Pramono Anung Bangun Saringan Sampah di 11 Sungai Jakarta, Targetkan Pengelolaan Lebih Holistik
Baca dalam 60 detik
- Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengumumkan pembangunan fasilitas penyaring sampah di 11 sungai utama Jakarta, meniru model Saringan Sampah TB Simatupang (SSTBS).
- Langkah ini diklaim sebagai upaya mengubah penanganan sampah dari parsial menjadi terencana, dengan dukungan berbagai fasilitas pengolahan seperti RDF dan PSEL.
- Keberhasilan program akan bergantung pada konsistensi implementasi dan partisipasi warga dalam mengurangi sampah dari sumbernya.
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mencanangkan pembangunan fasilitas penyaring sampah di 11 sungai yang melintasi ibu kota, meniru model Saringan Sampah TB Simatupang (SSTBS) yang dinilai efektif menangani sampah kiriman dari hulu. Rencana ini disampaikan Pramono saat meninjau langsung SSTBS di Jakarta Selatan, Senin (5/10).
Kesebelas sungai yang akan dipasangi saringan adalah Kali Sunter, Cipinang, Jatikramat, Baru Timur, Baru Barat, Angke, Grogol, Krukut, Buaran, Kalimalang, dan Kali Cakung. Menurut Pramono, fasilitas ini nantinya akan berfungsi sebagai penyaring awal sampah sebelum masuk ke aliran sungai utama, serupa dengan SSTBS yang khusus menangani sampah Sungai Ciliwung sebelum mencapai Manggarai.
Dalam kunjungan tersebut, Pramono mengungkapkan bahwa SSTBS mampu mengambil dan mengolah hampir 30 persen sampah dari Sungai Ciliwung. Sebagian sampah diolah menjadi kompos organik, sebagian lagi dipadatkan untuk kebutuhan industri di sekitar fasilitas. "Sampah yang ditangani di sini juga mulai dikirim ke Ciangir dan Cilincing dalam bentuk kompos," ujarnya.
Pramono menegaskan bahwa penanganan sampah ke depan tidak lagi dilakukan secara parsial, melainkan lebih holistik dan terencana. Ia menyatakan dukungan penuh terhadap upaya tersebut. "Saya memberikan support sepenuhnya penanganan sampah di Jakarta yang selama ini masih bersifat parsial, sekarang mulai kita tangani secara lebih terencana," kata Pramono.
Selain saringan sampah, pengelolaan sampah Jakarta juga ditopang oleh fasilitas Refuse Derived Fuel (RDF) di Rorotan dan Bantar Gebang, Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PSEL), serta Tempat Pengolahan Sampah Reduce-Reuse-Recycle (TPS 3R). Integrasi berbagai fasilitas ini diharapkan mampu mengurangi beban tempat pembuangan akhir dan meningkatkan daur ulang.
Namun, efektivitas program ini masih menunggu pembuktian. Pembangunan saringan di 11 sungai membutuhkan anggaran besar, teknologi tepat guna, dan pemeliharaan rutin. Tantangan terbesar adalah memastikan sampah tidak kembali menumpuk akibat rendahnya kesadaran masyarakat membuang sampah pada tempatnya. Tanpa perubahan perilaku, fasilitas canggih pun bisa kewalahan.
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta perlu segera merinci jadwal konstruksi, sumber pendanaan, dan target pengurangan sampah yang terukur. Publik akan menilai apakah inisiatif ini menjadi terobosan nyata atau sekadar proyek simbolis. Jika berhasil, model ini bisa direplikasi di kota-kota lain yang menghadapi masalah serupa.
Ke depan, keberhasilan pengelolaan sampah Jakarta tidak hanya ditentukan oleh infrastruktur, tetapi juga kolaborasi lintas sektor dan partisipasi warga. Mampukah Jakarta menjadikan sungai-sungainya bersih dan bebas sampah dalam beberapa tahun mendatang?
