Panglima TNI Buka Alasan di Balik 204 Satuan Baru: Jaga Pulau Terkecil hingga Cetak Sawah

Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto mengungkapkan bahwa penambahan 204 satuan baru di lingkungan TNI—yang diresmikan Presiden Prabowo Subianto pada peringatan HUT ke-81 TNI—bukan sekadar ekspansi organisasi. Menurutnya, langkah ini merupakan konsekuensi dari doktrin pertahanan rakyat semesta yang menuntut kehadiran negara hingga ke pulau-pulau terkecil.

Agus menjelaskan bahwa luasnya wilayah Indonesia membuat sistem pertahanan tidak bisa hanya bertumpu pada kekuatan di pusat. Ia menekankan pentingnya penempatan pasukan yang tersebar, agar pulau-pulau tak berpenghuni tidak lepas dari kedaulatan Indonesia. "Jadi pasukan yang ada nanti akan kita sebar sampai ke pulau-pulau terkecil. Jangan sampai pulau-pulau yang banyak tidak dihuni oleh kita, nanti diambil oleh negara lain dan kedaulatan kita terganggu," ujarnya di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta, Senin (5/10).

Selain aspek pertahanan murni, Agus menyoroti kehadiran Batalyon Teritorial Pembangunan (Yon TP) yang memiliki fungsi ganda: teritorial dan pembangunan. Dari sembilan kompi dalam satu satuan Yon TP, empat di antaranya disebut sebagai kompi produksi yang bertugas membantu masyarakat, termasuk menanam padi. "Empat kompi itu kompi produksi yang bisa menanam, membantu menanam padi dan sebagainya, untuk masyarakat. Banyak lahan tidur yang harus kita kelola dengan baik, hasilnya untuk masyarakat," tuturnya.

Penambahan Kodam di sejumlah wilayah strategis—terutama di kepulauan dan Nusa Tenggara—menunjukkan pergeseran fokus ke daerah yang selama ini dinilai kurang terjaga. Kodam XXV/Mahmud Riayat Syah, misalnya, akan membawahi wilayah teritorial Kepulauan yang berbatasan langsung dengan negara tetangga. Sementara Kodam Sobe Sonbai di NTT memperkuat posisi di jalur selatan yang kerap menjadi pintu masuk berbagai aktivitas ilegal.

Pengamat pertahanan menilai langkah ini sebagai upaya mempertebal lapisan pertahanan non-tempur, tetapi juga memunculkan pertanyaan tentang pengawasan dan anggaran. Dengan bertambahnya satuan, kebutuhan logistik, personel, dan fasilitas pendukung akan meningkat signifikan. Di sisi lain, keterlibatan TNI dalam program pembangunan pertanian dapat mempercepat pemanfaatan lahan tidur, namun berpotensi tumpang tindih dengan kewenangan kementerian dan pemerintah daerah.

"Semuanya yang kita lakukan itu untuk masyarakat," tegas Agus, menegaskan bahwa orientasi Yon TP adalah kesejahteraan warga di sekitar wilayah penempatan.

Kebijakan ini juga mencerminkan arah baru hubungan sipil-militer di Indonesia. Jika sebelumnya TNI lebih banyak berperan dalam operasi militer dan penanganan bencana, kini sebagian satuan didorong masuk ke ranah produktif. Hal ini bisa menjadi solusi bagi daerah tertinggal, tetapi perlu diimbangi dengan mekanisme akuntabilitas yang jelas agar tidak menimbulkan distorsi dalam tata kelola pemerintahan.

Ke depan, publik akan menantikan rincian penempatan personel, sumber pendanaan, serta indikator keberhasilan dari program kompi produksi. Apakah penambahan 204 satuan ini akan benar-benar memperkuat kedaulatan dan kesejahteraan, atau justru membebani anggaran pertahanan yang sudah terbatas? Jawabannya akan terlihat dari implementasi di lapangan dalam beberapa tahun mendatang.