Pidato Kenegaraan Prabowo: Klaim Data Dipertanyakan Publik, dari Upah Pekerja hingga Swasembada Pangan

Jakarta — Pidato kenegaraan Presiden Prabowo Subianto di hadapan sidang bersama MPR pada 14 Agustus lalu menuai sorotan tajam. Sejumlah pernyataan tentang capaian pemerintah dinilai tidak sejalan dengan data resmi dan kondisi riil di masyarakat, memicu perdebatan publik yang meluas.

Dalam pidato yang berlangsung sekitar dua jam itu, Prabowo memaparkan berbagai program unggulan dan menghadirkan sejumlah penerima manfaat sebagai bukti konkret. Salah satunya adalah Susanah, seorang perempuan asal Bogor yang disebutnya sebagai pengupas bawang dengan penghasilan Rp700 ribu per kilogram. Angka itu langsung memicu keheranan, karena jauh di atas rata-rata upah pekerja informal di sektor pertanian yang menurut Badan Pusat Statistik (BPS) hanya sekitar Rp1,5 juta per bulan atau Rp50 ribu per hari.

Kejanggalan semakin terkuak setelah Badan Komunikasi Kepresidenan (Bakom) merilis video sehari setelah pidato yang mengidentifikasi Susanah sebagai buruh garmen dengan upah Rp700 per kilogram jahitan. Pernyataan tersebut kemudian dibela oleh Staf Khusus Presiden Bidang Komunikasi, Hasan Nasbi, yang meminta publik fokus pada substansi dan gagasan besar pidato presiden.

Selain soal upah, Prabowo juga mengklaim realisasi investasi mencapai Rp1.900 triliun pada 2025 dan menciptakan 2,7 juta lapangan kerja. Sementara pada periode Januari–Juni, investasi sebesar Rp1.000 triliun disebut mampu menyerap 1,4 juta tenaga kerja. Namun, klaim ini dipertanyakan oleh Direktur Center of Economic and Law Studies (CELIOS), Bhima Yudhistira, yang meragukan angka tersebut mencerminkan kondisi lapangan. Ia juga mengkritik tingkat kemiskinan yang dilaporkan BPS turun ke 8,07 persen pada Maret, dengan jumlah penduduk miskin 22,93 juta jiwa. Menurut Bhima, angka itu terlalu rendah dan bisa menyesatkan karena banyak orang dengan penghasilan Rp3 juta per bulan yang masih hidup pas-pasan justru dianggap sejahtera. Ia juga menyoroti bahwa pekerja informal yang bekerja hanya satu jam per minggu tetap dikategorikan sebagai bekerja.

Klaim swasembada pangan juga menjadi sorotan. Prabowo menyatakan Indonesia telah mencapai swasembada delapan komoditas, termasuk beras, jagung, dan gula, tanpa menyertakan angka produksi. Kementerian Pertanian kemudian mengklarifikasi bahwa swasembada tersebut masih berupa proyeksi tahun ini. Data BPS menunjukkan Indonesia masih mengimpor 1,1 juta ton gula pada semester pertama, sementara produksi gula ditargetkan 3 juta ton dengan kebutuhan 2,8 juta ton. Ayip Said Abdullah dari Koalisi Rakyat untuk Kedaulatan Pangan (KRKP) meragukan klaim tersebut karena gula masih didominasi impor dan mendesak pemerintah membuka data secara transparan.

Program renovasi sekolah juga menuai kritik. Prabowo menargetkan revitalisasi 100 ribu sekolah hingga 2029, dengan 16.177 institusi menerima bantuan pada 2025 dan target 71.744 sekolah pada 2026. Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) menyebut target itu "wishful thinking" karena anggaran yang ada tidak sebanding dengan laju kerusakan sekolah. Koordinator nasional JPPI, Ubaid Matraji, menegaskan 60 persen sekolah dasar di Indonesia masih dalam kondisi rusak.

Forum Ilmiah Antardisiplin (FIAD) menilai pidato tersebut penuh klaim kosong yang tidak terhubung dengan realitas. Usman Hamid dari Amnesty International Indonesia menegaskan bahwa pidato yang muluk tanpa kebijakan nyata hanya akan menjadi retorika hampa dan upaya meraih simpati publik. Sementara itu, Deputi Bakom, Timothy Ivan Triyono, membela pidato presiden dengan mengatakan bahwa pernyataan tersebut harus dibaca secara utuh dan bisa jadi hanya salah ucapan. Ia meyakinkan bahwa presiden selalu mengutamakan kesejahteraan rakyat.

Ke depan, pertanyaan besarnya adalah apakah pemerintah akan merespons kritik ini dengan membuka data yang lebih transparan atau justru menganggapnya sebagai serangan politik. Dengan tahun politik yang semakin dekat, akurasi data dan kredibilitas pemerintah akan menjadi ujian penting bagi kepercayaan publik.