Beijing Tegas Tolak Sanksi AS terhadap Iran: Solusi Wajib Lewat Jalur Diplomasi

Beijing, Jumat (21/8) — China secara terbuka menolak kebijakan sanksi dan tekanan ekonomi yang dijalankan Amerika Serikat terhadap Iran. Juru bicara Kementerian Luar Negeri China, Lin Jian, menegaskan bahwa pendekatan semacam itu tidak akan pernah menjadi jalan keluar untuk meredakan konflik yang telah berlangsung hampir enam bulan di kawasan Timur Tengah. Pernyataan ini menjadi sinyal keras bagi Washington yang tengah gencar mengajak berbagai negara, termasuk China, untuk turut serta dalam upaya mengisolasi perekonomian Teheran.

Sikap Beijing ini bukan sekadar retorika diplomatik. Lin Jian secara eksplisit menyebut bahwa sanksi dan tekanan justru akan memperumit situasi. "China menyerukan semua pihak untuk mengambil langkah yang bertanggung jawab dan menyelesaikan masalah melalui cara-cara politik dan diplomatik," ujarnya di hadapan wartawan. Pernyataan ini sekaligus menggarisbawahi perbedaan mendasar antara pendekatan China yang mengedepankan dialog dengan strategi AS yang lebih memilih tekanan maksimal.

Ketegangan ini semakin mencuat setelah Menteri Keuangan AS, Scott Bessent, dalam wawancara dengan CNBC, meminta Beijing untuk "ikut serta dalam program" isolasi ekonomi terhadap Iran. Meski Bessent enggan membeberkan detail percakapan bilateral, desakan tersebut menunjukkan bahwa Washington serius ingin memperluas koalisi anti-Teheran. Namun, respons China tidak berubah. Lin Jian menegaskan, "China menentang sanksi sepihak yang ilegal, yang tidak memiliki dasar dalam hukum internasional dan tidak disahkan oleh Dewan Keamanan PBB."

Bagi Indonesia, dinamika ini memiliki implikasi yang tidak bisa diabaikan. Sebagai negara dengan populasi muslim terbesar di dunia dan importir minyak yang signifikan, stabilitas di Selat Hormuz — jalur vital pengangkut minyak dunia — menjadi kepentingan nasional. Jika sanksi AS benar-benar membuat ekspor minyak Iran terganggu, harga minyak mentah global berpotensi melonjak, yang pada akhirnya akan membebani anggaran subsidi energi dalam negeri dan inflasi. Pemerintah Indonesia perlu mencermati sikap China ini sebagai salah satu variabel dalam menjaga ketahanan energi nasional.

Para pengamat hubungan internasional menilai bahwa penolakan China ini bukanlah hal yang mengejutkan. Beijing selama ini konsisten menentang sanksi unilateral yang dianggap sebagai alat intervensi asing. Namun, yang menarik adalah timing-nya. Di tengah rivalitas AS-China yang semakin memanas di berbagai bidang, mulai dari teknologi hingga kawasan Indo-Pasifik, sikap Beijing ini bisa dibaca sebagai upaya untuk menunjukkan bahwa China tidak akan tunduk pada tekanan Washington. Lebih dari itu, China juga memiliki kepentingan ekonomi langsung dengan Iran, terutama dalam proyek infrastruktur dan investasi di sektor energi.

Di sisi lain, AS tampaknya tidak tinggal diam. Dengan terus mendesak China dan negara lain, Washington berharap dapat membangun tekanan internasional yang lebih luas terhadap Teheran. Namun, efektivitas strategi ini masih diragukan. Sejarah menunjukkan bahwa sanksi ekonomi jarang berhasil mengubah perilaku rezim yang sedang terpojok, dan justru sering kali memperkuat solidaritas internal serta mendorong negara yang disanksi untuk mencari mitra alternatif.

Ke depan, pertanyaannya bukan lagi apakah sanksi akan dicabut, melainkan bagaimana kedua kubu — AS dan China — akan mengelola perbedaan ini tanpa memicu eskalasi yang lebih luas. Bagi Indonesia, langkah yang bijak adalah memperkuat diplomasi multilateral dan menjaga hubungan baik dengan semua pihak, sambil mempersiapkan skenario terburuk bagi sektor energi domestik. Apakah Indonesia akan mengambil peran sebagai penengah, atau justru ikut terseret dalam pusaran rivalitas global? Waktu yang akan menjawab, tetapi kesiapan sejak dini adalah kunci.