Pentagon Pecat Pemimpin Redaksi Stars and Stripes: Sinyal Eskalasi Kontrol Media Militer AS

Pentagon pada Jumat (22/8) resmi memberhentikan pemimpin redaksi Stars and Stripes, Erik Slavin, serta reporter Timur Tengah Lara Korte, dengan tuduhan pembangkangan. Langkah ini menyusul pernyataan publik mereka yang menolak campur tangan Departemen Pertahanan AS dalam pemberitaan media militer yang selama puluhan tahun dikenal independen. Pemecatan ini menjadi sinyal terbaru dari sikap agresif pemerintahan Donald Trump terhadap pers.

Tak hanya Slavin dan Korte, penerbit Stars and Stripes, Max Lederer, yang beberapa hari lalu mengumumkan rencana pensiunnya, juga ikut diberhentikan. Lederer, yang telah berkarier di media itu selama tiga dekade dan menjabat penerbit sejak 2007, menerima surat pemutusan hubungan kerja. Langkah ini terjadi di tengah upaya Pentagon di bawah Menteri Pertahanan Pete Hegseth untuk memperketat kendali editorial dan menghilangkan apa yang mereka sebut sebagai "gangguan yang terlalu berpolitik".

Slavin mengungkapkan kepada Associated Press bahwa alasan pemecatannya adalah pernyataannya dalam wawancara dengan CBS yang menyebut sensor berita untuk prajurit sebagai "garis merah". Korte, yang turut serta dalam wawancara tersebut, juga dipecat. "Saya berdiri pada prinsip bahwa Stars and Stripes harus tetap independen secara editorial, sebagaimana diwajibkan oleh hukum dan kebijakan departemen itu sendiri," ujar Slavin. Sementara itu, Korte melalui akun X-nya menegaskan bahwa ia bekerja untuk Stars and Stripes, bukan untuk Pentagon atau pemerintahan mana pun.

Presiden National Press Club, Mark Schoeff Jr., mengecam keras pemecatan ini sebagai "upaya berani lain dari Pentagon untuk mendikte pemberitaan militer". Menurutnya, tindakan ini seharusnya menjadi perhatian bagi setiap jurnalis dan anggota militer AS yang bergantung pada pemberitaan independen. "Memecat editor surat kabar setelah ia membela independensi redaksinya sangat meresahkan," tegas Schoeff.

Langkah Pentagon ini bukan insiden terisolasi. Sebelumnya, pada April lalu, ombudsman Stars and Stripes, Jacqueline Smith, yang bertugas menjaga independensi editorial, juga dipecat. Juru bicara Hegseth, Sean Parnell, bahkan pernah menulis di X bahwa Stars and Stripes akan difokuskan pada "kemampuan perang, sistem senjata, kebugaran, dan semua hal militer", tanpa lagi memuat gosip politik atau cetak ulang dari Associated Press. Ini menunjukkan arah baru yang jelas: media militer harus tunduk pada agenda politik pemerintah.

Dalam memo internal, Lederer mengakui bahwa filosofi kepemimpinannya berbeda secara fundamental dengan arah yang diinginkan pimpinan Departemen Pertahanan. Sementara itu, William Urban, yang kini menjabat sebagai wakil penerbit militer, menyatakan komitmennya pada jurnalisme independen, meski tanpa pengalaman formal di bidang jurnalistik. Urban, yang berlatar belakang humas Angkatan Laut, berencana memperluas jurnalisme digital untuk menjangkau lebih banyak prajurit muda yang akrab dengan teknologi.

Bagi Indonesia, konflik ini menjadi pelajaran berharga tentang pentingnya independensi media, terutama di tengah tekanan politik. Meski Indonesia tidak memiliki media militer serupa, kebebasan pers tetap menjadi pilar demokrasi yang harus dijaga. Kasus Stars and Stripes menunjukkan bagaimana kekuasaan eksekutif dapat menggerogoti ruang redaksi, dan menjadi pengingat bahwa transparansi serta akuntabilitas dalam pemberitaan, termasuk di sektor pertahanan, adalah keniscayaan. Pertanyaannya, akankah langkah Pentagon ini memicu resistensi yang lebih luas dari jurnalis dan publik AS, atau justru menjadi preseden bagi kontrol media yang lebih ketat di masa depan?