Badenoch Janjikan Bebas Pajak Warisan untuk Rumah Keluarga, tapi Hanya Untungkan 1% Terkaya

Pemimpin Partai Konservatif Inggris, Kemi Badenoch, menegaskan komitmennya untuk merombak total sistem pajak warisan apabila partainya memenangi pemilihan umum berikutnya. Dalam pidato di konferensi tahunan partai, ia menjanjikan bahwa "tidak akan ada seorang pun yang membayar pajak warisan atas rumah keluarga mereka" dan pasangan suami-istri akan dapat mewariskan tambahan £1 juta bebas pajak. Janji ini menjadi salah satu janji politik paling konkret dari oposisi menjelang pemilu yang diperkirakan berlangsung dalam beberapa tahun ke depan.

Skema yang diusulkan akan menaikkan ambang batas bebas pajak dari £325.000 menjadi £500.000 per individu, sekaligus membebaskan sepenuhnya nilai rumah keluarga dari kewajiban pajak warisan. Saat ini, sistem di Inggris memungkinkan pasangan menikah mewariskan hingga £1 juta tanpa pajak melalui kombinasi ambang batas individu dan tunjangan tambahan untuk rumah keluarga. Namun, properti senilai £2 juta masih bisa dikenai pajak hingga £400.000. Di bawah rencana Konservatif, beban itu akan menjadi nol.

Meski terdengar menarik bagi banyak keluarga, sejumlah ekonom dan pakar perpajakan justru menyoroti sisi lain kebijakan ini. Mereka menilai pemotongan pajak warisan dengan cara ini adalah pendekatan yang paling tidak efisien karena hanya menguntungkan segelintir orang kaya. Prof Andy Summers, Direktur Centre for the Analysis of Taxation, mengatakan kepada BBC Verify bahwa kebijakan tersebut "justru akan mendorong orang tua untuk menahan aset mereka dalam bentuk rumah besar, menghambat proses pindah ke rumah yang lebih kecil, dan pada akhirnya memperburuk kekakuan pasar properti."

Kritik terhadap pajak warisan memang sudah lama muncul, terutama karena orang kaya sering memanfaatkan celah hukum seperti trust keluarga untuk mengurangi beban pajak. Data HMRC menunjukkan bahwa pada 2023-24, estate senilai £10 juta hanya membayar tarif efektif rata-rata 18%, jauh di bawah tarif normal 40%. Namun, alih-alih menutup celah tersebut, rencana Konservatif justru dianggap memperlebar ketimpangan karena manfaat terbesar dinikmati oleh kelompok paling mampu.

"Membebaskan rumah keluarga berapa pun nilainya hanya akan mendorong orang menahan aset di properti besar, mencegah downsizing, dan memperparah kemacetan pasar perumahan," ujar Prof Andy Summers.

Partai Konservatif beralasan bahwa pajak warisan "buruk bagi pertumbuhan ekonomi". Namun, analisis Organisasi Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD) menunjukkan bahwa pajak warisan secara umum justru kurang merusak pertumbuhan dibandingkan pajak atas penghasilan kerja. Perdebatan ini pun menjadi semakin relevan ketika Inggris menghadapi tekanan fiskal yang meningkat, dengan proyeksi penerimaan pajak warisan yang terus naik dari £9,5 miliar pada 2026-27 menjadi £14,5 miliar pada 2030-31.

Bagi Indonesia, dinamika ini bisa menjadi cermin. Wacana pajak warisan di Tanah Air masih sangat terbatas, namun ketimpangan kekayaan yang melebar dan kebutuhan penerimaan negara yang mendesak membuat diskusi serupa berpotensi muncul. Jika Inggris—negara dengan tradisi pajak warisan yang mapan—saja kesulitan merancang kebijakan yang adil dan efisien, Indonesia perlu belajar dari kesalahan mereka agar tidak terjebak pada kebijakan yang hanya menguntungkan segelintir elite.

Ke depan, pertanyaannya bukan sekadar apakah Partai Konservatif mampu meyakinkan pemilih bahwa janji ini masuk akal secara fiskal, tetapi juga apakah publik Inggris masih percaya bahwa pemotongan pajak untuk kelompok terkaya akan membawa manfaat nyata bagi perekonomian secara luas. Jika tidak, janji ini bisa menjadi bumerang politik yang mahal.