MPR Desak Perlindungan Anak Jadi Prioritas Nasional di Tengah Krisis Iklim

Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat mendesak pemerintah menjadikan perlindungan anak dan perempuan dari dampak krisis iklim sebagai prioritas nasional, menyusul data yang menunjukkan jutaan anak Indonesia terpapar risiko bencana hidrometeorologi yang semakin intensif.

Dalam pernyataannya di Jakarta, Jumat (20/6), Lestari menegaskan bahwa sistem perlindungan bagi kelompok rentan tidak bisa lagi ditunda. Ia mengutip laporan UNICEF yang menyebut sekitar 1,1 miliar anak di dunia menghadapi setidaknya tiga ancaman iklim secara bersamaan, mulai dari gelombang panas ekstrem, kekeringan, banjir, hingga penyebaran penyakit. Angka ini menjadi alarm bagi negara-negara berkembang, termasuk Indonesia, yang geografisnya rentan terhadap anomali cuaca.

Data yang sama mengungkap bahwa 1,5 miliar anak mengalami gelombang panas yang lebih lama atau lebih sering, sementara 1,2 miliar lainnya terpapar suhu panas ekstrem. Lestari menekankan bahwa anak-anak bukan sekadar korban pasif; mereka kehilangan hak dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan rasa aman ketika bencana melanda. Kondisi ini diperparah dengan fakta bahwa Indonesia menempati peringkat ke-46 dari 163 negara dalam indeks risiko iklim anak versi UNICEF, menandakan tingginya paparan terhadap guncangan iklim.

Data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) memperkuat kekhawatiran tersebut. Sepanjang 2025, tercatat lebih dari tiga ribu bencana yang berdampak pada lebih dari 10,5 juta orang, termasuk 3,17 juta anak. Angka ini menunjukkan bahwa bencana hidrometeorologi seperti banjir dan kekeringan bukan lagi peristiwa langka, melainkan siklus tahunan yang mengancam kehidupan masyarakat, terutama di daerah rawan.

Lestari menggarisbawahi bahwa dampak krisis iklim tidak hanya merusak lingkungan, tetapi juga memicu keruntuhan ekonomi dan sosial. Kehilangan mata pencaharian akibat gagal panen atau rusaknya infrastruktur dapat mendorong keluarga ke jurang kemiskinan, yang pada akhirnya meningkatkan risiko perdagangan orang, perkawinan anak, dan putus sekolah. Perempuan dan anak, yang sering menjadi penanggung beban domestik, menjadi kelompok yang paling rentan terhadap jerat kemiskinan dan eksploitasi.

Menurut Lestari, data tersebut seharusnya menjadi dasar bagi para pemangku kepentingan untuk bergerak cepat. Ia mendorong pembangunan kesiapsiagaan masyarakat dan mitigasi bencana yang tepat, bukan hanya reaktif saat bencana terjadi. Pendekatan preventif dengan pemerataan layanan perlindungan menjadi kunci, termasuk akses pendidikan, layanan kesehatan, dan perlindungan sosial yang inklusif.

Lebih jauh, Lestari menekankan bahwa kolaborasi antara pemerintah, swasta, komunitas, dan masyarakat bukan lagi pilihan, melainkan keharusan. Tantangan perlindungan kelompok rentan pada 2026 akan semakin kompleks, sehingga sinergi lintas sektor diperlukan untuk menciptakan lingkungan yang aman bagi setiap warga negara. Ia menutup pernyataannya dengan ajakan agar semua pihak tidak terjebak pada retorika, tetapi segera mewujudkan aksi nyata di lapangan.

Bagi Indonesia, urgensi ini tidak bisa ditawar. Dengan garis pantai terpanjang kedua di dunia dan ketergantungan tinggi pada sektor pertanian, dampak perubahan iklim akan langsung terasa pada ketahanan pangan dan ekonomi rumah tangga. Pertanyaannya, mampukah pemerintah dan seluruh elemen bangsa beranjak dari sekadar dokumen kebijakan menjadi implementasi yang terukur? Jawabannya akan menentukan masa depan jutaan anak Indonesia yang kini berdiri di garis depan krisis iklim.