Hukuman Seumur Hidup Xu Jiayin: Titik Akhir Skandal Evergrande atau Awal Krisis Baru?

Pengadilan di Shenzhen, China, pada Kamis (20/8) menjatuhkan hukuman penjara seumur hidup kepada Xu Jiayin, pendiri raksasa properti Evergrande, serta menjatuhkan denda lebih dari US$2 miliar kepada perusahaan dan afiliasinya atas kasus penipuan dan pelanggaran lainnya. Vonis ini menjadi babak akhir dari skandal yang telah mengguncang perekonomian China selama bertahun-tahun, sekaligus sinyal keras bahwa Beijing tidak akan lagi menoleransi praktik keuangan yang sembrono di sektor properti.

Xu Jiayin, yang juga dikenal sebagai Hui Ka Yan, pernah menjadi simbol kesuksesan properti China. Terdaftar di bursa Hong Kong pada 2009, Evergrande mencapai nilai pasar puncak lebih dari US$50 miliar di bawah kepemimpinannya. Namun, sejak 2020, ketika Beijing memberlakukan regulasi untuk membatasi utang berlebih di sektor real estat, perusahaan mulai kesulitan memenuhi kewajiban pembayaran. Tahun 2021, Evergrande gagal bayar, dan pada 2024 pengadilan Hong Kong mengeluarkan perintah likuidasi. Sahamnya akhirnya dihapus dari bursa Hong Kong pada Agustus tahun lalu.

Putusan ini tidak hanya mengakhiri saga hukum Xu, tetapi juga menegaskan sikap pemerintah China yang tidak akan menyelamatkan sektor properti. Menurut Dan Wang, direktur tim China di Eurasia Group, vonis ini merupakan "sinyal tegas bahwa pemerintah pusat tidak mengubah arah kebijakan dan tidak akan menyelamatkan sektor properti." Ini adalah peringatan bagi semua perusahaan untuk lebih sadar akan utang mereka.

Krisis properti China telah berdampak luas, tidak hanya pada perekonomian domestik tetapi juga pada kepercayaan konsumen. Banyak calon pembeli rumah menunda pembelian karena ketidakpastian ekonomi. Alicia Garcia-Herrero, kepala ekonom Asia-Pasifik di Natixis, menilai bahwa "Evergrande membantu membuat masalah menjadi lebih struktural dan menunjukkan kelemahan sistem." Ia juga menyoroti stagnasi pendapatan rumah tangga dan penurunan populasi sebagai faktor yang memperparah lesunya permintaan perumahan.

Data resmi menunjukkan harga rumah baru turun lebih cepat pada Juli dibandingkan bulan sebelumnya, sementara investasi di pengembangan real estat turun hampir seperlima secara tahunan hingga akhir Juli. Pemerintah China kini menargetkan pertumbuhan ekonomi 4,5–5,0 persen tahun ini, target terendah dalam beberapa dekade, setelah data kuartal kedua menunjukkan pertumbuhan di bawah kisaran tersebut.

Bagi Indonesia, perlambatan ekonomi China membawa implikasi signifikan. Sebagai mitra dagang utama, penurunan permintaan China dapat menekan harga komoditas ekspor Indonesia seperti batu bara, kelapa sawit, dan nikel. Selain itu, arus investasi asing dari China ke Indonesia, yang selama ini menjadi motor pembangunan infrastruktur, berpotensi melambat seiring dengan fokus Beijing pada stabilitas domestik.

Ke depan, pertanyaan besarnya adalah apakah putusan ini akan memicu gelombang reformasi di sektor properti China atau justru memperdalam krisis kepercayaan. Pemerintah China tampaknya berkomitmen untuk membersihkan sektor ini, tetapi risiko gejolak ekonomi tetap mengintai. Bagi pelaku pasar di Indonesia, memantau perkembangan ini menjadi penting untuk mengantisipasi dampak tidak langsung terhadap perekonomian nasional.