DPR Desak Kemenkeu Cairkan Dana Darurat Rp290 Miliar untuk Karhutla: Krusial di Tengah El Nino

Anggota Komisi IV DPR RI, Rajiv, mendesak Kementerian Keuangan untuk segera mencairkan anggaran darurat sebesar Rp290 miliar guna mendanai operasional pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Desakan ini muncul di tengah meningkatnya titik api di sejumlah wilayah Kalimantan yang mengancam kesehatan warga dan aktivitas ekonomi.

Menurut Rajiv, kebakaran yang terjadi saat ini telah berdampak luas, mulai dari gangguan kesehatan, terhambatnya proses belajar-mengajar, hingga terganggunya transportasi dan roda perekonomian. Kondisi tersebut diperparah oleh fenomena El Nino yang memicu cuaca kering berkepanjangan, sehingga api mudah menyebar dan sulit dipadamkan.

Dalam keterangan tertulisnya, politisi yang membidangi urusan pertanian dan kehutanan ini menegaskan bahwa penanganan karhutla harus dilakukan dengan cara-cara luar biasa. Ia tidak hanya meminta percepatan pencairan dana, tetapi juga mendorong pemerintah menyiapkan langkah pemulihan ekosistem pasca-kebakaran, seperti penanaman kembali kawasan hutan dan lahan yang rusak.

Rajiv juga menggarisbawahi pentingnya penguatan patroli terpadu di daerah rawan kebakaran serta sosialisasi larangan membakar lahan kepada masyarakat dan korporasi. Menurutnya, upaya pencegahan harus berjalan paralel dengan penegakan hukum yang tegas dan terukur. "Penegakan hukum harus berjalan dan terukur sambil berjalan dengan upaya pemulihan karhutla," ujarnya.

Data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) per Jumat (21/8) menunjukkan masih munculnya titik-titik api baru di Kalimantan. Di Kabupaten Paser, Kalimantan Timur, kebakaran kembali terjadi di Kecamatan Tanah Grogot, Batu Sopang, dan Batu Engau dengan total lahan terbakar sekitar 25,29 hektare. Sementara di Kabupaten Kutai Kartanegara, api melanda sejumlah kecamatan seperti Loa Kulu, Tenggarong, Sanga-Sanga, Muara Muntai, Muara Jawa, dan Kota Bangun.

Luas total lahan yang terbakar di Kutai Kartanegara pada hari itu mencapai 49,55 hektare, dengan area terluas berada di Kelurahan Pendingin seluas 42 hektare. Angka-angka ini menunjukkan bahwa kebakaran masih terus meluas dan membutuhkan respons cepat dari pemerintah pusat maupun daerah.

Rajiv mengapresiasi kerja keras BNPB, kepolisian, pemerintah daerah, dan berbagai pihak yang telah berupaya memadamkan api. Namun, ia menekankan perlunya sinergi yang lebih kuat antara Manggala Agni, TNI, Polri, dan pemerintah daerah dalam melakukan pendinginan dini sebelum api meluas. "Ke depan, perlu diperkuat sinergi antara Manggala Agni, TNI, Polri, dan pemda dalam pendinginan dini sebelum api meluas," katanya.

Bagi Indonesia, karhutla bukan sekadar bencana lingkungan, tetapi juga masalah ekonomi dan sosial yang berulang setiap tahun. Kebakaran lahan gambut menghasilkan emisi karbon dalam jumlah besar, memperburuk kualitas udara hingga ke negara tetangga, dan merugikan sektor pertanian, perkebunan, serta pariwisata. Pencairan anggaran darurat yang cepat menjadi krusial untuk mencegah kerugian yang lebih besar, baik dari sisi fiskal maupun kesehatan masyarakat.

Pertanyaannya kini, apakah Kementerian Keuangan akan merespons desakan ini dengan segera? Mengingat pengalaman tahun-tahun sebelumnya, keterlambatan pencairan dana sering kali menjadi kendala utama dalam penanganan karhutla. Kecepatan birokrasi dan koordinasi antarlembaga akan menentukan apakah Indonesia mampu memadamkan api sebelum musim kemarau berakhir.