BNPT: Ekosistem Energi adalah Nyawa Bangsa, Perlindungannya Masuk Kesiapsiagaan Nasional

Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Eddy Hartono menegaskan bahwa seluruh ekosistem energi di Indonesia, dari hulu hingga hilir, wajib memperoleh jaminan perlindungan penuh dari negara. Pernyataan itu disampaikan di Jakarta, Kamis, seiring meningkatnya perhatian pemerintah pada ketahanan energi nasional yang menjadi salah satu prioritas strategis.

Menurut Eddy, energi bukan sekadar komoditas ekonomi, melainkan urat nadi yang menggerakkan roda pemerintahan, pertahanan, transportasi, hingga telekomunikasi. Karena itu, ia menilai perlindungan terhadap infrastruktur energi strategis harus masuk dalam kerangka kesiapsiagaan nasional, bukan sekadar pengamanan rutin. Langkah ini sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto yang menargetkan swasembada energi, sehingga gangguan pada sektor ini dapat berdampak langsung pada stabilitas negara.

BNPT tidak lagi membatasi diri pada pengamanan fisik objek vital. Lembaga ini membangun sistem pencegahan yang melibatkan kementerian, lembaga, pemerintah daerah, pelaku usaha, aparat keamanan, hingga masyarakat. Pendekatan ini dinilai penting karena ancaman terhadap infrastruktur energi kini semakin kompleks, tidak hanya berupa serangan teror langsung, tetapi juga manipulasi psikologis yang dapat memicu aksi sabotase dari dalam.

Kolonel Pas. Imam Sujali, salah satu peserta Pendidikan Penyiapan dan Pemantapan Pimpinan Nasional (P4N) Angkatan ke-70 di Lemhannas, menggarisbawahi bahwa aktor terorisme kerap mengeksploitasi perubahan emosi dan sikap individu yang rentan. Mereka, ujarnya, bisa dicuci otak hingga bersedia melakukan sabotase di tempat-tempat strategis seperti kilang minyak. Pernyataan ini menegaskan bahwa pertahanan energi tidak bisa hanya mengandalkan teknologi atau personel, tetapi juga ketahanan mental masyarakat.

Implementasi nyata dari pendekatan ini terlihat di PLTU Indonesia Power, Pandeglang, Banten. BNPT bersama pengelola PLTU mengintegrasikan peningkatan standar minimum pengamanan objek vital strategis dengan penguatan deteksi dini. Di sisi lain, mereka membangun ketahanan masyarakat melalui program Desa Siapsiaga yang tidak hanya berfokus pada aspek keamanan, tetapi juga pemberdayaan ekonomi, seperti pelatihan mengolah limbah abu batu bara menjadi paving block.

Program itu diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan warga sekaligus memperkuat reintegrasi sosial bagi mantan pelaku terorisme. Dengan memberikan alternatif ekonomi, BNPT menilai potensi kerentanan masyarakat terhadap pengaruh paham kekerasan dapat ditekan. Langkah ini menjadi contoh bagaimana pengamanan infrastruktur energi tidak bisa dipisahkan dari pembangunan sosial-ekonomi di sekitarnya.

Bagi Indonesia, upaya ini memiliki urgensi ganda. Di satu sisi, negara sedang mengejar target swasembada energi, yang berarti pembangunan infrastruktur baru akan terus berjalan. Di sisi lain, ancaman terorisme dan sabotase tidak pernah hilang. Jika pengamanan hanya bersifat reaktif, risiko gangguan pasokan energi bisa memicu gejolak ekonomi dan sosial yang luas. Oleh karena itu, pendekatan preventif yang melibatkan masyarakat menjadi kunci.

Ke depan, pertanyaannya bukan lagi apakah BNPT mampu mengamankan objek vital, tetapi sejauh mana kolaborasi lintas sektor ini dapat diperluas ke seluruh wilayah Indonesia. Apakah model Pandeglang akan direplikasi di daerah lain yang memiliki infrastruktur energi serupa? Jika ya, Indonesia tidak hanya akan memiliki ketahanan energi yang kuat, tetapi juga masyarakat yang lebih tangguh terhadap berbagai bentuk ancaman.