Belanja Militer Global Tembus Rekor, Ekonomi Dunia Terancam Aksi Balas Dendam

Lonjakan belanja militer global yang menembus rekor baru pada 2025 memicu kekhawatiran bahwa perlombaan senjata akan menggerus stabilitas ekonomi dunia. Data Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI) mencatat total pengeluaran militer mencapai sekitar US$2,9 triliun, naik untuk tahun ke-11 secara beruntun. Angka ini setara dengan lebih dari Rp45.000 triliun, sebuah sinyal bahwa dunia sedang memasuki era ekspansi militer yang belum pernah terjadi sebelumnya.

Di balik lonjakan ini, persaingan hegemoni antara Amerika Serikat dan China menjadi pendorong utama. Eropa, yang tertekan oleh Washington, juga meningkatkan anggaran pertahanannya menyusul invasi Rusia ke Ukraina. Beberapa proyeksi bahkan memperkirakan total belanja militer dapat mencapai US$6,3 triliun pada 2035, lebih dari dua kali lipat angka saat ini. Kondisi ini tidak hanya menguras anggaran negara, tetapi juga berpotensi mengganggu rantai pasokan global dan memicu inflasi.

Yang lebih mengkhawatirkan, banyak negara kini mengaitkan pengeluaran militer dengan strategi pertumbuhan ekonomi. Jepang, di bawah kepemimpinan Perdana Menteri Sanae Takaichi, misalnya, telah menempatkan industri pertahanan sebagai prioritas utama dalam kebijakan ekonominya. Pemerintah berencana membeli drone dalam jumlah besar untuk kepentingan militer sekaligus memanfaatkannya di sektor logistik yang kekurangan tenaga kerja. Langkah ini disebut sebagai 'lingkaran kebajikan antara pertahanan dan ekonomi', tetapi para kritikus menilai hal itu hanya akan mempercepat perlombaan senjata.

China juga gencar mempromosikan 'military-civil fusion' di bidang AI dan teknologi dual-use lainnya. Dengan dukungan penuh Presiden Xi Jinping, Beijing berupaya memperkuat kekuatan militer dan ekonomi secara bersamaan. Sementara itu, perusahaan-perusahaan AI di AS semakin erat dengan pemerintah, menciptakan simbiosis yang ambigu antara kepentingan komersial dan keamanan nasional.

Namun, sejarah membuktikan bahwa mengandalkan belanja militer sebagai mesin pertumbuhan adalah ilusi. Selama Perang Dingin, konsep 'military Keynesianism' sempat populer, tetapi akhirnya runtuh setelah Uni Soviet bangkrut dan ekonomi AS terkuras. Sebaliknya, dividen perdamaian pasca-Perang Dingin—seperti terbukanya internet untuk sektor sipil—telah mendorong inovasi dan pertumbuhan ekonomi global yang lima kali lipat. Angka kemiskinan ekstrem pun turun sekitar 1,5 miliar orang.

Bagi Indonesia, tren ini menjadi peringatan penting. Sebagai negara yang mengandalkan stabilitas kawasan dan perdagangan internasional, eskalasi militer global dapat meningkatkan ketegangan di Indo-Pasifik, mengganggu jalur logistik, dan memicu gejolak harga komoditas. Pemerintah Indonesia perlu berhati-hati dalam menyeimbangkan modernisasi pertahanan dengan belanja sosial, agar tidak terjebak dalam perlombaan senjata yang tidak produktif.

IMF dan PBB telah berulang kali memperingatkan bahwa belanja militer yang berlebihan mengorbankan kesejahteraan rakyat. Di Prancis dan Inggris, rencana pemotongan anggaran sosial untuk membiayai pertahanan telah memicu protes publik dan menguatnya partai populis. Ketidakstabilan politik ini justru melemahkan keamanan nasional dalam jangka panjang.

Pertanyaannya, apakah negara-negara besar akan belajar dari sejarah atau terus mengulang kesalahan yang sama? Jika belanja militer terus meningkat tanpa kontrol, dunia berisiko kembali ke jurang konflik dan krisis ekonomi. Sudah saatnya komunitas internasional menempatkan dialog dan kerja sama di atas perlombaan senjata, demi menjaga dividen perdamaian yang telah susah payah diraih.