Gempa Kumamoto Memicu 174.000 Pembatalan Hotel di Kyushu, Pariwisata Jepang Tertekan

Gempa bumi berkekuatan 7,1 skala Richter yang mengguncang Prefektur Kumamoto pada 28 Juli lalu meninggalkan luka mendalam bagi sektor pariwisata Kyushu. Data yang dihimpun Kyodo News menunjukkan sekitar 174.000 reservasi hotel dan ryokan di enam prefektur di luar Kumamoto dibatalkan, dengan total nilai kerugian mencapai 670 juta yen (sekitar Rp70 miliar). Angka ini belum termasuk prefektur Miyazaki dan Kagoshima yang tidak melaporkan nilai pembatalan, sehingga dampak sebenarnya diperkirakan jauh lebih besar.

Gelombang pembatalan ini tidak hanya melanda daerah yang dekat dengan episentrum, tetapi juga merembet ke wilayah yang relatif aman seperti Kagoshima, Fukuoka, dan Nagasaki. Pejabat industri pariwisata setempat mengakui bahwa sebagian wisatawan membatalkan perjalanan karena kekhawatiran yang tidak spesifik—sekadar enggan mengunjungi kawasan Kyushu pasca-bencana, meski tujuan mereka tidak terdampak langsung. Fenomena ini oleh para pengamat disebut sebagai 'reputational damage', di mana persepsi risiko lebih besar daripada risiko aktual.

Kondisi ini diperparah oleh gangguan infrastruktur transportasi yang cukup parah. Ruas Kyushu Expressway sempat ditutup lebih dari dua pekan, sementara layanan Kyushu Shinkansen masih terhenti di beberapa seksi hingga kini. Padahal, jalur kereta peluru ini merupakan tulang punggung mobilitas wisatawan antar prefektur di Kyushu. Akibatnya, Kagoshima mencatat pembatalan tertinggi dengan 111.749 reservasi, disusul Fukuoka dengan sekitar 28.000, Nagasaki 14.259, Miyazaki 11.357, Oita 7.810, dan Saga 1.820.

Menariknya, pembatalan juga melonjak di kawasan Aso, sebuah destinasi populer di Kumamoto yang justru tidak mengalami kerusakan signifikan. Hal ini menunjukkan bahwa getaran psikologis akibat gempa lebih luas daripada dampak fisiknya. Pemerintah Jepang pun bergerak cepat dengan menyiapkan paket bantuan yang mencakup subsidi biaya akomodasi dan tur di seluruh tujuh prefektur Kyushu. Paket tersebut ditargetkan final pada akhir bulan ini, sebagai upaya memulihkan kepercayaan wisatawan domestik maupun mancanegara.

Bagi Indonesia, peristiwa ini menjadi cermin penting dalam manajemen krisis pariwisata pascabencana. Sebagai negara yang juga rawan gempa, Indonesia sering menghadapi tantangan serupa—misalnya saat gempa Lombok 2018 atau erupsi Gunung Agung yang memukul pariwisata Bali. Respons cepat pemerintah Jepang dalam menyusun subsidi dan kampanye pemulihan bisa menjadi pelajaran berharga. Di sisi lain, pelaku industri pariwisata Indonesia perlu membangun strategi komunikasi risiko yang lebih efektif untuk mencegah 'reputational damage' yang tidak proporsional.

Para analis memperkirakan bahwa pemulihan sektor pariwisata Kyushu akan memakan waktu berbulan-bulan, terutama jika layanan Shinkansen belum sepenuhnya normal. Namun, dengan adanya subsidi pemerintah dan mulai membaiknya infrastruktur, optimisme mulai tumbuh. Pertanyaannya, apakah wisatawan akan kembali secepat itu? Atau justru trauma kolektif akan bertahan lebih lama, menguji ketangguhan industri pariwisata Jepang yang selama ini menjadi andalan ekonomi regional? Waktu yang akan menjawab, tetapi langkah awal pemerintah Jepang patut diapresiasi sebagai upaya preventif yang proaktif.