Singapura Bentuk Komite Ketahanan Ekonomi untuk Komunitas Melayu-Muslim: Fokus pada Keterampilan dan Kesehatan Mental

Perdana Menteri Singapura, Lawrence Wong, mengumumkan pembentukan Komite Ketahanan Ekonomi yang dirancang khusus untuk memberdayakan komunitas Melayu-Muslim dalam menghadapi dinamika ekonomi modern. Pengumuman ini disampaikan dalam pidato berbahasa Melayu pada ajang National Day Rally, Minggu (23/8), menandai langkah konkret pemerintah dalam menjembatani kesenjangan keterampilan dan membuka akses lebih luas ke sektor-sektor yang sedang tumbuh.

Komite yang diketuai oleh dua anggota parlemen, Wan Rizal dan Saktiandi Supaat, mendapat mandat untuk menerjemahkan rekomendasi dari Cetak Biru Strategi Ekonomi—sebuah rencana induk ekonomi jangka panjang yang diluncurkan pada Mei lalu—menjadi aksi nyata yang berdampak langsung bagi masyarakat. Fokus utamanya adalah mendukung generasi muda Melayu-Muslim agar tidak hanya menguasai keterampilan relevan, tetapi juga berani mengeksplorasi peluang di bidang-bidang baru seperti ekonomi digital dan teknologi hijau.

Salah satu sorotan yang menarik perhatian adalah masuknya isu kesehatan mental dalam agenda komite. Para pekerja yang sedang mengalami transisi karier, terutama mereka yang terdampak otomatisasi atau pergeseran industri, akan mendapat dukungan psikologis agar proses adaptasi berjalan lebih mulus. Ini menunjukkan bahwa pemerintah tidak hanya memikirkan aspek ekonomi semata, tetapi juga kesejahteraan holistik warganya—sebuah pendekatan yang jarang terlihat dalam kebijakan serupa di kawasan Asia Tenggara.

Selain itu, komite juga akan merancang program-program yang menghubungkan kaum muda dengan industri relevan dan komunitas yang lebih luas. Langkah ini diharapkan dapat mempercepat penyerapan tenaga kerja muda ke sektor-sektor yang membutuhkan keahlian spesifik, sekaligus memperkuat jejaring sosial mereka. Menteri Pembangunan Digital dan Informasi, dalam terjemahan resmi pidato PM Wong, menekankan bahwa komite telah menerima banyak masukan konstruktif dari masyarakat, yang akan menjadi bahan pertimbangan dalam merumuskan kebijakan.

PM Wong juga menyoroti pentingnya bahasa Melayu sebagai bagian integral dari identitas nasional Singapura. Menurutnya, penguasaan bahasa Melayu bukan hanya soal warisan budaya, tetapi juga aset strategis untuk memperkuat hubungan dengan negara-negara tetangga di kawasan. "Ini membantu kita mempererat ikatan dengan tetangga dan membuka lebih banyak peluang bagi rakyat dan bisnis Singapura," ujarnya. Pernyataan ini menegaskan bahwa investasi dalam budaya lokal memiliki dampak langsung pada daya saing ekonomi regional.

Di sisi lain, perluasan program Santunan Emas menjadi bukti nyata komitmen pemerintah terhadap kesejahteraan lansia. Program yang dimulai pada 2024 di Ang Mo Kio ini akan menjangkau lebih banyak lansia Muslim dan pengasuh mereka di tiga wilayah baru. Dengan target melayani hampir 3.000 lansia setiap minggu di lima masjid, inisiatif ini diharapkan dapat memberikan rasa aman dan martabat bagi mereka di usia senja.

Langkah lain yang tidak kalah penting adalah kemitraan antara Singapore Islamic Scholars and Religious Teachers Association (PERGAS) dan Association of Small and Medium Enterprises (ASME). Melalui kolaborasi ini, usaha kecil yang dipimpin oleh guru agama Islam akan mendapatkan akses ke layanan konsultasi, perangkat digital, dan jaringan bisnis. Sebaliknya, para pengusaha dapat memanfaatkan keahlian budaya dan bahasa dari komunitas ini untuk berekspansi ke pasar regional. Ini adalah contoh bagaimana sinergi antara nilai-nilai keagamaan dan kewirausahaan dapat menciptakan ekosistem ekonomi yang inklusif.

Bagi Indonesia, langkah Singapura ini menawarkan pelajaran berharga. Di tengah upaya pemerintah Indonesia untuk mendorong inklusi ekonomi dan pengembangan sumber daya manusia, pendekatan yang menggabungkan aspek kesehatan mental, pelestarian budaya, dan pemberdayaan ekonomi komunitas bisa menjadi model yang relevan. Apalagi, dengan populasi Muslim terbesar di dunia, Indonesia memiliki potensi besar untuk mengadopsi strategi serupa dalam memperkuat daya saing warganya di kancah global.

Ke depan, pertanyaan yang muncul adalah sejauh mana komite ini mampu merealisasikan target-target ambisiusnya, terutama dalam hal pengukuran dampak dan keberlanjutan program. Apakah inisiatif-inisiatif ini akan benar-benar mengubah lanskap ekonomi komunitas Melayu-Muslim, atau hanya menjadi wacana politik belaka? Waktu yang akan menjawab, namun yang jelas, Singapura kembali menunjukkan bahwa kebijakan publik yang berpihak pada kelompok rentan dapat berjalan seiring dengan pertumbuhan ekonomi nasional.