyo, kota yang menjadi tuan rumah pabrik Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., pemerintah setempat membuka akun media sosial pada Desember lalu yang menyediakan informasi dalam bahasa Jepang sederhana. Sementara di Yatsushiro, tersedia laman web tentang shelter dan pasokan, serta layanan melalui aplikasi pesan Line. Meski demikian, hambatan bahasa tetap menjadi tembok besar. Seorang pria asal Vietnam di Yatsushiro harus berbagi makanan dan minuman dengan rekan senegaranya karena kesulitan mendapatkan informasi.

Kondisi ini menggarisbawahi perlunya pendekatan yang lebih inklusif dalam manajemen bencana. Seperti diungkapkan seorang pejabat di shelter Yatsushiro, "Kami ingin menyalurkan bantuan kepada sebanyak mungkin orang, tetapi sulit menciptakan kesempatan bagi semua orang untuk mengetahui apa yang kami lakukan." Pernyataan ini mencerminkan tantangan nyata di lapangan, di mana koordinasi dan komunikasi sering kali menjadi titik lemah.

Bagi Indonesia, pelajaran dari Kumamoto sangat relevan. Sebagai negara dengan risiko bencana tinggi dan jumlah pekerja migran serta ekspatriat yang signifikan, kesiapsiagaan bencana yang inklusif menjadi keharusan. Bahasa Indonesia mungkin menjadi bahasa utama, tetapi warga asing yang bekerja di sektor industri, pariwisata, atau pendidikan sering kali tidak memiliki akses informasi yang setara. Pemerintah daerah di Indonesia, terutama yang berada di zona rawan gempa, dapat belajar dari inisiatif seperti layanan email darurat atau penggunaan bahasa sederhana dalam informasi publik.

Ke depan, pertanyaannya bukan hanya bagaimana menyediakan informasi, tetapi juga bagaimana memastikan informasi itu sampai ke tangan mereka yang paling rentan. Apakah Indonesia siap menghadapi bencana dengan pendekatan yang tidak meninggalkan siapa pun? Jawabannya akan menentukan ketangguhan kita sebagai bangsa.