Hakim Agung AS Alito Akui Pertimbangkan Pensiun, Nasib Kursi Mahkamah Agung Bergantung pada Senat

Hakim Agung Amerika Serikat Samuel Alito mengungkapkan bahwa dirinya sempat mempertimbangkan untuk pensiun setelah berakhirnya masa sidang Mahkamah Agung, tetapi memutuskan tetap bertahan. Dalam wawancara dengan CBS News, Alito beralasan masih dapat memberikan "kontribusi berharga" bagi lembaga peradilan tertinggi Negeri Paman Sam itu.

Pernyataan tersebut menepis spekulasi yang beredar luas dalam beberapa bulan terakhir. Alito, yang kini berusia 76 tahun, merupakan hakim tertua kedua di Mahkamah Agung. Banyak pihak menduga ia akan mengundurkan diri selama Partai Republik masih menguasai Senat dan Gedung Putih, kondisi yang memudahkan konfirmasi calon hakim agung dari Partai Republik.

Namun, peta politik bisa berubah. Pemilu sela November mendatang hanya menyisakan waktu sekitar 30 hari. Jika Demokrat berhasil merebut kendali Senat, mereka akan memiliki hak veto efektif terhadap setiap nominasi Mahkamah Agung yang diajukan Presiden Donald Trump. Kondisi ini menjadikan keputusan Alito bukan sekadar urusan pribadi, melainkan bagian dari kalkulasi politik tingkat tinggi.

Alito sendiri mengaku tidak ambil pusing dengan spekulasi tersebut. Kepada Fox News Sunday, ia menyatakan tidak memiliki perhitungan khusus soal masa jabatannya. "Saya tidak punya kalkulasi untuk itu... Saya pikir akan bodoh jika membuat perhitungan bahwa saya akan bertugas untuk sejumlah tahun tambahan," ujarnya, seraya menyebut spekulasi pensiun sebagai hal yang tidak menyenangkan.

Selain Alito, perhatian juga tertuju pada Hakim Agung Clarence Thomas yang berusia 78 tahun. Thomas merupakan hakim tertua dan bagian dari blok konservatif. Namanya juga masuk dalam radar pengamatan pensiun, meski belum ada sinyal pasti.

Politik dan waktu kekosongan kursi Mahkamah Agung menjadi sorotan tajam sejak meninggalnya Hakim Antonin Scalia pada 2016. Ketika itu, Mayoritas Pemimpin Senat Mitch McConnell menolak membahas nominasi Merrick Garland yang diajukan Presiden Barack Obama hingga pemilu presiden usai. Langkah itu membuka jalan bagi Trump untuk mencalonkan dan mengkonfirmasi Neil Gorsuch. Pola serupa terulang pada 2020 ketika Ruth Bader Ginsburg wafat. McConnell bergerak cepat mengkonfirmasi Amy Coney Barrett, hanya sekitar sepekan sebelum pemilu presiden.

Sejarah tersebut menunjukkan bahwa konfigurasi Senat sangat menentukan arah kebijakan peradilan. Saat ini, Partai Demokrat memimpin dalam polling nasional untuk Dewan Perwakilan Rakyat dan dalam model Battleground Tracker CBS News yang memperkirakan mayoritas tipis Demokrat setelah pemilu sela. Senat juga menjadi medan pertempuran sengit, dengan sejumlah pertarungan ketat di berbagai negara bagian akibat kemarahan pemilih terhadap harga dan ekonomi.

Bagi Indonesia, dinamika di Mahkamah Agung AS dapat berdampak pada hubungan bilateral, terutama dalam isu perdagangan, investasi, dan kebijakan luar negeri yang kerap melibatkan interpretasi hukum konstitusional. Keputusan hakim agung AS sering memengaruhi arah regulasi global, termasuk dalam sengketa dagang dan kebijakan iklim yang berdampak pada negara berkembang. Stabilitas komposisi Mahkamah Agung menjadi indikator penting bagi pelaku pasar dan pembuat kebijakan di Jakarta dalam menyusun strategi jangka panjang.

Ke depan, pertanyaan besarnya adalah apakah Alito akan tetap bertahan hingga pemilu 2028 atau memilih pensiun lebih awal jika Partai Republik kembali memenangkan Senat. Jika Demokrat merebut Senat bulan depan, peluang Trump mengisi kursi Mahkamah Agung akan tertutup rapat, dan komposisi 6-3 konservatif bisa terancam dalam jangka panjang. Skenario ini akan menjadi ujian bagi sistem checks and balances AS, sekaligus cermin bagi negara lain tentang pentingnya independensi peradilan di tengah tekanan politik.