Kampung Holtekamp Masuk Penilaian Kampung Pancasila 2026: Penguatan Ideologi dari Pinggiran Jayapura
Baca dalam 60 detik
- Kampung Holtekamp di Jayapura terpilih sebagai salah satu dari sekitar 60 kampung yang menjalani penilaian Kampung Pancasila oleh TNI AD tahun 2026.
- Program ini tidak hanya fokus pada ideologi, tetapi juga mencakup pembinaan ekonomi, ketahanan pangan, UMKM, dan literasi media untuk kemandirian warga.
- Pemerintah kota berharap inisiatif serupa dapat diperluas ke kampung-kampung lain di Jayapura untuk memperkuat kohesi sosial dan nasionalisme.

Wali Kota Jayapura, Abisai Rollo, menegaskan bahwa program Kampung Pancasila menjadi instrumen strategis dalam menanamkan kecintaan terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sekaligus memperkuat Pancasila sebagai dasar negara. Pernyataan ini disampaikan menyusul ditunjuknya Kampung Holtekamp, Distrik Muara Tami, sebagai salah satu peserta penilaian Kampung Pancasila 2026 yang digelar oleh TNI Angkatan Darat.
Kampung Holtekamp tercatat sebagai satu dari sekitar 60 kampung di seluruh Indonesia yang lolos ke tahap penilaian lanjutan. Bagi pemerintah kota, pencapaian ini bukan sekadar seremoni. Rollo mengapresiasi peran TNI yang telah memberi ruang bagi warganya untuk berpartisipasi dalam program yang menekankan pengamalan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Ia berharap semangat kebangsaan, persatuan, dan gotong royong semakin mengakar di seluruh kampung di Jayapura.
Panglima Kodam XVII/Cenderawasih, Mayjen TNI Febriel Buyung Sikumbang, menjelaskan bahwa penilaian Kampung Pancasila merupakan bagian dari upaya pembinaan masyarakat di tingkat akar rumput. Fokusnya tidak hanya pada aspek ideologis, tetapi juga mencakup pembinaan di bidang pertanian, ketahanan pangan, peternakan, generasi muda, UMKM, hingga pemanfaatan media sebagai saluran informasi yang positif. Menurutnya, setiap Kodim memiliki mekanisme penilaian, dan kampung yang memenuhi kriteria akan diusulkan ke tingkat Angkatan Darat.
Bagi Indonesia, terutama wilayah timur seperti Papua, program ini memiliki signifikansi tersendiri. Di tengah dinamika sosial dan tantangan separatisme yang pernah membayangi, kehadiran negara melalui program seperti Kampung Pancasila diharapkan mampu memperkuat rasa memiliki terhadap NKRI. Namun, efektivitasnya tetap bergantung pada bagaimana nilai-nilai tersebut diterjemahkan menjadi aksi nyata yang dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, bukan sekadar penilaian administratif.
Rollo menambahkan, pemerintah kota berkomitmen untuk mendorong agar kampung-kampung lain di Jayapura juga mendapat kesempatan serupa. "Ke depan diharapkan kampung-kampung lain juga dapat diberikan penilaian, sehingga kami sebagai warga negara Indonesia harus mencintai negara dan Pancasila sebagai dasar negara," ujarnya. Pernyataan ini mengindikasikan adanya keinginan untuk memperluas dampak program, bukan hanya berhenti di satu titik.
Dari perspektif pembangunan, program ini menyentuh sektor-sektor yang vital bagi kemandirian desa. Pembinaan UMKM dan ketahanan pangan, misalnya, berpotensi meningkatkan ekonomi lokal. Sementara itu, literasi media menjadi relevan di era informasi, di mana hoaks dan polarisasi dapat mengancam persatuan. Dengan pendekatan holistik semacam ini, Kampung Pancasila bisa menjadi model pembinaan kewilayahan yang adaptif.
Pertanyaan yang muncul kemudian: apakah program ini akan berkelanjutan dan mampu menjangkau lebih banyak kampung di Papua? Jika ya, bukan tidak mungkin Kampung Pancasila menjadi katalis bagi penguatan identitas kebangsaan sekaligus peningkatan kesejahteraan di daerah yang selama ini menjadi perhatian khusus pemerintah pusat.



