IPO Shein di Hong Kong: Valuasi Terancam Bayang-Bayang ESG dan Tata Kelola

Setelah lima tahun bersiap, raksasa fast fashion asal China, Shein, akhirnya melangkah ke bursa efek. Namun, panggung penawaran umum perdana (IPO) di Hong Kong yang dijadwalkan bulan depan terasa jauh lebih tidak ramah dibandingkan saat awal perjalanan perusahaan ini. Bukan hanya karena kondisi pasar yang bergejolak, tetapi juga karena tumpukan persoalan lingkungan, sosial, dan tata kelola (ESG) yang belum tuntas dan berpotensi menekan valuasi perusahaan.

Shein memang telah berupaya memperbaiki citra dengan meningkatkan transparansi laporan keberlanjutan, membentuk dewan penasihat ESG eksternal pada 2024, dan memperluas laporan tahunannya dari 28 halaman pada 2021 menjadi 118 halaman tahun lalu. Namun, sejumlah investor Eropa dan Asia masih menyimpan skeptisisme. Mereka menyoroti kondisi buruh di rantai pasok, struktur tata kelola yang timpang, serta jejak karbon yang besar. Janina Bartkewitz, analis ESG dari Union Investment di Frankfurt, menilai perusahaan masih menghadapi kontroversi serius terkait hak buruh, pelacakan rantai pasok, dan dampak lingkungan dari model bisnis ultra-fast fashion yang mengandalkan volume produksi tinggi.

Investigasi aktif dari Komisi Eropa dan Komisi Perdagangan Federal AS (FTC) menambah daftar panjang masalah. Sebelumnya, Shein telah terkena denda di Prancis karena dugaan diskon palsu dan di Italia atas praktik greenwashing. Kini, regulator semakin ketat mengawasi industri ini. Denda besar yang dijatuhkan kepada AliExpress (€550 juta) dan Temu (€200 juta) oleh Komisi Eropa menjadi preseden yang mengkhawatirkan bagi Shein. Di luar dampak finansial, pengawasan ketat ini memicu pertanyaan tentang kepatuhan, kontrol internal, dan pengawasan dewan.

Struktur tata kelola Shein menjadi sorotan tajam. Berdasarkan dokumen pencatatan saham, perusahaan akan menerapkan struktur saham dwi-kelas di mana saham Kelas A memiliki 10 suara per lembar, sementara Kelas B hanya satu suara. Akibatnya, empat pendiri yang hanya memegang 59,6% saham akan menguasai 90% hak suara setelah IPO. Kiran Aziz, kepala investasi bertanggung jawab di dana pensiun Norwegia KLP, menggarisbawahi bahwa konsentrasi suara ini, tanpa batas waktu, dapat melemahkan pengawasan independen dan memicu konflik kepentingan antara manajemen dan pemegang saham minoritas. Apalagi, posisi CEO dan ketua dewan dirangkap oleh satu orang, dan hanya tiga dari tujuh direktur yang independen.

Shein berargumen bahwa model bisnisnya lebih ramah lingkungan karena memproduksi berdasarkan permintaan dengan uji sampel kecil, sehingga meminimalkan sisa stok. Namun, kritik menilai harga super murah dan pemasaran agresif justru mendorong konsumen membeli secara impulsif dan berlebihan. Ken Pucker, profesor keberlanjutan di Fletcher School, Tufts University, menyindir bahwa produk Shein yang berbahan plastik dan dijual hampir setengah harga H&M atau Zara pada dasarnya lebih cepat dibuang. Data emisi karbon pun menunjukkan Shein menghasilkan emisi dua kali lipat Inditex pada 2025, sebuah ironi di tengah klaim keberlanjutan.

Bagi pasar Indonesia, fenomena ini relevan. Shein telah menjadi salah satu platform belanja daring favorit, terutama di kalangan anak muda, dengan harga yang sulit ditandingi. Namun, jika regulator global semakin menekan praktik fast fashion, bukan tidak mungkin kebijakan serupa diadopsi di dalam negeri. Kementerian Perdagangan dan otoritas terkait di Indonesia perlu mencermati dampak lingkungan dan sosial dari model bisnis ini, sembari memastikan perlindungan konsumen dan UMKM lokal. Pertanyaan besarnya: apakah konsumen Indonesia akan semakin peduli pada jejak karbon dan etika produksi, atau tetap tergoda oleh harga murah? Jawabannya akan menentukan arah industri mode tanah air ke depan.