Investasi US$120 Juta Tether di Uruguay Gagal: Sengketa Listrik dan Politik Mengubur Ambisi Tambang Bitcoin

Ambisi Tether, penerbit stablecoin terbesar dunia, untuk menjadikan Uruguay sebagai pangkalan penambangan bitcoin di Amerika Selatan berakhir dengan kegagalan. Proyek senilai sekitar US$120 juta itu ditinggalkan setelah perusahaan berselisih dengan perusahaan listrik negara (UTE) mengenai pasokan energi, dan diperparah oleh perubahan politik di negara tersebut. Kegagalan ini membuka tabir operasi Tether yang selama ini tertutup, sekaligus mempertanyakan kelanjutan strategi investasi perusahaan di tengah menurunnya profitabilitas bitcoin mining.

Tether, yang menguasai hampir dua pertiga stablecoin yang beredar di dunia, mengumumkan pada Mei 2023 akan membangun dua lokasi penambangan bitcoin di Uruguay. Perusahaan memuji negara tersebut sebagai "platform sempurna" berkat energi terbarukan yang melimpah dan jaringan listrik yang andal. Namun, di balik pengumuman itu, tersimpan masalah mendasar: interpretasi yang berbeda mengenai kontrak pasokan listrik dengan UTE. Tether menganggap klausul kontrak sebagai batas minimum yang bisa dinaikkan, sementara UTE memandangnya sebagai batas maksimum yang tidak boleh dilampaui. Perbedaan ini memicu kekurangan pasokan listrik yang membuat operasi tambang terhenti berhari-hari.

Konflik semakin memanas setelah pemerintahan berhaluan kiri di Uruguay mengambil alih kekuasaan pada Maret 2025. Direksi baru di UTE mengambil sikap lebih keras terhadap upaya Tether untuk menegosiasikan ulang kontrak. Akibatnya, Microfin, entitas lokal Tether, berhenti membayar tagihan listrik dan pada Juni 2025 menyatakan akan mengakhiri kontrak. UTE kemudian memutus aliran listrik ke lokasi tambang pada 25 Juli. Tether akhirnya memberi tahu otoritas ketenagakerjaan Uruguay pada November 2025 bahwa mereka akan menghentikan operasi dan memberhentikan sebagian besar karyawan. Meski Microfin melunasi utangnya pada Desember, proyek tersebut telah ditinggalkan.

Kegagalan di Uruguay mencerminkan tantangan yang lebih luas dalam industri penambangan bitcoin. Analis menilai profitabilitas sektor ini semakin tertekan oleh berkurangnya imbalan bitcoin (halving) dan fluktuasi harga. Untuk bertahan, para penambang mulai beralih ke perangkat keras yang lebih efisien, mencari energi murah, atau mengalihkan daya komputasi untuk kecerdasan buatan (AI). Menurut Tanay Ved, analis senior di Talos, strategi ini menjadi kunci kelangsungan bisnis. Sementara itu, pakar kripto Nicolas Ribeiro menegaskan bahwa Uruguay, dengan biaya listrik yang relatif tinggi, bukanlah lokasi yang layak untuk penambangan bitcoin. "Uruguay tidak layak untuk mining — itu kenyataannya," ujarnya.

Bagi Indonesia, kisah ini menjadi pelajaran berharga. Negara ini tengah gencar mengembangkan ekosistem kripto, termasuk penambangan bitcoin yang kerap dianggap sebagai peluang investasi. Namun, pengalaman Tether menunjukkan bahwa investasi semacam itu bisa bersifat "hipermobile" — mudah masuk dan keluar, tanpa memberikan manfaat jangka panjang bagi perekonomian lokal. Pete Howson, asisten profesor di Northumbria University, menyebut infrastruktur penambangan bitcoin sebagai "plug-and-play" yang bisa dicabut dan dipindahkan kapan saja. Pemerintah Indonesia perlu berhati-hati dalam memberikan insentif kepada penambang kripto, memastikan ada komitmen jangka panjang dan kontribusi nyata terhadap ketenagalistrikan dan penciptaan lapangan kerja.

Ke depan, pertanyaannya adalah apakah Tether akan mengulang pola serupa di negara lain, atau justru belajar dari kegagalan ini untuk membangun kemitraan yang lebih berkelanjutan. Dengan portofolio investasi yang terus berkembang, termasuk di bidang AI dan infrastruktur digital, Tether mungkin akan lebih selektif dalam memilih lokasi penambangan. Namun, bagi negara-negara berkembang yang menjadi target ekspansi, penting untuk memastikan bahwa investasi kripto tidak hanya menjadi mimpi sesaat yang meninggalkan utang dan infrastruktur terbengkalai.