Komisi VII DPR Desak Pemerintah Percepat Ekosistem Kendaraan Listrik Nasional

Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Chusnunia, secara tegas meminta pemerintah mempercepat penguatan industri kendaraan bermotor listrik berbasis baterai (KBLBB) nasional, sebuah langkah yang dinilai krusial untuk menekan ketergantungan pada bahan bakar minyak (BBM) impor sekaligus menciptakan nilai tambah ekonomi di tengah persaingan global yang semakin ketat.

Dalam keterangan resminya di Jakarta, Kamis (28/8), Chusnunia menggarisbawahi bahwa pengembangan kendaraan listrik bukan sekadar soal lingkungan, melainkan juga strategi industrialisasi. Ia menyebut manfaat ganda dari transisi ini: mengurangi beban subsidi energi dan membuka lapangan kerja baru di sektor manufaktur serta infrastruktur penunjang. "Dari sisi lingkungan, kendaraan listrik tidak menghasilkan gas buang saat beroperasi. Emisi yang ada hanya berasal dari proses produksi komponen dan pembangkit listrik. Karena itu, kita berharap produksi nasional terus meningkat, baik kuantitas maupun kualitas, agar masyarakat semakin tertarik beralih," ujarnya.

Data Kementerian Perindustrian menunjukkan populasi kendaraan listrik di Indonesia telah mencapai 468.231 unit hingga April 2026. Roda dua mendominasi dengan 242.909 unit, sementara mobil penumpang listrik tercatat 223.100 unit. Angka ini, menurut Chusnunia, membuktikan bahwa elektrifikasi bukan lagi pilihan alternatif, melainkan mulai mengambil porsi signifikan dari pasar otomotif nasional. Namun, ia mengingatkan bahwa pertumbuhan ini harus diimbangi dengan penguatan ekosistem secara menyeluruh—bukan hanya produksi, tetapi juga teknologi, infrastruktur pengisian daya, dan kapasitas industri lokal.

Dorongan ini datang di tengah gebrakan pemerintah. Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto meluncurkan Motor Listrik Nasional (MoLiNas) beserta ekosistem pendukungnya di fasilitas produksi ALVA, Cikarang, Bekasi. Langkah tersebut dinilai sebagai sinyal kuat bagi pelaku industri bahwa pemerintah serius mendorong mobilitas terjangkau sekaligus memperkuat ketahanan energi nasional. Chusnunia menilai kebijakan yang memudahkan masyarakat beralih ke kendaraan listrik akan memberikan kepastian bagi produsen dan investor, serta menjadi katalis bagi pengembangan infrastruktur pendukung.

Namun, tantangan tetap membentang. Harga kendaraan listrik yang masih relatif tinggi, keterbatasan stasiun pengisian, dan kesiapan industri komponen dalam negeri menjadi pekerjaan rumah yang harus diselesaikan. Chusnunia menekankan pentingnya dukungan kebijakan yang tidak hanya berfokus pada sisi permintaan, tetapi juga pada sisi pasokan. "Kita harus memastikan produk dalam negeri mampu bersaing dengan merek asing, baik dari segi harga maupun teknologi. Ini membutuhkan insentif yang tepat dan keberpihakan yang jelas," tegasnya.

Bagi Indonesia, percepatan ini memiliki implikasi strategis. Selain menekan defisit neraca perdagangan akibat impor minyak, pengembangan industri kendaraan listrik juga menjadi pintu masuk bagi investasi asing, terutama dari produsen baterai dan komponen. Pasar domestik yang besar—dengan populasi lebih dari 270 juta jiwa—menjadi daya tarik tersendiri. Namun, tanpa kebijakan yang konsisten dan infrastruktur yang memadai, potensi ini bisa sia-sia.

Ke depan, pertanyaan besarnya adalah bagaimana pemerintah menyeimbangkan antara mendorong adopsi kendaraan listrik dan melindungi industri dalam negeri dari gempuran produk impor. Apakah insentif fiskal akan diperpanjang? Bagaimana nasib proyek baterai terintegrasi yang digadang-gadang menjadi tulang punggung ekosistem? Jawaban atas pertanyaan-pertanyaan ini akan menentukan apakah Indonesia mampu menjadi pemain kunci dalam rantai pasok kendaraan listrik global, atau hanya menjadi pasar bagi produk negara lain.