Anwar Minta Prabowo Turun Tangan Selamatkan Investasi Felda di Eagle High
Baca dalam 60 detik
- Perdana Menteri Malaysia menulis surat pribadi kepada Presiden Prabowo untuk membahas sengketa investasi Felda di PT Eagle High Plantations yang berpotensi merugikan negara hingga RM2,5 miliar.
- Keputusan akuisisi saham senilai US$505,4 juta pada 2016 dinilai sebagai mismanajemen, dengan nilai pasar yang jauh lebih rendah dan prospek pengembalian yang tipis.
- Langkah ini menjadi ujian bagi hubungan bilateral Indonesia-Malaysia dalam penyelesaian sengketa bisnis lintas negara, sekaligus sorotan atas tata kelola BUMN Malaysia.

Perdana Menteri Malaysia, Anwar Ibrahim, secara langsung meminta intervensi Presiden Prabowo Subianto untuk menyelamatkan investasi strategis Felda di Indonesia yang terancam merugi hingga RM2,5 miliar. Langkah diplomasi tingkat tinggi ini diambil di tengah proses hukum yang berlarut di pengadilan Indonesia, menyangkut akuisisi saham PT Eagle High Plantations Tbk (EHP) yang dilakukan manajemen Felda sebelumnya.
Dalam pertemuan tertutup dengan jajaran manajemen Felda di sebuah hotel di Bangi, Anwar mengungkapkan bahwa potensi kerugian tersebut berasal dari keputusan investasi yang diambil pada 2016, ketika Felda melalui anak usahanya, FIC Properties Sdn Bhd, membeli saham EHP senilai US$505,4 juta. Harga pembelian itu dinilai melampaui nilai pasar wajar, dan kini nilai investasi tersebut diperkirakan hanya mampu menghasilkan pengembalian sekitar RM200 juta.
Anwar menegaskan bahwa ia telah menulis surat kepada Presiden Prabowo untuk meminta perhatian khusus terhadap kasus ini. "Investasi ini sedang dalam proses pengadilan di Indonesia. Saya telah menulis kepada Presiden Prabowo untuk meminta beliau meninjau masalah ini. Jika tidak ditangani, kami berpotensi kehilangan RM2,5 miliar dan hanya memulihkan RM200 juta," ujarnya, seperti dikutip dalam sambutannya.
Langkah Anwar ini menggarisbawahi bobot politik dan ekonomi dari kasus yang melibatkan dua negara ASEAN. Bagi Indonesia, kasus ini menjadi ujian kredibilitas sistem hukum dan iklim investasi, terutama bagi investor asing yang menanamkan modal di sektor perkebunan. Sementara bagi Malaysia, ini adalah pukulan telak bagi citra Felda, lembaga yang selama puluhan tahun menjadi tulang punggung ekonomi ratusan ribu pekebun kecil.
Keputusan akuisisi EHP pada 2016 memang menuai kritik luas sejak awal. Banyak analis menilai harga yang dibayar Felda terlalu tinggi dibandingkan nilai aset dan kinerja keuangan EHP saat itu. Fluktuasi harga komoditas sawit dan kondisi pasar yang berubah semakin memperburuk nilai investasi tersebut. Kini, dengan adanya proses hukum di Indonesia, ketidakpastian semakin besar.
Dalam kesempatan tersebut, Anwar juga menekankan bahwa pengungkapan angka kerugian ini bukan untuk menyalahkan para manajer Felda di lapangan, melainkan untuk membangun kesadaran kolektif akan besarnya tantangan pemulihan. "Saya ingin para manajer memahami betapa sulitnya pemulihan ini. Ini bukan masalah yang disebabkan oleh para manajer. Apa hubungannya dengan manajer Felda di Pahang atau Johor? Namun, kitalah yang harus menanggung akibatnya," katanya.
Perdana Menteri menegaskan bahwa masalah investigasi, penegakan hukum, dan pengadilan adalah ranah yang terpisah. Fokusnya saat ini adalah memastikan seluruh jajaran Felda memahami akar masalah dan tetap termotivasi untuk membenahi tata kelola. "Mereka tidak boleh berkecil hati, tetapi harus menyadari bahwa masalah ini harus diselesaikan," tambahnya.
Di luar kasus EHP, Anwar memberikan jaminan bahwa pemerintah berkomitmen mempercepat proyek-proyek kesejahteraan dasar tanpa menunggu anggaran tahun depan. Ia juga menegaskan bahwa penekanan pada tata kelola, integritas, dan akuntabilitas bukanlah upaya mencari-cari kesalahan pihak tertentu, melainkan untuk menjaga kepercayaan publik dan memastikan Felda kembali menjadi institusi yang dibanggakan negara.
Kasus ini menjadi sorotan tajam bagi hubungan bilateral Indonesia-Malaysia, yang selama ini memiliki sejarah panjang kerja sama di sektor kelapa sawit. Apakah intervensi langsung dari kepala pemerintahan akan mampu mempercepat penyelesaian sengketa ini? Atau justru membuka babak baru dalam diplomasi ekonomi kedua negara? Yang jelas, nasib investasi Felda di Indonesia kini berada di persimpangan, dan keputusan yang diambil dalam waktu dekat akan menentukan arah pemulihan lembaga tersebut.



