Setara Satu Kota New York Dibangun Setiap Bulan: Ancaman Iklim yang Terabaikan

Setiap bulan, dunia membangun area setara dengan satu kota New York untuk memenuhi kebutuhan perumahan, sekolah, dan perkantoran yang terus meningkat. Namun, di balik pembangunan masif ini, tersimpan ancaman serius bagi iklim global: emisi karbon dari material dan proses konstruksi yang kerap luput dari perhatian.

Fenomena ini menjadi sorotan dalam studi terbaru yang menganalisis proyeksi emisi gedung perkantoran di Australia. Dengan total ruang kantor yang mencapai 170 juta meter persegi dan rencana penambahan 100 juta meter persegi lagi hingga 2049, peneliti memperkirakan sektor ini akan melepaskan 138 juta ton gas rumah kaca antara 2024 dan 2049. Angka tersebut setara dengan emisi tahunan dari 36 pembangkit listrik tenaga batu bara.

Yang lebih memprihatinkan, emisi operasional—yang berasal dari pendingin ruangan, pencahayaan, dan peralatan—memang diproyeksikan turun drastis dari 85% menjadi 15% pada 2049 berkat transisi energi terbarukan. Namun, emisi karbon tersemat (embodied carbon) yang dihasilkan dari produksi material seperti semen dan baja justru sulit ditekan. Industri semen saja menyumbang 8% dari total emisi CO2 global.

Studi ini juga mengungkap bahwa emisi kumulatif dari gedung perkantoran Australia melampaui 40% dari jalur emisi yang dibutuhkan untuk membatasi pemanasan global di bawah 1,5°C. Hanya Tasmania, yang hampir sepenuhnya menggunakan energi terbarukan, yang berhasil berada di bawah jalur tersebut. Ini menjadi peringatan bahwa sektor bangunan akan segera 'menghabiskan' anggaran karbonnya dalam hitungan tahun.

Bagi Indonesia, temuan ini relevan dengan agenda pembangunan infrastruktur yang masif, termasuk proyek Ibu Kota Nusantara (IKN). Tanpa kebijakan yang mengatur emisi karbon tersemat, Indonesia berisiko mengulangi kesalahan yang sama. Padahal, negara-negara seperti Denmark, Finlandia, dan Swedia telah menerapkan regulasi ketat untuk membatasi emisi ini.

Para peneliti menekankan pentingnya strategi 'sufficiency', seperti merenovasi bangunan lama daripada membangun baru. Contoh sukses adalah Quay Quarter Tower di Sydney, yang dibangun pada 1976 dan kemudian diperluas tanpa pembongkaran total, menghemat sekitar 8.000 ton karbon. Pendekatan serupa mulai diadopsi di Inggris melalui kebijakan 'retrofit first' yang mewajibkan pertimbangan renovasi sebelum pembongkaran.

Ke depan, pertanyaan besarnya adalah: mampukah Indonesia dan negara berkembang lainnya menyeimbangkan kebutuhan pembangunan dengan komitmen iklim? Jawabannya mungkin terletak pada keberanian untuk mengadopsi regulasi inovatif dan insentif bagi sektor konstruksi untuk beralih ke praktik berkelanjutan.