Indonesia dan China Perkuat Kerja Sama Militer dan Sumber Daya: Menyeimbangkan Dua Raksasa

Jakarta dan Beijing sepakat untuk meningkatkan kerja sama militer serta mempererat kolaborasi di sektor mineral, energi, dan teknologi. Kesepakatan ini tercapai dalam pertemuan antara Menteri Luar Negeri China Wang Yi dan Menteri Pertahanan Dong Jun dengan para pejabat Indonesia pada Jumat (21/8). Langkah ini menjadi sinyal kuat bahwa Indonesia berupaya menjaga keseimbangan hubungan dengan dua kekuatan global, Amerika Serikat dan China, di tengah meningkatnya ketegangan geopolitik, termasuk di Laut China Selatan.

Dalam sambutannya, Wang Yi menegaskan bahwa kedua negara harus "memanfaatkan momen" yang ada. Ia menyoroti kompleksitas situasi internasional saat ini, di mana unilateralisme dan tindakan hegemonik mengancam kerja sama dan stabilitas global. Pernyataan ini secara tersirat merujuk pada kebijakan luar negeri AS yang kerap dinilai agresif oleh Beijing. Wang juga menekankan komitmen China untuk membangun kerja sama tingkat tinggi dengan Indonesia, yang mencakup berbagai bidang mulai dari kecerdasan buatan, pertahanan, transportasi kereta api, hingga energi hijau, satelit, dan perikanan.

Presiden Prabowo Subianto sendiri telah lama mengadvokasi politik luar negeri "bebas aktif" yang non-blok, dengan tekad untuk bersahabat dengan semua negara, termasuk China dan AS. Namun, di balik retorika tersebut, terdapat dinamika kompleks. Indonesia, sebagai ekonomi G20 dengan PDB mencapai US$1,4 triliun, memiliki cadangan nikel, timah, tembaga, emas, dan bauksit yang melimpah. China merupakan salah satu pembeli terbesar komoditas tersebut, sekaligus investor dominan di sektor pengolahan nikel Indonesia. Meski demikian, kebijakan baru Jakarta terkait ekspor dan kuota pertambangan yang lebih ketat telah mendorong sebagian perusahaan China untuk mencari alternatif di negara lain.

Di bidang pertahanan, Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin menyambut baik peningkatan aktivitas militer bersama, termasuk latihan gabungan, pertukaran perwira, dan kemitraan industri pertahanan. Ia menyebut langkah ini sebagai "progresif" dalam membangun kekuatan pertahanan Indonesia. Namun, analis pertahanan Curie Maharani mengingatkan bahwa latihan militer bersama China-Indonesia di timur Taiwan pekan lalu, meski dianggap rutin oleh Jakarta, dapat dimaknai berbeda oleh Beijing sebagai instrumen proyeksi pengaruh. "Indonesia mendapat pelajaran berharga tentang bagaimana kekuatan besar menggunakan diplomasi pertahanan sebagai alat untuk memproyeksikan pengaruh," ujarnya.

Konteks Indonesia: Di tengah upaya menjaga hubungan baik dengan China, Jakarta juga harus menghadapi realitas investasi. China tercatat menyumbang US$3,9 miliar investasi langsung asing (FDI) pada semester pertama 2026. Namun, keluhan dari Kamar Dagang China di Indonesia mengenai regulasi yang terlalu ketat, pajak tinggi, dan formula harga nikel baru yang dianggap memberatkan, menjadi catatan penting. Investor kunci seperti Contemporary Amperex Technology (CATL) dan Tsingshan Group tetap bertahan, tetapi ketidakpastian kebijakan bisa mengancam arus investasi masa depan. Di sisi lain, Indonesia juga memiliki sengketa dengan China di Laut China Selatan, meski sikap Jakarta cenderung hati-hati dan tidak ingin terlibat dalam konflik yang lebih luas.

Ke depan, Indonesia berada di persimpangan yang menuntut kecermatan. Di satu sisi, kerja sama dengan China menawarkan peluang besar bagi pembangunan infrastruktur dan industri hilir. Di sisi lain, ketergantungan pada investasi China harus diimbangi dengan diversifikasi mitra dan penguatan daya tawar domestik. Pertanyaannya, mampukah Jakarta menjaga keseimbangan ini tanpa mengorbankan kedaulatan dan kepentingan nasional? Jawabannya akan menentukan posisi Indonesia di tengah persaingan global yang semakin tajam.