Anggaran Jepang FY 2027 Tembus 130 Triliun Yen, Rekor Baru di Tengah Utang Membengkak

Tokyo – Pemerintah Jepang tengah bersiap menghadapi lonjakan permintaan anggaran untuk tahun fiskal 2027 yang diproyeksikan menembus angka 130 triliun yen (sekitar Rp 1.400 triliun), mencetak rekor tertinggi baru. Angka ini jauh melampaui rekor tahun sebelumnya yang mencapai 122 triliun yen, didorong oleh kebijakan perdana menteri baru, Sanae Takaichi, yang menghapus batas belanja untuk program pertumbuhan ekonomi.

Langkah ini merupakan bagian dari reformasi besar dalam penyusunan anggaran. Pemerintah Takaichi tidak lagi menerapkan plafon pengeluaran untuk strategi pertumbuhan, dan juga mengalokasikan dana untuk program multi-tahun secara langsung, tanpa bergantung pada anggaran tambahan di tengah tahun. Para pejabat memperkirakan rancangan anggaran akhir tahun bisa membengkak lebih jauh karena banyak pos belanja yang masih dalam tahap negosiasi.

Di balik ambisi pertumbuhan ini, terdapat kekhawatiran serius terhadap kesehatan fiskal Jepang. Dengan pendapatan pajak yang diperkirakan hanya mencapai 83 triliun yen untuk tahun fiskal 2026, permintaan belanja yang melebihi 130 triliun yen hampir dipastikan akan memicu penerbitan utang baru. Jepang saat ini menanggung beban utang publik terbesar di antara negara-negara maju, dan langkah ini berpotensi memperdalam jurang fiskal yang sudah menganga.

Kementerian Ekonomi, Perdagangan, dan Industri (METI) menjadi salah satu pengusul terbesar, dengan permintaan sekitar 7,7 triliun yen, termasuk 4,5 triliun yen untuk investasi di bidang kecerdasan buatan (AI) dan semikonduktor. Sementara itu, Kementerian Pendidikan meminta kenaikan signifikan menjadi 8,7 triliun yen, fokus pada pengembangan sumber daya manusia di bidang digitalisasi. Kementerian Pertahanan juga mengajukan permintaan rekor 8,9 triliun yen untuk mempercepat penguatan militer, termasuk pengadaan drone pencegat.

Kementerian Luar Negeri berencana meminta 1,2 triliun yen, naik dari 870 miliar yen tahun sebelumnya, untuk memperluas bantuan pembangunan dan keamanan bagi negara-negara sekutu. Belanja jaminan sosial, seperti pensiun dan kesehatan, juga diperkirakan naik sekitar 390 miliar yen seiring menua nya populasi. Sementara itu, biaya pembayaran bunga utang diperkirakan melonjak, seiring asumsi suku bunga yang digunakan untuk perhitungan naik dari 3,0 persen menjadi 3,8 persen.

Kebijakan ini tidak lepas dari tekanan pasar obligasi. Imbal hasil obligasi pemerintah Jepang (JGB) cenderung naik seiring ekspektasi Bank of Japan (BOJ) akan terus menaikkan suku bunga, setelah pada Juni lalu menaikkan suku bunga acuan ke level tertinggi dalam 31 tahun, yaitu 1,0 persen. Kenaikan suku bunga ini berdampak langsung pada biaya pembayaran utang pemerintah, yang diperkirakan akan melampaui 31,3 triliun yen yang dialokasikan tahun ini.

Bagi Indonesia, perkembangan ini perlu dicermati. Jepang merupakan salah satu mitra dagang dan investor utama di Indonesia. Kenaikan suku bunga di Jepang dapat memicu arus modal keluar dari pasar negara berkembang, termasuk Indonesia, dan menekan nilai tukar rupiah. Selain itu, persaingan investasi di sektor AI dan semikonduktor antara Jepang dan negara lain, termasuk China, dapat mempengaruhi rantai pasok global dan membuka peluang bagi Indonesia untuk menarik investasi di sektor tersebut.

Perdana Menteri Takaichi sebelumnya menegaskan bahwa kerangka investasi pertumbuhan baru ini dirancang untuk mendorong investasi swasta domestik secara signifikan. Dengan menghapus batas belanja, ia berharap dapat memacu pertumbuhan ekonomi dan memperkuat keamanan nasional. Namun, para kritikus mempertanyakan keberlanjutan fiskal jangka panjang, mengingat utang Jepang yang sudah sangat besar.

Ke depan, pemerintah Jepang harus menyeimbangkan antara ambisi pertumbuhan dan disiplin fiskal. Akankah langkah ini menjadi katalis bagi kebangkitan ekonomi Jepang, atau justru menjerumuskan negara tersebut ke dalam krisis utang yang lebih dalam? Keputusan akhir anggaran yang dijadwalkan pada akhir tahun akan menjadi penentu arah kebijakan ekonomi Jepang, dan tentu saja akan berdampak pada dinamika ekonomi regional, termasuk Indonesia.