Korut Kecam Anggaran Pertahanan Jepang yang Pecah Rekor: 'Ancaman Perang Baru'

Pyongyang melontarkan kecaman keras terhadap rencana Jepang meningkatkan anggaran pertahanan ke level tertinggi sepanjang sejarah, menyebut langkah tersebut sebagai persiapan untuk "perang agresi" yang akan mengguncang stabilitas kawasan. Pernyataan ini muncul di tengah manuver diplomatik Amerika Serikat yang mencoba mendekati Korea Utara, menciptakan ketegangan baru di Asia Timur.

Kantor Berita Pusat Korea (KCNA) dalam komentarnya, Sabtu (22/8), menegaskan bahwa permintaan anggaran pertahanan Jepang yang mencapai 8,9 triliun yen (sekitar Rp 1.000 triliun) untuk tahun fiskal mendatang merupakan "ekspansi berbahaya dari anggaran perang" yang akan membawa kekacauan baru bagi kawasan dan dunia. Meski belum final, angka ini memecahkan rekor sebelumnya dan menandakan pergeseran signifikan dari sikap pasifis Jepang pasca-Perang Dunia II.

Jepang memang tengah gencar memperkuat militer: meningkatkan belanja pertahanan, memperluas pakta keamanan, dan menempatkan peluncur rudal di pulau-pulau terluar. Perdana Menteri Sanae Takaichi bahkan tengah merevisi strategi pertahanan nasional untuk merespons ambisi militer China yang kian meluas. Tokyo juga telah mencabut larangan ekspor senjata dan mendorong amandemen konstitusi pasifis—langkah yang memicu kekhawatiran Beijing akan "militerisme baru" Jepang.

Di sisi lain, Washington justru mengurangi latihan militer bersama dengan Seoul dan menyatakan niat bertemu pemimpin Korut, Kim Jong Un, tahun ini. Langkah Trump ini memicu kecemasan di antara sekutu, termasuk Jepang, yang menekankan "kritisnya" kerja sama keamanan dengan AS dan Korea Selatan. Sementara itu, Menteri Pertahanan Jepang, Shinjiro Koizumi, menegaskan komitmen negaranya untuk tetap menjadi bangsa yang damai, meski mengunjungi kuil yang menghormati prajurit perang—sikap yang kerap memicu kontroversi di kawasan.

Bagi Indonesia, dinamika ini memiliki implikasi strategis. Sebagai negara yang mengusung politik bebas aktif, Jakarta perlu mencermati keseimbangan kekuatan di Asia Timur. Ketegangan yang meningkat dapat mempengaruhi stabilitas ekonomi dan keamanan maritim di kawasan, termasuk jalur perdagangan vital di Selat Malaka dan Laut China Selatan. Indonesia juga berkepentingan dalam menjaga netralitas dan mendorong dialog damai, mengingat posisinya sebagai anggota ASEAN yang kerap menjadi penengah konflik.

Ke depan, pertanyaan besarnya adalah apakah Jepang akan benar-benar merealisasikan anggaran tersebut dan bagaimana respons Korut selanjutnya. Jika eskalasi terus berlanjut, risiko konflik terbuka semakin nyata, dan negara-negara di kawasan, termasuk Indonesia, harus bersiap menghadapi dampak yang mungkin timbul. Apakah diplomasi AS-Korut dapat meredam ketegangan, atau justru memicu perlombaan senjata baru di Asia Timur? Hanya waktu yang akan menjawab, tetapi kewaspadaan tetap diperlukan.